Utang RI hingga Makan Gratis: Siapa yang Bayar?

indotim.net (Jumat, 08 Maret 2024) – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan pemikirannya tentang tantangan pemerintahan ke depan, khususnya terkait dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berat.

Pendapatan negara yang terus menurun membuat utang pemerintah semakin tinggi. Menyoroti hal ini, JK menyebutkan bahwa per 31 Januari 2024, total utang telah mencapai Rp 8.253,09 triliun.

“Kita sedang menghadapi tantangan besar dengan total utang yang mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun, termasuk utang BUMN yang bisa mencapai Rp 3.000-4.000 triliun, sehingga totalnya berkisar Rp 11.000-12.000 triliun. Belum termasuk bunga dan cicilannya,” ungkap JK dalam acara Election Talks #4 di Universitas Indonesia, Kamis (7/3/2024) kemarin.

Kabar baiknya, program-program pro rakyat tersebut tidak berhenti di situ. Terdapat rencana penambahan fasilitas pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

JK juga menyoroti dampak dari utang yang terus meningkat bagi negara. Pertumbuhan utang yang cenderung naik setiap tahun menjadi perhatian serius, terlebih dengan adanya proyek-proyek infrastruktur yang menghabiskan anggaran besar. Sumber pendanaan yang digunakan untuk program-program tersebut berasal dari berbagai pihak, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Belum lagi subsidi BBM, subsidi listrik. Belum lagi bansos Rp 500 triliun, belum lagi makan siang (gratis) Rp 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20%,” ucapnya.

Menurut JK, berbagai angka pengeluaran negara jauh lebih besar dibandingkan penerimaan negara. Tambahan beban pengeluaran tersebut menurutnya akan ditanggung oleh rakyat juga.

“Kalau ditotal ini bisa mencapai Rp 4.000 triliun, namun pendapatan negara hanya sebesar Rp 2.800 triliun. Dengan defisit sekitar Rp 1.000 triliun, pertanyaannya adalah, siapa yang akan membayarnya? Jawabannya sederhana, kita semua secara bersama-sama,” ujar JK menegaskan.

READ  Jepang dan Korea Utara Berupaya Pertemuan Antar Pemimpin di Pyongyang

Menurut JK, pemerintah yang baru harus memiliki keberanian dan ketegasan dalam menyelesaikan masalah ini.

Menjawab isu utang yang membebani negara, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, “Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semua akan sulit,” sambung JK.

Kesimpulan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan beban utang yang mencapai triliunan rupiah. Meskipun terdapat program pro rakyat dan penambahan fasilitas pendidikan, pertumbuhan utang yang cenderung naik setiap tahun menimbulkan kekhawatiran. JK menegaskan bahwa defisit anggaran harus ditanggung bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, dan pemerintah yang baru diharapkan memiliki keberanian untuk menyelesaikan masalah tersebut.