indotim.net (Jumat, 12 Januari 2024) – Pilpres 2024 tinggal 32 hari lagi. Setiap pasangan calon terus berupaya untuk mendapatkan dukungan dari pemilih dengan berbagai strategi. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terus bekerja keras dengan program Desak Anies dan Slepet Imin. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikenal dengan program makan siang dan susu gratis. Tidak ketinggalan, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md secara rutin bertemu dengan masyarakat di berbagai daerah untuk melakukan kampanye.
Apakah cara ketiga pasangan calon tersebut berhasil menarik perhatian pemilih? Berdasarkan hasil survei terbaru dari lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs, pasangan Prabowo-Gibran menduduki posisi teratas, diikuti oleh pasangan Anies-Cak Imin, dan Ganjar Mahfud.
Survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan mulai tanggal 27 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 melibatkan sebanyak 2.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Survei ini dilakukan dengan melakukan wawancara tatap muka menggunakan aplikasi Ipsos Ifield yang menggunakan sistem Computer-Assisted Personal Interviews (CAPI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam survei ini adalah teknik multi stage random sampling. Hasil survei ini memiliki margin of error sebesar +-2,19% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Jika hasil survei dibandingkan dengan periode sebelumnya di Bulan November, Prabowo-Gibran mengalami peningkatan, sementara Anies-Cak Imin cenderung stagnan, dan Ganjar-Mahfud mengalami penurunan.
“Dibandingkan data survei akhir bulan November, Prabowo-Gibran mengalami peningkatan dukungan dari 42,66 persen menjadi 48,05 persen. Sementara itu, Anies-Muhaimin cenderung stagnan dari 22,13 persen menjadi 21,80 persen, dan Ganjar-Mahfud turun dari 22,95 persen menjadi 18,35 persen. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan mengalami penurunan tipis dari 12,26 persen menjadi 11,80 persen,” ungkap pengamat politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Imam, dalam keterangannya pada Rabu (10/1/2024).
Di sisi lain, wacana mengenai Pilpres satu putaran semakin banyak dibahas. Pada awalnya, hal ini diungkapkan oleh pasangan calon Prabowo-Gibran. Saat ini, Timnas AMIN juga menyatakan fokus mereka untuk dapat memenangkan kontestasi ini hanya dalam satu putaran atau menggagalkan gerakan pihak lawan.
“Saat ini kami fokus bekerja untuk memenangkan satu putaran atau menggagalkan gerakan satu putaran dari kubu sebelah. Kami yakin Insyaallah pasangan calon nomor 1 Anies-Muhaimin akan menang baik dalam satu atau dua putaran,” ujar Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, pada Kamis (11/1/2024).
Belum lama ini, muncul suara-suara mengenai adanya wacana koalisi antar-capres dalam agenda Pilpres. Dalam hal ini, mantan Wakil Presiden RI ke-12, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapannya. JK mengatakan bahwa kemungkinan terbentuknya koalisi dapat terjadi jika terdapat keputusan dari para partai pendukung, seperti yang dilansir oleh salah satu sumber.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa tim dari pasangan capres-cawapres nomor urut 3 dan kubu nomor urut 1 telah menjalin komunikasi. Menurutnya, hal ini didasari oleh kedua kubu yang sama-sama merasakan adanya kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
“Kami sedang membangun komunikasi politik. Tim hukum dari pasangan Ganjar-Mahfud dan pasangan Anies-Cak Imin telah melakukan komunikasi,” kata Hasto usai acara tumpengan peringatan HUT ke-51 PDIP di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024). Hasto menjawab pertanyaan mengenai peluang pasangan calon nomor urut 01 dan 03 untuk bersatu jika terjadi dua putaran di Pilpres 2024.
“Bahkan di dalam komunikasi itu kita merasakan kecenderungan kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis,” sambungnya.
Masih hangat dalam perbincangan politik tanah air, muncul pertanyaan menarik: mungkinkah Pilpres satu putaran terjadi? Ataukah putaran kedua yang akan memunculkan sebuah koalisi? Temukan jawabannya dalam program detik Pagi edisi Jumat (12/1/2024).
Sejak dikukuhkannya aturan tentang satu putaran dalam pemilihan presiden, wacana tentang perubahan sistem ini menjadi sorotan bagi banyak pihak. Beberapa menganggap bahwa Pilpres satu putaran bisa menyajikan keuntungan dalam segi kecepatan proses dan efisiensi pengelolaan waktu. Namun, tidak sedikit juga yang meragukan dan berpendapat bahwa perubahan ini dapat membawa risiko tersendiri.
Di sisi lain, putaran kedua dalam Pilpres telah menjadi tradisi dalam sistem politik Indonesia. Putaran ini memberikan kesempatan bagi para calon presiden untuk melakukan penyempurnaan, mengumpulkan dukungan baru, atau membentuk koalisi untuk memperkuat langkah politiknya. Namun, tidak jarang juga jika putaran kedua ini berpotensi menyebabkan polarisasi dan ketegangan yang lebih tinggi.
Dalam konteks koalisi, wacana tentang kemungkinan adanya koalisi antara dua calon presiden yang sebelumnya bertarung dalam putaran pertama menjadi menarik untuk disimak. Dalam beberapa kasus di masa lalu, koalisi semacam ini memang telah terbentuk, meskipun tidak selalu berhasil mengantarkan ke kemenangan.
Pada akhirnya, keputusan tentang pilihan sistem Pilpres dan keberadaan koalisi antar-capres masih merupakan ranah politik yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak ada jaminan bahwa aturan baru akan muncul atau bahwa koalisi terbentuk dengan sangat pasti. Yang pasti, polemik seputar dua hal ini akan terus menjadi bahan perbincangan dan menyita perhatian masyarakat Indonesia.
Nikmati terus menu sarapan informasi khas detik Pagi secara langsung (live streaming) setiap Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
“Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”
Artikel ini merupakan potongan dari sebuah artikel yang membahas tentang pilpres satu putaran dan wacana koalisi antar-capres. Dalam semangat membangun demokrasi yang lebih efisien, muncul suatu wacana untuk mengadakan pemilihan presiden secara satu putaran, tanpa adanya putaran kedua. Wacana ini muncul karena beberapa alasan, seperti mengurangi biaya pilpres, menghindari polarisasi negara, dan mempercepat proses pemilihan presiden.
Adanya wacana tersebut tentu memunculkan berbagai pro dan kontra. Para pendukung merasa bahwa pilpres satu putaran dapat mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi biaya kampanye, serta menghindarkan negara dari ketegangan akibat polarisasi pemilih. Namun, ada juga yang menentangnya dengan alasan bahwa satu putaran pilpres dapat mengabaikan aspirasi pemilih yang tidak terwakili secara maksimal.
Tak hanya itu, muncul pula wacana koalisi antar-capres. Dalam sistem ini, dua atau lebih calon presiden dapat membentuk koalisi untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Koalisi ini dapat terbentuk sebelum atau setelah pemilihan presiden dilakukan. Wacana ini muncul dengan harapan dapat menciptakan stabilitas politik pasca-pemilu, menggabungkan kelebihan masing-masing capres, serta memperluas kesempatan bagi calon-calon presiden yang memiliki visi dan misi serupa.
Bagaimanapun, baik itu pilpres satu putaran maupun wacana koalisi antar-capres, kedua hal tersebut perlu memperhatikan kepentingan rakyat dan keberlanjutan demokrasi. Keputusan untuk mengadopsi atau menolaknya tentu harus melalui kajian yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan sistem politik Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih baik.