indotim.net (Senin, 22 Januari 2024) – Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batu Bara, Sumatera Utara (Sumut), terlibat dalam kasus catut dengan narasi yang mendukung paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut menjelaskan bahwa rekaman suara tersebut tidak sesuai dengan suara asli para pejabat.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberi komentar terkait beredarnya rekaman suara yang menampilkan keempat pejabat Forkopimda Batu Bara, yaitu Pj Bupati Batu Bara, Dandim, Kapolres, dan Kajari Batu Bara. Dalam komentarnya, KSAD bicara mengenai fenomena editing suara yang seringkali disebarluaskan untuk membawa pada isu tertentu.
“Banyak sekali kejadian di mana orang mengedit kata-katanya. Kadang-kadang mereka mengubah arah pembicaraan menjadi tidak jelas. Terkadang mereka memotong dan menyunting rekaman sehingga terlihat seperti berbicara dalam konteks tertentu,” ungkap Jenderal Maruli saat berbincang dengan wartawan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD), Jakarta, pada hari Senin (22/1/2024).
Dalam pandangannya, para pejabat harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Hal ini dikarenakan pernyataan-pernyataan tersebut dapat diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu.
“Kalau saya melihat, setingkat pamen ke atas, saya pikir mereka akan berpikir berpuluh-puluh kali untuk membuat pernyataan di depan orang,” ujar KSAD.
Meskipun demikian, KSAD menyatakan bahwa pihaknya tetap akan menelusuri dugaan pelanggaran terhadap komitmen netral dalam pemilu. Dia mengatakan bahwa pihak yang terbukti tidak netral akan diberikan sanksi.
“Jadi kami pasti akan menindaklanjuti hal ini, dan jelas-jelas akan ada tindak lanjut. Paling tidak, jika ada anggota yang terbukti melanggar, jabatannya akan segera dicabut. Tentunya kita akan segera memanggilnya,” kata KSAD.
KSAD menyatakan akan memberikan respons atas laporan yang disampaikan oleh publik terkait fenomena edit suara dalam rekaman yang mencatut nama Forkopimda Batu Bara. Bahkan, ia menambahkan bahwa TNI AD akan melakukan evaluasi internal apabila terdapat indikasi anggota yang tidak netral dalam pemilu.
KSAD angkat bicara terkait fenomena edit suara pada rekaman yang mengaitkan Forkopimda Batu Bara. KSAD menegaskan bahwa personel yang terbukti tidak netral akan diberi sanksi. Sanksi ini akan diberikan apabila anggota melakukan berbagai jenis pelanggaran.
“Kalau ada tanpa laporan pun, internal kami pun melakukan evaluasi. Kira-kira ini ada perkembangan ke arah mana, secara intelijen kami sudah ada mengarah karena satu suku lah, sudah ngomong lah, segala macam, dan kami punya bukti. Kita tidak ekspose media, langsung kita lakukan tindakan,” kata dia.
KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), Jenderal Andika Perkasa, mengungkapkan pendapatnya mengenai fenomena edit suara terkait rekaman yang menyeret nama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Batu Bara. Menurutnya, publik diharapkan untuk melaporkan dengan menyertakan bukti jika ada anggota TNI AD yang tidak menjunjung tinggi netralitas dalam pemilihan umum.
“Jadi rekan-rekan media, kalau ada hal seperti itu, kami senang juga bisa menyampaikannya. ‘Ini saya punya bukti’, kita akan membuktikan bahwa kami akan merespons dengan cepat,” tegasnya.
Bawaslu: Tidak Ada Kecocokan Suara
Bawaslu Sumut mengungkapkan bahwa suara dalam rekaman yang diduga sebagai dukungan untuk pasangan calon nomor urut 02 tidak cocok dengan suara pejabat Forkopimda Batu Bara.
Ketua Bawaslu Batu Bara, Amin Lubis, telah memeriksa empat pejabat Forkopimda Batu Bara yang namanya dicatut dalam rekaman penyalahgunaan, yaitu Pj Bupati Batu Bara, Dandim, Kapolres, dan Kajari Batu Bara.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
“Hari ini, yang telah kita lakukan hanyalah dari Forkopimda itu, hanya empat orang yang tercakup,” ucap Amin saat konferensi pers di Bawaslu Sumut, pada Rabu (17/1).
Amin menjelaskan bahwa Bawaslu telah melakukan analisis terhadap rekaman tersebut dengan membandingkan suara dalam rekaman dengan sampel suara dari para pejabat Forkompinda. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian suara antara para pejabat Forkopimda dengan suara yang terdapat dalam rekaman tersebut.
“Kemudian kami Bawaslu Batu Bara juga meminta izin mengambil sampel rekaman masing-masing. Hasilnya bahwa setelah menyandingkan rekaman video yang viral kemudian dengan video rekaman yang kami minta dari masing-masing forkopimda itu, kami menganalisis secara umum bahwa kami tidak menemukan kesamaan atau tidak identik dengan suara yang beredar itu,” kata KSAD.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa, mengomentari fenomena pengeditan suara dalam rekaman yang mengada-ada terkait Forkopimda Batu Bara. Dalam hal ini, Divisi Humas Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumatera Utara, Saut Boangmanalu, mengungkapkan bahwa sejumlah pihak yang disebut dalam rekaman tersebut telah datang langsung ke kantor Bawaslu Batu Bara untuk melakukan klarifikasi. Ia juga menyatakan bahwa para pihak tersebut bersikap kooperatif dan terbuka dalam proses klarifikasi tersebut.
“Kami dapat memastikan bahwa tidak ada pihak dalam proses tersebut yang mencoba mengelabui atau menghindar. Semuanya terbuka dan sampel suara diambil. Kemudian, Bawaslu membandingkan,” kata Saut dalam acara #Demi Indonesia Cerdas Memilih yang diadakan oleh Kemenkominfo dan kami di ruang Convention 2 Hotel Santika Premiere Dyandra, Kota Medan, pada hari Selasa (16/1).
“Nah, Bawaslu tidak menemukan kecocokan terhadap suaranya. Sehingga, Bawaslu sejak semalam, menyampaikan bahwa tidak ditemukan kecocokan suara,” tambahnya.
Bawaslu juga sedang menyelidiki individu yang membicarakan penggunaan dana desa di Batu Bara untuk kepentingan pasangan calon Prabowo-Gibran.