indotim.net (Kamis, 18 Januari 2024) – Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyatakan dukungannya terhadap penguatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) guna memberantas korupsi. Prabowo juga berharap agar prinsip pembuktian terbalik diterapkan dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi.
“Saya sampaikan, kita upaya. Kita coba upaya-upaya untuk mempercepat mitigasi itu, termasuk bila perlu pembuktian terbalik. Itu perlu juga kita pikirkan untuk kita terapkan dan juga ketegasan untuk menindak. Saya kira itu,” kata Prabowo usai acara PAKU Integritas di Gedung KPK, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (17/1/2024).
Sebagai informasi, pembuktian terbalik adalah pemberian beban pembuktian kepada terdakwa dalam kasus korupsi. Dalam kasus pidana, biasanya jaksa sebagai penuntut umum yang menanggung beban pembuktian.
Mengenai hal ini, Prabowo menyampaikan bahwa penerapan pembuktian terbalik sangatlah penting dalam upaya memberantas korupsi, sehingga tidak perlu menunggu aduan untuk mengambil tindakan. Menurutnya, para pejabat harus menjalankan tugasnya dengan penuh transparansi.
“Jika diperlukan pembuktian terbalik, maka tidak perlu menunggu laporan kejahatan. Seorang pejabat yang akan menjabat posisi penting haruslah transparan dan dapat dengan mudah dilihat,” kata Prabowo.
Prabowo mendukung penguatan LHKPN. Dia juga mendorong penyelenggara negara disanksi apabila tidak jujur mengenai LHKPN-nya.
“Karena itu saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan,” lanjutnya.
Kesimpulan
Dalam acara PAKU Integritas di Gedung KPK, Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyatakan dukungannya terhadap penguatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) guna memberantas korupsi. Prabowo juga mengusulkan penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi. Ia menyampaikan bahwa hal ini sangat penting dalam upaya memberantas korupsi dan memastikan para pejabat berperan dengan transparansi. Prabowo juga mendukung penguatan LHKPN dan mendorong sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak jujur dalam melaporkan kekayaannya.