indotim.net (Senin, 15 Januari 2024) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan rencana kampanye akbar yang akan dilaksanakan dalam periode 21 Januari hingga 10 Februari mendatang. Dalam prosesnya, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan dibagi menjadi tiga zona, dengan tujuan untuk mengatur jadwal dan lokasi kampanye sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengumuman ini disampaikan oleh Komisioner KPU, August Mellaz, setelah mengadakan rapat koordinasi dengan tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta perwakilan partai politik di Kantor KPU RI pada Minggu (14/1). August menjelaskan bahwa setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan sepakat untuk melakukan kampanye akbar di zona yang telah ditentukan. Pembagian zona kampanye ini akan didasarkan pada zona waktu Indonesia, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). “Pembagian zona dilakukan secara proporsional berdasarkan basis waktu, misalnya Waktu Indonesia Barat, Waktu Indonesia Tengah, Waktu Indonesia Timur,” ujar August.
Menghadapi Pemilu 2024, setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) akan melakukan kampanye bergiliran di zona-zona yang telah ditentukan. Tim kampanye mencatat bahwa setiap paslon memiliki satu hari untuk melakukan kampanye akbar di semua daerah yang ditentukan. August, salah satu anggota tim kampanye, menyampaikan bahwa mereka masih melakukan rapat dan berkoordinasi untuk membahas hal-hal teknis terkait zonasi kampanye.
Berkaitan dengan kampanye, KPU RI juga telah merilis rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye awal (LADK) dari 18 partai politik (parpol) yang mengikuti pemilu 2024. Menurut data KPU, PDIP mencatatkan penerimaan dana kampanye terbesar dengan jumlah Rp 183 miliar, diikuti oleh PSI dengan Rp 33 miliar, dan PAN dengan Rp 29 miliar. Sementara itu, PBB mencatatkan penerimaan dana kampanye terkecil, hanya Rp 301 juta, diikuti oleh PKN dengan Rp 453 juta, dan Partai Ummat dengan Rp 479 juta.
Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa KPU telah memeriksa dan mencermati LADK perbaikan dari 18 parpol tersebut. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan acuan oleh KPU RI dalam berita acara resmi. Idham Holik menyampaikan keterangannya bahwa KPU telah menerima LADK perbaikan dari partai politik peserta Pemilu 2024. KPU melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen dan informasi dari LADK perbaikan tersebut untuk kemudian mencatat hasilnya dalam berita acara resmi.
DetikPagi edisi 15 Januari 2024 juga akan membahas isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pemilu 2024. Sejumlah tokoh dari Petisi 100 bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud Md untuk menyampaikan permintaan pemakzulan Jokowi. Namun, Menkopolhukam menyatakan bahwa pemakzulan Presiden tidaklah mudah dan terdapat sejumlah syarat dan proses yang harus dilakukan. Menkopolhukam menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), terdapat lima syarat untuk memakzulkan presiden, seperti terlibat dalam korupsi, penyuapan, penganiayaan berat, atau kejahatan berat seperti pembunuhan.
Bagaimana tanggapan dari masing-masing tim kampanye mengenai isu ini? Apakah gerakan ini bertujuan untuk memenangkan pasangan calon tertentu? Simak ulasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Senin, 15 Januari 2024. Jangan lewatkan menu sarapan informasi khas detik Pagi yang disajikan secara langsung (live streaming) setiap Senin-Jumat pukul 08.00-11.00 WIB di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Selain itu, detikers juga dapat berbagi ide, cerita, atau pertanyaan melalui kolom live chat yang tersedia.
“Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”
Selamat datang di hari ke-30 jelang pemilihan umum! Dalam artikel kali ini, kita akan membahas topik menarik terkait pemilu yang semakin mendekat. Kami akan membahas tentang zonasi pemilihan, dana kampanye akbar yang menarik perhatian, sekaligus isu pemakzulan Presiden Jokowi yang sedang hangat diperbincangkan.
Zonasi Pemilihan
Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah zonasi pemilihan. Dalam pemilihan umum, wilayah negara dibagi menjadi beberapa zona untuk memudahkan pelaksanaan pemilihan. Setiap zona memiliki perbedaan karakteristik dan profil pemilih yang perlu diperhatikan oleh calon-calon pemilu.
Dana Kampanye Akbar
Selain itu, perhatian juga tertuju pada dana kampanye akbar yang digunakan oleh para kandidat dalam upaya mempengaruhi pemilih. Kampanye akbar merupakan momen penting bagi calon untuk mengenalkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat luas. Penggunaan dana kampanye yang efektif dapat menjadi faktor penentu dalam meraih dukungan pemilih.
Pemakzulan Jokowi
Terakhir, isu pemakzulan Presiden Jokowi menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Beberapa elemen masyarakat menyampaikan kritik-kritik yang cukup tajam dan mengecam kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Namun, masih perlu dilihat bagaimana dinamika politik dan dukungan rakyat terhadap isu tersebut dalam menjelang pemilihan umum.
Demikianlah pembahasan mengenai zonasi dan dana kampanye akbar hingga isu pemakzulan Jokowi menjelang pemilihan umum. Terus pantau artikel-artikel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar pemilu. Jangan lewatkan momen penting ini karena setiap suara Anda berarti bagi masa depan negara kita!