indotim.net (Senin, 22 Januari 2024) – Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan komentarnya terkait polemik yang terjadi di Kampung Bayam, Jakarta Utara. Anies menekankan pentingnya tindakan yang adil dari pemerintah dalam menyikapi masalah tersebut.
“Jangan kita ini zalim. Zalim itu artinya bertindak tidak adil, jangan kita zalim. Mereka itu adalah rakyat kita sendiri, dan mereka adalah orang-orang yang sudah berada di tempat itu sudah begitu lama,” kata Anies usai menghadiri kampanye terbuka di GOR Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).
Anies memberikan penjelasan tersebut ketika ditanya oleh wartawan mengenai polemik yang terjadi di Kampung Bayam, Jakarta Utara, yang melibatkan beberapa warga yang dilaporkan ke polisi. Anies menekankan bahwa negara harus menunjukkan sikap welas asih.
“Bahkan gedungnya sudah jadi, memang pembangunannya sebelumnya tertunda karena adanya COVID-19. Sehingga pembangunan JIS (Jakarta Islamic School)-nya terlambat dan baru dapat membangun gedung setelah JIS selesai dibangun. Hal ini harus kita selesaikan karena merupakan kewajiban negara terhadap warganya,” ujar Anies.
“Jangan sampai pada yang besar, pada yang raksasa kita memberikan perlindungan, tapi pada yang kecil, pada yang lemah, kita melupakan perlindungan. Negara harus memiliki kasih sayang terhadap rakyatnya, tidak boleh berlaku zalim,” tegas Anies.
Terkait aturan, kata Anies, sudah beberapa kali digunakan. Menurutnya, polemik warga Kampung Bayam dapat diselesaikan dan hanya menunggu kemauan pemerintah.
“Aturannya ada dan sudah digunakan berkali-kali. Jadi, kalau aturannya dibilang tidak memungkinkan, aturan itu memungkinkan dan terbukti sudah bisa. Ini soal kemauan, tunjukkan bahwa negara punya welas asih,” kata Anies.
Kesimpulan
Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut 1, menekankan pentingnya tindakan yang adil dari pemerintah dalam menyikapi polemik di Kampung Bayam, Jakarta Utara. Ia menegaskan bahwa negara harus menunjukkan sikap welas asih terhadap rakyatnya yang lebih lemah. Anies juga menekankan bahwa aturan sudah ada dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, yang hanya membutuhkan kemauan dari pemerintah.