indotim.net (Selasa, 05 Maret 2024) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menyoroti permasalahan kelangkaan pangan yang terus terjadi setiap tahun. Hal ini telah menjadi isu yang memprihatinkan, mengingat dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat luas.
“Dalam perspektif jangka menengah, panjang, pemerintah harus membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat agar kelangkaan bahan pokok tidak terulang tahun ke tahun mendatang,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2024).
Di tengah situasi tingginya harga bahan pokok jelang Ramadan, DPR menekankan pentingnya langkah-langkah cepat dari pemerintah untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Pemerintah harus segera mengambil tindakan-tindakan antisipatif yang sesuai dengan perundang-undangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai dan harga beras yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Wakil Ketua DPR dalam rapat hari ini.
Sejumlah anggota DPR juga menyoroti mahalnya harga dan impor beras. Salah satunya adalah Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, yang menyatakan bahwa antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan beras murah semakin meningkat. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk mendapatkan beras murah.
Wakil Ketua DPR juga menyoroti impor beras pemerintah yang telah dilakukan sejak tahun 2022. Ia menilai bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah hingga saat ini belum mampu menurunkan harga beras.
Menanggapi kelangkaan pangan dan kenaikan harga beras, Wakil Ketua DPR menyoroti kebijakan impor beras yang telah dilakukan. “Impor beras sudah dilakukan sebanyak 2 juta ton pada tahun 2023, dan direncanakan akan meningkat menjadi 3 juta ton pada tahun 2024. Namun, ironisnya harga beras di rakyat kita tidak mengalami penurunan,” ucapnya.
Menurutnya, tingginya harga beras saat ini juga berdampak bagi petani. Untuk itu, dia meminta pemerintah agar bisa menyeimbangkan harga di petani dan masyarakat.
“Kami menuntut kehadiran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani agar hasil panen dapat dibeli dengan harga yang layak, serta memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik. Ketersediaan beras dengan harga terjangkau harus menjadi fokus utama. Pemerintah perlu serius dalam mencari solusi agar harga beras dapat turun. Alasan cuaca ekstrem seperti El Nino tidak lagi dapat dijadikan pembenaran,” ungkapnya.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima juga menyoroti terlambatnya panen beras yang dikabarkan terjadi pada bulan April 2024. Keterlambatan panen tersebut diprediksi akan berdampak signifikan terhadap harga pangan selama bulan Ramadan mendatang.
“Ramalan produksi bulan April dimungkinkan hasil panen akan masuk pasar pada bulan April. Produksi beras yang akan beredar ke pasaran membutuhkan waktu satu bulan, yaitu dari bulan April hingga bulan Mei. Pada bulan tersebut, kita akan memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri,” ucap Wakil Ketua DPR.
Di sisi lain, Aria Bima juga menyoroti penutupan ekspor oleh beberapa negara yang berpotensi mempengaruhi Indonesia ketika produksi beras mengalami defisit. Beliau mengusulkan agar DPR membentuk tim khusus guna menangani permasalahan tersebut.
“Saya mengusulkan DPR membentuk tim khusus untuk permasalahan ketersediaan pangan nasional ini. Meskipun informasi yang disediakan pemerintah mengenai ketersediaan sudah ada, namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah harganya terjangkau oleh masyarakat, terutama beras medium. Saya berpendapat pimpinan kami harus bertindak dalam hal ini. Hal ini sangat krusial karena kita tidak ingin situasi krisis pangan berpotensi menjadi krisis sosial bahkan krisis politik yang sangat serius,” tegasnya.
Kesimpulan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kelangkaan pangan dan kenaikan harga beras yang telah menjadi isu memprihatinkan. Wakil Ketua DPR menekankan perlunya langkah cepat pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan yang memadai dan harga beras yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, impor beras yang dilakukan pemerintah juga kembali menjadi sorotan karena belum mampu menurunkan harga beras di pasaran. Upaya menjaga kesejahteraan petani, menyeimbangkan harga beras di petani dan masyarakat, serta penanggulangan terlambatnya panen beras dan penutupan ekspor oleh negara lain menjadi fokus penting yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah bersama DPR.