indotim.net (Sabtu, 13 Januari 2024) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyatakan dirinya mendukung penuh upaya percepatan transformasi digital pemerintahan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden beberapa waktu lalu.
Luhut Luncurkan Rancangan UU Perubahan Sumber Daya Manusia
“Apabila Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berhasil diimplementasikan, akan terjadi perubahan mendasar dalam mempercepat kemajuan Indonesia,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/1/2024).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi GovTech atau tim pengelola digital pemerintah. Kehadiran GovTech telah diatur dalam Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang ditandatangani oleh Presiden pada Desember 2023.
Sementara itu dalam Rapat Tindak Lanjut Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kabupaten Badung yang digelar Jumat (12/1), Anas mengungkapkan rencana pembahasan Digital ID dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Selain rapat dengan Kementerian BUMN terkait transformasi BUMN Peruri menjadi GovTech Indonesia,” Luhut menjelaskan.
Anas menjelaskan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi menekankan beberapa langkah penting yang akan menjadi panduan dalam transformasi digital pelayanan pemerintah. Salah satunya adalah bahwa Indonesia harus segera memiliki layanan digital terpadu yang tidak terpisah-pisah seperti yang selama ini terjadi.
“Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah,” ujar MenPAN-RB dalam rapat yang dihadiri oleh Luhut.
Kedua, percepatan transformasi digital dalam layanan pemerintah melalui transformasi struktural BUMN Peruri menjadi “GovTech” alias tim pengelola digital pemerintah. Ketiga, Jokowi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi di seluruh lini.
“Transformasi digital pemerintahan tentu membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan dedikasi untuk bekerja sama lintas sektor dengan melepas ego demi memastikan Indonesia siap menjadi negara terdepan dalam transformasi digital,” ujar MenPAN-RB.
Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut mengatakan bahwa kerja kolaboratif diperlukan untuk memperkuat tiga fondasi utama transformasi digital, yakni Identitas Kependudukan Digital (Digital ID), pembayaran digital, dan pertukaran data untuk layanan interoperabilitas.
Keempat, perlindungan data pribadi.
“Perintah Bapak Presiden yang menjadi perhatian utama adalah keamanan data. Keamanan data harus dijamin dan diperhatikan dengan mengacu pada standar internasional dan praktik terbaik yang telah digunakan di berbagai negara,” lanjutnya.
Langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi penerapan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan. Layanan-layanan tersebut antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara.
Kesimpulan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah membahas mengenai transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Luhut mendukung upaya percepatan transformasi digital pemerintahan ini, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Transformasi digital ini melibatkan berbagai langkah penting seperti integrasi layanan digital, transformasi BUMN Peruri menjadi GovTech, kolaborasi lintas sektor, dan perlindungan data pribadi. Kerja bersama, inovasi, dan dedikasi menjadi kunci untuk memastikan Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital.