indotim.net (Sabtu, 13 Januari 2024) – Ahli Bahasa Universitas Indonesia (UI), Mohammad Umar Muslim menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai estafet kepemimpinan masih dalam batas yang wajar. Dia juga memberikan penafsiran terhadap bahasa yang digunakan oleh Jenderal Sigit.
“Pernyataan Kapolri terkait estafet kepemimpinan, jika dilihat dari konteks keseluruhannya, tidak menimbulkan masalah,” ujar Umar kepada wartawan pada Sabtu (13/1/2024).
Menurut Ahli Bahasa Universitas Indonesia (UI), Umar, pernyataan Kapolri tentang ‘estafet kepemimpinan’ tidak memiliki masalah. Umar menjelaskan bahwa makna dari ‘estafet kepemimpinan’ adalah kelanjutan secara umum dari satu pemimpin yang akan datang. Kata tersebut memiliki tujuan yang baik, yaitu diharapkan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
“Estafet kepemimpinan yang dimaksud adalah perlunya keberlanjutan secara umum dari satu pemimpin berikutnya. Agar pemerintahan berjalan baik, seorang pemimpin harus melanjutkan kebijakan atau program-program pemimpin sebelumnya, tentunya dengan perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan,” jelas Umar.
“Jika tidak dilakukan keberlanjutan, akan terjadi banyak kekacauan. Misalnya, sebuah program yang dihentikan dan digantikan dengan program yang berbeda atau bahkan berlawanan, dapat menimbulkan banyak masalah atau kekacauan,” jelasnya.
Selanjutnya,
Penjelasan Kepolisian Republik Indonesia Mengenai Pernyataan Kapolri
Karo Penmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andik menjelaskan maksud dari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan yang disampaikan dalam Perayaan dan Ibadah Natal 2023. Trunoyudo menyampaikan bahwa secara keseluruhan, Kapolri ingin menyampaikan pesan kesatuan dalam keberagaman hingga sistem pendinginan.
“Kami perlu sampaikan, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menghadiri perayaan dan ibadah Natal 2023. Kemudian, bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut di mana pesan-pesan Bapak Kapolri terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman kemudian juga terkait cooling system,” kata Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).
Trunoyudo mengatakan estafet kepemimpinan yang dimaksud yakni keberlanjutan dari Presiden RI ke-1 Ir Sukarno sampai era Presiden ke-7 Joko Widodo. Dia menekankan pentingnya program pembangunan yang berkelanjutan di setiap pemimpin.
“Perlu kami jelaskan, yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Ir Soekarno sampai Presiden ke-7 Ir Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapa pun calon pemimpin baru dan apa pun program yang dibawanya,” ujarnya.
Ahli Bahasa Universitas Indonesia (UI), Trunoyudo, menegaskan bahwa pernyataan Kapolri mengenai ‘estafet kepemimpinan’ tidak bermasalah. Trunoyudo juga menyebutkan bahwa institusi Polri telah menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024. Selain itu, Kapolri juga telah memberikan instruksi kepada semua jajaran Polri terkait pentingnya menjaga netralitas selama proses pemilihan.
“Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwa Polri harus tetap netral sesuai dengan amanah UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat 1 dan ayat 2,” ucap Ahli Bahasa UI.
Ahli Bahasa Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa pernyataan Kapolri mengenai ‘estafet kepemimpinan’ tidak bermasalah. Trunoyudo, ahli bahasa dan dosen fakultas sastra UI, menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen untuk mewujudkan pemilu yang damai demi persatuan dan kesatuan bangsa.
“Tentunya Polri memiliki komitmen dalam menjaga keamanan selama penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai demi persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjut Trunoyudo.
Kesimpulan
Ahli Bahasa Universitas Indonesia (UI), Mohammad Umar Muslim, menyatakan bahwa pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai ‘estafet kepemimpinan’ masih dalam batas yang wajar dan tidak menimbulkan masalah. Umar menjelaskan bahwa estafet kepemimpinan memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk menjaga keberlanjutan dan kelanjutan program dari pemimpin sebelumnya. Dia juga menegaskan bahwa Polri telah menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024 dan memiliki komitmen untuk mewujudkan pemilu yang damai dan persatuan bangsa.