indotim.net (Rabu, 06 Maret 2024) – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, telah memutuskan untuk melakukan investigasi terhadap mobil-mobil buatan China yang telah dilengkapi dengan teknologi koneksi internet. Biden menyuarakan kekhawatirannya bahwa mobil-mobil tersebut berpotensi ‘mencuri’ data pribadi warga AS yang dapat membahayakan keamanan nasional.
“China memiliki ambisi untuk mendominasi pasar otomotif di masa depan, dengan cara yang dianggap tidak adil,” ujar Biden seperti yang dilansir dari AFP.
“China memiliki potensi untuk membanjiri pasar dengan mobil-mobil mereka, yang dapat menimbulkan risiko untuk keamanan nasional kita. Saya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi selama saya berkuasa,” ujar Biden.
Menyusul pernyataan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo tentang mobil yang terhubung internet seperti ponsel pintar beroda, China memberikan respons.
China menolak tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya untuk merusak reputasi merek mobil mereka.
“Kendaraan-kendaraan ini terhubung ke internet. Mereka mengumpulkan sejumlah besar data sensitif tentang pengemudi; informasi pribadi, informasi biometrik, ke mana mobil itu pergi,” ujar narasumber.
“Jadi tidak perlu banyak imajinasi untuk mengetahui bagaimana musuh asing seperti China, dengan akses ke informasi semacam ini dalam skala besar, dapat menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional kita dan privasi warga negara AS,” ungkapnya.
Pengumpulan data bukan satu-satunya kekhawatiran. Kendaraan yang terhubung bisa menjadi ancaman, yakni diaktifkan atau dimanipulasi dari jarak jauh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Sekretaris Perdagangan AS, Gina Raimondo, “Bayangkan jika ada ribuan atau ratusan ribu kendaraan yang terhubung dengan China di jalan-jalan Amerika yang dapat segera dan secara bersamaan dilumpuhkan oleh seseorang di Beijing.”
“Sungguh menakutkan untuk mempertimbangkan risiko di dunia maya, terutama potensi spionase yang timbul,” tutur salah satu pejabat China.
Menyikapi pernyataan tersebut, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan bahwa perintah Biden yang membatasi akses data pribadi warga Amerika dianggap melanggar konsep keamanan nasional.
“Perintah yang dikeluarkan oleh Biden merupakan bentuk diskriminasi yang ditujukan secara spesifik kepada negara-negara tertentu,” ujar juru bicara Mao Ning seperti dilansir dari AFP.
Menurut laporan dari China Radio International, Mao Ning menyatakan bahwa China telah lama berdiri teguh dalam melindungi keamanan data.
AS telah melarang aliran data ke negara-negara yang dianggap berpotensi sebagai ancaman keamanan, termasuk Tiongkok, yang dianggap sebagai tindakan diskriminatif. Tiongkok secara tegas menentang kebijakan tersebut.
Mao Ning menegaskan, pemerintah Tiongkok selalu mengutamakan perlindungan privasi dan keamanan data.
Menyusul pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menyebut mobil buatan Tiongkok dapat digunakan untuk kegiatan mata-mata, China memberikan respons tegas. Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, memberikan tanggapannya terkait pernyataan tersebut.
“Tiongkok telah lebih dulu mengajukan inisiatif Keamanan Data Global. Jika AS sungguh-sungguh dalam memperhatikan keamanan data, kami berharap AS dapat mendukung inisiatif tersebut secara terbuka atau memberikan komitmen serupa,” ungkap Mao Ning.
Mao Ning juga menekankan pentingnya menghentikan pencemaran citra Tiongkok. China berkomitmen untuk melindungi lingkungan perdagangan yang terbuka, adil, dan non-diskriminatif. Dengan kolaborasi bersama berbagai pihak, China berusaha menyusun peraturan keamanan data yang bersifat universal, sehingga dapat mendorong kelancaran arus data global secara teratur dan bebas.
Kesimpulan
Pasca pernyataan Presiden AS Joe Biden terkait potensi mata-mata melalui mobil buatan China, kedua negara menghadapi ketegangan terkait privasi dan keamanan data. Biden menggugat konektivitas internet pada mobil China sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS, sementara China menolak tudingan tersebut dan menekankan komitmen mereka terhadap perlindungan data. Kedua belah pihak perlu mencari solusi kolaboratif untuk mengatasi isu privasi dan keamanan data yang semakin kompleks ini.