indotim.net (Jumat, 12 Januari 2024) – Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, membahas solusi untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli). Anies menyadari bahwa pemberantasan pungli tidak dapat dilakukan semata-mata oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan Anies dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (11/1/2024) malam. Anies awalnya menyinggung soal pembangunan infrastruktur logistik yang akan berjalan baik dan efektif, jika praktik pungli diberantas.
“Pertama tol diteruskan dan nontol dikembangkan. Kedua jalur kereta api diseriusi di Bandung, di berbagai tempat karena secara investasi murah dan jangka panjang,” ujar Anies dalam diskusi tersebut.
“Ketiga yang tak kalah penting adalah jalur laut yang harus ditingkatkan lagi port-nya, efisiensi kerja, dan tidak kalah penting dari ini semua (adalah-red) pemberantasan pungli di berbagai titik urusan logistik ini,” imbuh dia.
Anies mencatat adanya praktik pungutan liar (pungli) yang bersifat sistemik, sehingga memerlukan koreksi sistem secara menyeluruh. Di sisi lain, Anies meyakini bahwa para pengusaha memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai di mana tepatnya pungli terjadi.
“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi pungutan liar (Pungli) di sektor pembangunan. Pertama, perlu dilakukan koreksi pada tingkat sistem yang melibatkan jenis-jenis pungli yang sebenarnya bersifat sistemik. Koreksi tersebut harus dilakukan di dalam sistem,” jelas Anies.
Anies menyampaikan bahwa pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Menurut Anies, tindakan tersebut juga membutuhkan partisipasi dari para pengusaha yang memiliki informasi mengenai praktik pungli tersebut.
“Masalah kedua terkait dengan aktor, dan dalam hal ini pemerintah saja tidak dapat menyelesaikan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pelaku usaha,” kata Anies.
“Pelaku usaha yang lebih tahu di mana terjadinya pungli, kapan terjadi pungli, berapa besar terjadinya pungli,” sambungnya.
Menanggapi hal ini, Anies menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha untuk memberantas praktek pungutan liar (pungli). Baginya, kedua belah pihak harus berkomitmen untuk memberantas praktik buruk, termasuk juga pungli.
“Jadi kami melihat lagi-lagi kolaborasi dengan dunia usaha untuk menunjukkan lubang-lubang yang harus dikoreksi, praktik-praktik pungli yang harus diberantas,” ujar Anies.
“Tapi komitmennya adalah kita harus memberantas berbagai macam praktek buruk dalam pemerintahan, termasuk pungutan liar agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang dengan baik,” tegasnya.
Kesimpulan
Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut 1, mengemukakan solusi untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di sektor pembangunan. Menurut Anies, pemerintah perlu melakukan koreksi sistem secara menyeluruh dan bekerja sama dengan para pengusaha yang memiliki informasi mengenai praktik pungli. Anies juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha dalam memberantas praktik buruk, termasuk pungli, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik.