indotim.net (Sabtu, 13 Januari 2024) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyoroti posko pengaduan pelanggaran pemilu di kantor Kemenko Polhukam. Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam Mahfud Md memberi tanggapan.
“Posko pemilu itu sudah ada, bukan posko, itu namanya desk Pemilu. Sejak tahun 2014 sudah ada,” kata Mahfud di Surabaya, Sabtu (13/1/2024).
Mahfud menyampaikan bahwa desk pemilu di Kemenko Polhukam bukanlah bagian dari penyelenggara pemilu. Ia menjelaskan bahwa desk pemilu Kemenko Polhukam hanya bertugas menerima dan mencatat laporan dugaan kecurangan pemilu yang selanjutnya akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Dan itu bukan penyelenggara pemilu, tidak akan mengadili pemilu, tidak akan curang. Penyelenggara pemilu itu KPU, itu hanya mencatat peristiwa, menerima laporan lalu disampaikan ke KPU,” ujarnya.
Mahfud memaparkan bahwa di dalam desk pemilu terdapat belasan kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa desk pemilu Kemenko Polhukam bukanlah alat yang bisa digunakan oleh calon presiden dan calon wakil presiden manapun untuk melakukan kecurangan.
“Supaya tahu juga bahwa di desk itu ada 19 Kementerian/Lembaga termasuk TNI, Polri, Kemlu, Menteri Keuangan, Kemdagri, KPU, Bawaslu masuk di situ. Itu kan orang bodoh, ndak baca fakta lalu menganggap itu salah. Kan itu bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh capres cawapres mana pun,” ucap Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan di meja itu. Dia hanya membuat surat keputusan (SK).
“Dan Menko Polhukam di situ hanya sebagai pembuat Surat Keputusan-nya dan tidak mengambil tindakan hukum apa pun. Ya biarin aja, Habiburokhman tidak perlu didengarkan,” imbuhnya.
TKN Soroti 16 Potensi Kecurangan
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebelumnya menyoroti potensi dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan kubu rivalnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua TKN, Habiburokhman, memaparkan outlook dugaan kecurangan itu pada 16 kasus.
Berikut adalah pandangan lengkap mengenai indikasi kecurangan dalam pemilu yang sedang menjadi sorotan Tim Kampanye Nasional (TKN) dan melibatkan pejabat.
Mahfud Md (Menkopolhukam dan selaku Cawapres) diduga membuka pengaduan pelanggaran pemilu di kantor Kemenkopolhukam sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatannya sebagai Menkopolhukam dan kepentingannya sebagai Cawapres. Diketahui lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu di Indonesia adalah Bawaslu.
Pada bagian ke-12 dari artikel ini, kita akan membahas dugaan kasus rekaman audio Bupati Majalengka, Karna Sobahi. Bupati Majalengka ini diduga telah memobilisasi PPPK dan pejabat yang berdinas di beberapa OPD untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Tempat kejadian adalah di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka.
Baru-baru ini, Bawaslu Kabupaten Majalengka telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Hasilnya, tindakan Bupati Majalengka tersebut dinyatakan melanggar Pasal 283 UU Pemilu.
3. Yasonna Hamonangan Laoly (Menteri Hukum dan HAM dan merangkap sebagai bagian dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dengan jabatan sebagai Dewan Penasehat serta Kader dari PDIP).
Dugaan adanya rotasi atau mutasi dan pemberhentian sebagian besar Kepala Lapas menjelang Pemilu tahun 2024 yang menurut pemberitaan media Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Permasyarakatan dan pj pemasyarakatan untuk memenangkan salah satu capres..
Mulanya, Wihadi mengetahui ada sejumlah kepala lapas di Jawa Timur yang diganti. Dia tahu itu karena terjadi di dapilnya. Setelah dicek lebih lanjut, ternyata bukan hanya di Jawa Timur tetapi juga di banyak daerah lainnya. Ia lantas mempertanyakan apa urgensi penggantian kalapas menjelang Pemilu 2024.
4. Bahri (Pj Bupati Muna Barat)
Dugaan Sdr. Bahri S.STP, M.Si, selaku Penjabat Bupati Muna Barat yang diduga telah melakukan Kampanye Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Anggota DPD RI, La ode Umar Bonte kepada masyarakat. Hal ini juga diketahui bahwa Sdr. Laode Umar Bonte adalah Ketua Relawan Pendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden Ganjar Prabowo yang bernama “Relawan Garuda Pancasila” atau disingkat “RGP”.
Yunita Dyah Suminar (Pj Bupati Cilacap) diduga memperagakan pose 3 jari dengan slogan Kancing Merah pada beberapa acara kegiatan dinas dan diduga membagikan beras kepada masyarakat dengan kantong beras yang berlambangkan 3 jari warna merah bertuliskan Kancing Merah serta terdapat tulisan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Sdr. Taufik Nurhidayat, yang diketahui juga merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Daerah Pemilihan Cilacap 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu tahun 2024.
Yan Piet Mosso (Pj Bupati Sorong)
Dugaan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sorong yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga telah melakukan Pelanggaran Pemilu berupa membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye dengan cara membuat Surat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. Yan Piet Mosso, S.Sos., M.M., yang menyatakan bahwa “Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60% + 1 untuk kemenangan Ganjar Pronowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong”.
7. Benny Rhamdani (Kepala BP2MI)
Dugaan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan di Jakarta, yang turut dihadiri Bacapres Ganjar Pranowo. Ganjar diberi panggung untuk memberikan sambutan dan arahan pekerja migran. Patut dipertanyakan apa kapasitas Ganjar dalam acara tersebut mengingat Ganjar bukan aktivis pekerja migran dan bukan kepala daerah. Padahal, acara internal BP2MI menggunakan uang negara. Dapat dikatakan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang juga wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud.
Dalam seputar kasus pemilu, terdapat beberapa nama yang menjadi sorotan, yaitu Seno Kusumoarjo, Maryanto (Kepala Desa, Kec. Simo, Kab. Boyolali), Suyudi, S.H. (Sekretaris Kec. Simo), Eko Budianto (Kepala Desa Kedung Lengkong), dan Waliyatman Kepala (UPTD Dikdas LS Kec. Simo). Mereka merupakan politisi PDIP dan perangkat desa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Muncul dugaan pelanggaran pemilu terkait upaya mobilisasi kepala desa dan camat di Kabupaten Boyolali dalam memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Nomor Urut 3, yaitu Ganjar dan Mahfud.
Informasi terkait Posko Aduan Pemilu di Kemenko Polhukam yang sedang menjadi sorotan TKN dapat Anda temukan di halaman selanjutnya.
9. M. Said Hidayat (pegawai Badan Usaha Milik Nagori/ Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I,Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)Dugaan pelanggaran netralitas Perangkat Desa oleh pegawai Badan Usaha Milik Nagori / Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, yang terbukti sedang mengangkut Alat Peraga Kampanye (APK) atau baliho Paslon Ganjar Pranowo & Mahfud MD dengan menggunakan mobil pickup dinas berplat nomor merah dengan nomor Polisi BK 9454 T yang merupakan milik Badan Milik Nagori / Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.
10. Tidak Diketahui (pegawai Badan Usaha Milik Nagori/Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Terdapat dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa oleh pegawai Badan Usaha Milik Nagori/Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Mereka kedapatan sedang mengangkut Alat Peraga Kampanye (APK) atau baliho Paslon Ganjar Pranowo & Mahfud MD menggunakan mobil pickup dinas berplat nomor merah dengan nomor Polisi BK 9454 T yang merupakan milik Badan Milik Nagori/Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.
11. Sahril (Kepala Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kab. Lombok Barat)
Dugaan Kepala Desa di NTB yang tergabung dalam “Relawan Des Ganjar NTB” yang salah satunya adalah Sahril, Kepala Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kab. Lombok Barat. Pernyataan sikap politik mendukung Ganjar-Mahfud tersebut dilakukan di hadapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada saat seusai membuka Rakorda PDIP.
12. Tidak diketahui (Asn di Kab Batubara, Sumatera Utara)
Dugaan beredar stiker wajah Capres Ganjar Pranowo yang ditempel pada mobil plat merah dengan nomor polisi BK 1064 0. Mobil tersebut milik pemerintah di Kab. Batubara, Sumatera Utara. Stiker Ganjar tersebut berdampingan dengan Presiden Joko Widodo dan terdapat tulisan yang isinya “Saya memilih Ganjar Pranowo untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia”.
13. Herman Suwito (Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah)
Dugaan Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah, Herman Suwito, dalam acara rapat koordinasi tanggal 13 November 2023, diduga memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, dan Camat, untuk memenangkan Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada Pemilihan Umum 2024. Herman Suwito mengatakan, “Karena kita telah bersepakat sebelumnya. Kita akan setia. Kita akan sehidup semati. Kita akan bersama. Sampai dengan saat ini, terima kasih bapak ibu sekalian. Bapak ibu camat, kepala desa, lurah, para pimpinan OPD, loyal. Jangan gara-gara nanti ada masuk, kita berubah, jangan. Siap ya pak. Sampai dengan saat ini saya ngak tahu warnanya apa. Bakal masuk ini warna apa, saya tidak tahu. Yang pasti, saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian, tolong ingatkan juga bapak ibu sekalian di masing-masing OPD. Sumpah yang sudah kita sampaikan, yang sudah bapak ibu junjung tinggi, itu tolong dilaksanakan bapak ibu sekalian. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang loyal, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan untuk memenangkan NasDem Tapanuli Tengah itu tetap berjalan. Jangan beredar ke luar”.
14. Muhammad Firdaus (Pj Bupati Kampar)
Dugaan Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Muhammad Firdaus, diduga tidak netral menjelang Pemilu 2024. Menurut informasi, Muhammad Firdaus diduga meminta para kepala desa di wilayahnya untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta memilih calon legislatif dari partai pengusung nomor urut 1 yang merupakan kerabatnya.
15. Khizanaturrohmah (Tim Asistensi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia) Dugaan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan Deklarasi Dukungan Jaringan Perempuan Nahdliyin untuk Anies-Muhaimin dengan modus Sosialisasi Dirjen Binapenta Kemenaker bersama dengan Nur Nadlifah, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB.
16. Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI & Cawapres)
Dugaan Muhaimin Iskandar melibatkan Tenaga Pendamping Desa untuk terlibat dalam launching 1 juta Jubir Desa yang tergabung dalam Barisan Relawan Desa Anies Muhaimin (Balad Amin). Secara terang-terangan para Tenaga Pendamping Profesional Desa di media sosialnya memposting telah mengikuti Launching 1 Juta Jubir Desa tersebut di Wiladatika, Cibubur, Kamis (7/12/2023). Bahkan ada salah seorang Sekretaris Desa yang merangkap sebagai Tenaga Profesional Pendamping Desa, dan memposting kegiatan 1 Juta Jubir Desa di akun Facebooknya. Merujuk Peraturan Menteri Desa PDTT No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, disebutkan tugas Pendamping Desa adalah memberdayakan masyarakat desa dan peningkatan sumber daya desa. Bukan menjadi jubir desa, membantu pemenangan Paslon tertentu.