indotim.net (Kamis, 29 Februari 2024) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan dorongan kuat kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar terus melanjutkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak positif terhadap perjalanan tata kelola pemerintahan ke depan. Dalam konteks pelaksanaannya, Polri diharapkan untuk melakukan perubahan paradigma dalam metode kerjanya.
MenPAN-RB mendorong Polri untuk memperkuat sistem kerja yang responsif dan kolaboratif. Perubahan paradigma dilakukan dari yang semula ‘pemerintah mengatur masyarakat’ menjadi ‘pemerintah bekerja bersama masyarakat’, serta kerja yang berorientasi pada data, melakukan transformasi digital, dan didukung dengan SDM yang berdaya saing.
“Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Polri dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas,” ungkap Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (29/2/2024).
Pada rapat pimpinan Polri di Jakarta, Anas mengungkapkan bahwa perubahan paradigma dapat dilakukan dengan berpikir ke depan (think ahead), mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan (think again), dan berpikir secara menyeluruh dan lintas sektor (think across). Anas juga mendorong Polri untuk memprioritaskan tata kelola kolaboratif dan jaringan dalam meningkatkan kinerjanya. Mengingat kompleksitas dan dinamika kebijakan yang ada, diperlukan tindakan cepat dari semua pihak yang terlibat, yang harus diorganisir dengan baik agar hasilnya optimal.
Untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Polri, terdapat empat hal yang menjadi kunci keberhasilan instansi tersebut. Pertama, dibutuhkan komitmen yang tinggi mulai dari jajaran Mabes Polri hingga pimpinan di seluruh wilayah Polri. Kedua, penyelesaian masalah harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar permasalahan. Ketiga, Polri perlu menjalin kolaborasi yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat.
“Terakhir, Polri perlu senantiasa berinovasi dengan memberikan cara-cara yang out of the box, tidak birokratis, dan fasilitatif kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Anas.
Langkah tersebut diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara menyeluruh. Dengan meningkatnya kolaborasi antara unsur Polri dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan sistem kerja kepolisian dapat lebih responsif dan akuntabel.
Lebih lanjut Anas mengungkapkan terdapat aspek kapabilitas dan kapasitas Polri yang harus terus ditinjau ulang secara berkala dan diperkuat, seperti sistem, struktur, sarana dan prasarana, anggaran, maupun personel Polri. Disampaikan, aspek krusial yang mendesak untuk dibenahi adalah sistem dan SDM.
“Sehingga Polri dapat mewujudkan sistem kerja yang responsif dan kolaboratif dengan budaya kerja melayani dan inovatif, serta didukung oleh SDM yang memiliki kompeten dan integritas,” lanjut mantan Kepala LKPP ini.
Menyusul kolaborasi antara Kementerian PANRB dan Polri dalam transformasi, Anas menekankan pentingnya peningkatan aspek kelembagaan. Dia berpendapat bahwa Polri harus memberikan prioritas yang tepat dalam restrukturisasi organisasi dengan mempertimbangkan urgensi dan tingkat kepentingan yang telah diidentifikasi secara cermat.
Selain pada aspek kelembagaan, kolaborasi juga dijalankan melalui akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan oleh Polri serta dukungan integrasi dan interoperabilitas transformasi digital di lingkungan Polri. Terlebih, saat ini pemerintah tengah merancang government technology (GovTech) untuk transformasi digital pemerintahan.
“Dalam transformasi digital pemerintahan yang ditujukan untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik, salah satu fokus yang menjadi prioritas adalah layanan dari Polri, khususnya untuk layanan SIM Online dan izin keramaian. Untuk itu, perlu komitmen kuat dari seluruh jajaran Polri untuk dapat menyukseskan transformasi digital yang sedang kita lakukan bersama ini,” lanjutnya.
Mendengar arahan Presiden Joko Widodo dalam peringatan HUT ke-77 Bhayangkara pada Juli 2023, Anas juga berharap agar Polri memperkuat posisinya dalam mengemban peran di pemerintahan. Beliau menegaskan bahwa seluruh program pemerintah membutuhkan dukungan penuh dari Polri, sehingga penting bagi seluruh jajaran Polri untuk memahami hal ini. Reformasi yang menyeluruh, pendorong kepastian berusaha, serta konsistensi dalam mengawal program prioritas Ibu Kota Nusantara juga menjadi tanggung jawab Polri ke depan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terus mendorong Polri untuk memperkuat sistem kerja yang responsif dan kolaboratif guna meningkatkan kualitas layanan. Dalam sebuah pernyataan, Kepala Biro Humas dan Data Informasi Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengungkapkan harapannya terkait reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Polri.
“Kementerian PANRB terus berharap reformasi birokrasi berdampak yang dikerjakan oleh Polri akan terus bisa lebih bagus. Sehingga capaian-capaian target pembangunan pemerintah kedepan akan jauh lebih baik. Hal ini juga diikuti dengan nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Polri yang diharapkan terus meningkat,” ungkap Rusdi.