indotim.net (Jumat, 01 Maret 2024) – Presiden RI Joko Widodo secara resmi meresmikan pembangunan kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga turut mengungkapkan sejumlah capaian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengalami perubahan signifikan sejak awal masa kepemimpinannya, menuju arah yang lebih baik.
Dulu, dari 2015 hingga 2017 saya sering rapat dengan BPJS Kesehatan untuk membahas defisit. Namun pada tahun 2020 sudah tidak ada rapat lagi terkait defisit, menandakan peningkatan yang konsisten oleh BPJS Kesehatan,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulis, Jumat (1/3/2024).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyoroti perubahan layanan Program JKN. Beliau menyebutkan bahwa pada awal pelaksanaan Program JKN, peserta JKN kerap menghadapi antrean panjang di fasilitas kesehatan, serta berbagai keluhan kerap disuarakan oleh peserta JKN.
Sebelumnya, akses layanan kesehatan yang sulit dan lambat sering menjadi keluhan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan.
“Namun, berkat upaya perbaikan yang dilakukan BPJS Kesehatan, kondisi tersebut telah berubah secara signifikan, memastikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,” terangnya.
Jokowi juga menyoroti peran penting masyarakat dalam mendukung kebijakan Program JKN. Menurutnya, kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan harus semakin ditingkatkan agar program ini dapat terus berjalan dengan baik.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan bahwa pembangunan Kantor BPJS Kesehatan ini menegaskan kehadiran layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di IKN.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa Program JKN merupakan program strategis nasional yang selama 1 dekade telah mengalami banyak peningkatan dari segi cakupan peserta serta kualitas layanan kesehatan. Beliau berharap dengan adanya layanan JKN di IKN, akan dapat menambah fasilitas layanan publik dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.
Ghufron menjelaskan bahwa layanan JKN per 1 Februari 2024 telah dapat dinikmati oleh 267,8 juta peserta. Capaian ini berhasil diraih berkat inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.
Melansir pernyataan Jokowi, Groundbreaking Kantor BPJS Kesehatan di IKN menjadi momentum penting dalam meneguhkan komitmen pemerintah terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa Program JKN saat ini menunjukkan kesehatan keuangan yang positif. Keberlanjutan program ini dipastikan tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah.
“Sampai dengan saat ini, Indonesia hampir mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan 95,97% masyarakat terlindungi akses layanan kesehatan melalui Program JKN,” ungkap Ghufron.
Pada tahun 2023 lalu, jumlah pemanfaatan layanan peserta JKN di fasilitas kesehatan meningkat menjadi 606,7 juta, atau 1.6 juta pemanfaatan per hari. Hal ini merupakan bukti kehadiran negara dan masyarakat semakin percaya dengan BPJS Kesehatan dan semakin menyadari pentingnya jaminan kesehatan,” tambahnya.
Ghufron menegaskan bahwa BPJS Kesehatan telah menjadi contoh terbaik bagi banyak negara dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Keberhasilan Program JKN tidak hanya diakui secara nasional, tetapi juga internasional, yang membuktikan kemampuannya dan kesiapannya untuk menjadi bagian dari visi Indonesia Emas.
Pada 5-9 Maret 2024, lebih dari 300 partisipan dari 71 negara akan menghadiri konferensi internasional 17th International Conference on Information and Communication Technology in Social Security (ICT) 2024. Acara ini membahas kemajuan teknologi informasi dalam program jaminan sosial di seluruh dunia.
Ekosistem digital yang saat ini tengah dikembangkan di Indonesia melalui Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan menjadi sorotan utama dan menjadi contoh terbaik yang patut dibanggakan.
Dalam kesempatan ini, Ghufron turut menjelaskan bangunan Kantor Pusat BPJS Kesehatan di IKN direncanakan memiliki luas sebesar 25.964 m2. Kantor ini dilengkapi dengan ruang kerja pegawai berkonsep open space, data center, serta fasilitas penunjang lainnya. Bangunan Kantor BPJS Kesehatan memiliki tinggi 10 lantai dan menerapkan konsep terasering serta rumah panggung.
Sebelumnya, Ghufron telah menjelaskan bahwa desain ‘rumah panggung’ yang diusung merupakan wujud komitmen untuk menjaga warisan budaya hunian di Indonesia. Tetap mempertahankan kontur dan tumbuhan yang sudah ada saat pembangunan berlangsung. Belum selesai di situ, kantor ini juga dihadirkan dengan tipologi baru yang menekankan inovasi serta upaya modern. Tujuannya jelas, yakni menjadikan hutan dan alam sebagai bagian tak terpisahkan dari ruang kerja yang nyaman dan berkelanjutan.
“Ini adalah langkah progresif dalam pengembangan JKN yang keseluruhan terus berinovasi untuk melayani peserta dengan lebih baik,” ungkap Jokowi.
Adapun bangunan kantor terdiri atas 3 block yang disatukan mengelilingi lembah berkontur eksisting dan akan dimanfaatkan sebagai ruang bersama. Selaras dengan semangat IKN sebagai ibu kota hijau, desain fasad bangunan mengedepankan penggunaan elemen pasif tropis sehingga bahkan di dalam ruang kerja jika diinginkan dapat menggunakan penghawaan alami setiap musim tanpa terpapar tempias air hujan dan panas matahari. Dengan demikian, setiap ruang memiliki sistem pendinginan dan pencahayaan alami agar mampu mengurangi penggunaan energi yang berlebihan.
Ghufron berharap proses pembangunan Kantor BPJS Kesehatan di IKN dapat berjalan lancar demi mendukung optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin baik di masa yang akan datang.
Sebagai informasi, dalam kesempatan ini turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.
Hadir juga dalam acara tersebut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, serta Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.