indotim.net (Sabtu, 02 Maret 2024) – Politikus dari PKS, Mardani Ali Sera, mempertanyakan usulan PSI terkait fraksi threshold yang dianggapnya tidak masuk akal. Menurut Mardani, yang harus dijadikan acuan saat ini adalah UU Nomor 7 tahun 2017.
“Tidak masuk akal. Saat ini pakai UU No 7 tahun 2017,” ujar Mardani kepada wartawan pada Sabtu (2/3/2024).
Mardani menegaskan bahwa undang-undang yang berlaku saat ini tidak memberikan celah untuk fraksi threshold. Menurut Mardani, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas parlemen sebesar 4% akan dibahas lebih lanjut di DPR untuk menetapkan ambang batas yang ideal.
“Saat ini, Undang-Undang tidak memberikan ketentuan mengenai ambang batas fraksi. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga baru akan berlaku pada tahun 2029. Kewenangan menetapkan besaran ambang batas serta cara untuk memastikan partai-partai ber-ideologi tinggi tetapi bersifat sederhana di Indonesia berada di tangan DPR dan Pemerintah,” ungkap seorang perwakilan PKS.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, sebelumnya mengusulkan fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold. Menurut Grace Natalie, PSI bukanlah pihak yang menantang syarat ambang batas DPR baru yang diputuskan oleh MK. Dia juga menanggapi narasi di media sosial yang menilai putusan MK tersebut menguntungkan PSI.
Partai Keadilan Sejahtera menanggapi usulan terkait fraksi threshold yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan menyatakan bahwa usulan tersebut dianggap tidak masuk akal.
“Yang mengajukan tuntutan adalah Perludem. Dan memang upaya ini telah dilakukan konsisten selama periode yang cukup lama, bukan baru-baru ini,” ungkap Grace ketika dikonfirmasi pada Jumat (1/3/2024).
Menurut Grace, langkah yang diambil oleh Perludem dapat dianggap tepat guna menghindari pemborosan suara rakyat akibat aturan PT 4%. Menurutnya, suara partai politik yang tidak mampu mencapai ambang batas parlemen memiliki dampak yang signifikan jika digabungkan.
“Kami sangat menghargai keputusan tersebut dan upaya yang dilakukan oleh Perludem untuk menghindari pemborosan suara rakyat. Suara partai-partai nonparlemen jika digabungkan sangat signifikan, mencapai 9,79%,” kata Grace.
Kesimpulan
Usulan PSI terkait fraksi threshold menuai kritik dari politikus PKS, Mardani Ali Sera, yang menyatakan bahwa usulan tersebut tidak masuk akal karena UU Nomor 7 tahun 2017 yang berlaku tidak memberikan ketentuan terkait fraksi threshold. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, memandang usulan tersebut sebagai langkah tepat untuk menghindari pemborosan suara rakyat akibat aturan PT 4%, meskipun dianggap tidak masuk akal oleh PKS.