PKB Soroti Kontroversi PSI terkait Ambang Batas Fraksi: Waspada Perkembangan Politik!

indotim.net (Minggu, 03 Maret 2024) – Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyoroti usulan PSI mengenai fraksi threshold. Dia menilai usulan tersebut hanya akan memperkuat pragmatisme politik tanpa mempertimbangkan ideologi dan visi untuk membangun bangsa.

“UU no 7 sudah jelas tidak mengenal istilah fraksi threshold, dan ide ini semakin memperkuat pragmatisme politik yang lepas dari ideologi dan visi dalam membangun bangsa,” kata Daniel kepada wartawan pada Sabtu (2/3/2024).

Daniel menyatakan bahwa setiap keputusan DPR memiliki akar dengan ideologi dan visi suatu partai. Oleh karena itu, menurutnya, jika ada satu partai ‘menumpang’ atau bergabung dengan partai lain di fraksi, maka ideologi tersebut akan menjadi beragam.

“Keputusan DPR itu kan punya akar dengan ideologi dan visi suatu partai, nah ini fraksi ada tapi numpang dengan posisi partai yang ideologinya gado-gado. Jadi kita harus pelajari lebih detail dan mendalam keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) ini karena berimplikasi terhadap proses konsolidasi demokrasi,” ucap Daniel.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait fraksi threshold sebagai upaya untuk membatasi jumlah fraksi di parlemen. Menurut PKB, langkah tersebut harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merusak harmoni dan keberagaman di Indonesia.

“Kita harus menemukan keseimbangan antara memperkuat sistem demokrasi tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa. Jangan Indonesia dibuat semakin liberal yang semakin mencabut kita dari akar jati dirinya sendiri,” tegas perwakilan PKB.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengusulkan opsi fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold. Grace Natalie awalnya menegaskan PSI tidak mengajukan syarat ambang batas DPR yang baru-baru ini diputuskan MK. Grace merespons narasi di media sosial yang menarasikan putusan MK ini menguntungkan PSI.

READ  Legislator PKB dan NasDem Ungkap Sikap Setelah Diisukan Sebagai Pengusul Hak Angket

“Menanggapi tuntutan yang diajukan oleh Perludem, Grace menyatakan bahwa upaya ini sudah dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang cukup lama, bukan hanya baru-baru ini,” ujarnya pada Jumat (1/3/2024).

Grace menilai langkah yang diambil oleh Perludem sangat tepat untuk mencegah suara rakyat tidak terbuang akibat aturan PT 4%. Menurut Grace, suara partai politik yang tidak lolos ke parlemen sangat penting jika digabungkan.

“Kami menyambut baik keputusan tersebut dan usaha yang dilakukan oleh Perludem agar tidak ada suara rakyat yang terbuang. Gabungan suara partai nonparlemen ternyata sangat signifikan mencapai 9,79%,” ujar Grace.

Kesimpulan

Meskipun terjadi kontroversi antara PKB dan PSI terkait usulan fraksi threshold, penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Perlu ditemukan keseimbangan antara memperkuat sistem demokrasi tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa agar dapat menjaga harmoni dan keberagaman di negara ini.