indotim.net (Rabu, 28 Februari 2024) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yaitu Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa Identitas Digital menjadi faktor utama dalam menyatukan seluruh layanan publik. Menurutnya, keberadaan identitas digital memungkinkan data-data tersimpan dengan mudah dan cepat, sehingga masyarakat tidak perlu menginput ulang data-data pribadi mereka.
Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet paripurna pada 9 Januari 2024 lalu. Jokowi menegaskan bahwa integrasi layanan digital pemerintah mutlak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pada saat melaksanakan arahan Presiden sebelumnya, Kemendagri, BSSN, Kominfo, dan BUMN PERURI telah mengadakan pertemuan intensif terkait pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam konsep Digital ID untuk memajukan pengintegrasian layanan publik,” papar Anas dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (28/2/2024).
Pada Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil 2024 Kemendagri di Batam, Anas mengungkapkan bahwa Kementerian PAN-RB telah bersama instansi terkait menyepakati kerangka kerja Identitas Digital Nasional. Hal ini menjadikan tugas dan tahapannya semakin jelas dan terarah.
Sebelumnya, Anas telah menyatakan harapannya terkait aktivasi IKD untuk ASN oleh Dirjen Dukcapil dan Kepala Dinas Dukcapil di berbagai daerah. Kini, diharapkan bahwa aktivasi ini dapat diselesaikan pada Mei 2024 guna mendukung layanan digital bagi aparatur negara sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 82/2023.
Ia menekankan pentingnya IKD sebagai kunci pada Single Sign On (SSO), yang sejalan dengan UU No. 1/2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU No. 27/2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk mendukung penerapan UU No. 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
Menurut pernyataan resmi, “Ke depan, proses pelayanan publik akan lebih simpel, cepat, dan mudah. Fotokopi KTP tidak lagi diperlukan untuk mengakses layanan, dan keamanan data pribadi akan lebih terjamin melalui IKD. Dengan mengisi data sekali, dapat digunakan untuk berbagai layanan.”
Lebih lanjut, Anas memaparkan bahwa pemanfaatan strategi transformasi digital secara terpadu dan intensif dapat mempercepat Indonesia keluar dari Middle Income Trap dan menuju Indonesia Maju. Diperkirakan dalam periode 2016-2045, ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,7% setiap tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi.
“Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar kelima pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70% penduduk Indonesia pada tahun 2045,” kata mantan Kepala LKPP.
Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi menekankan pentingnya pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari visi IKD 2045. Visi tersebut bertumpu pada transformasi menuju pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.
“IKD harus disiapkan sebagai identitas digital nasional dan universal milik pemerintah bagi penduduk Indonesia dan WNI di luar wilayah NKRI,” jelas Teguh.
Teguh mengatakan bahwa dia siap mempercepat aktivasi IKD untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Jajaran Dukcapil dari pusat hingga kabupaten/kota siap mendukung implementasi SPBE khususnya IKD menindaklanjuti arahan Menteri PANRB,” tandasnya.
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan fokus pada Kartu Identitas Dukcapil (IKD) akan menjadi kunci utama dalam integrasi pelayanan publik yang digalakkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Sebagai informasi, Rakornas Kependudukan dan Catatan Sipil di Batam yang bertema ‘Peran IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Digital’ ini dihadiri oleh gubernur, bupati, wali kota di Kepulauan Riau serta lebih dari 1.100 tamu undangan.
Kesimpulan
Integrasi Identitas Digital menjadi kunci sukses dalam transformasi digital layanan publik di Indonesia. Dukungan penuh dari pemerintah dan instansi terkait, termasuk upaya aktivasi Identitas Kependudukan Digital, menandai langkah besar menuju pelayanan publik yang lebih simpel, cepat, dan terjamin keamanannya. Visi Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar kelima pada 2045 menjadi semakin terwujud melalui pemanfaatan strategi transformasi digital yang terpadu dan intensif.