indotim.net (Rabu, 06 Maret 2024) – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyetujui pembagian dividen sebesar 20% atau mencapai total Rp 700,19 miliar. Dividen tersebut berasal dari laba bersih tahun buku 2023 yang mencapai Rp 3,5 triliun.
Dividen sebesar Rp 700,19 miliar akan dibagikan kepada pemegang saham, dengan nilai per lembar saham sebesar Rp 49,89. Pemegang saham terdiri dari Pemerintah Republik Indonesia dengan porsi 60% dan masyarakat umum dengan porsi 40%.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan bahwa nilai pembagian dividen untuk tahun buku 2023 mengalami kenaikan sebesar 15% dari total dividen yang dibagikan pada tahun buku 2022 sebesar Rp 609 miliar.
Pembagian dividen tahun buku 2023 ini merupakan komitmen dari perseroan untuk meningkatkan kontribusi kepada pemerintah serta sebagai upaya untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham atau investor.
Menyampaikan rencana pembagian dividen sebesar 20%, Nixon menjelaskan bahwa langkah ini akan membantu menjaga kestabilan permodalan perseroan hingga tahun 2024 sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kami berharap dengan kebijakan ini, para investor semakin loyal terhadap saham BBTN,” ujarnya saat Konferensi Pers RUPST Tahun Buku 2023 di Menara BTN, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/3/2024).
Dalam gelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perseroan menetapkan pembagian dividen sebesar Rp 700,19 miliar untuk tahun buku 2023. Dengan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 60%, dividen senilai Rp 420,1 miliar akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
Dividen ini akan dibayarkan kepada setiap pemegang saham secara proporsional berdasarkan nama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat tanggal pencatatan tertentu.
Agenda pada RUPST BTN kali ini mencakup tujuh pembahasan utama. Pertama, persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Lalu pada agenda kedua, disahkan dua hal penting, yaitu Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang juga berakhir pada tanggal yang sama. Kedua laporan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang merupakan anggota jaringan Ernst & Young Global.
Ketiga, penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Keempat, penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
Selain itu, topik kelima dalam rapat adalah terkait Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II). Sedangkan pada agenda keenam, diputuskan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan yang terakhir, agenda ketujuh adalah terkait perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut mengumumkan adanya tiga nama baru yang bergabung dalam jajaran pengurus BTN. Salah satunya adalah Adi Sulistyowati yang dipercayakan sebagai Komisaris Independen BTN. Sebelumnya, Adi menjabat sebagai Wakil Direktur BNI, namun kini posisinya telah diisi oleh Wahju Setyawan.
Selain itu, terdapat juga Bambang Wijanarko yang menjabat sebagai Komisaris Independen. Baik Adi maupun Bambang mengisi posisi yang sebelumnya dipegang oleh Ahdi Jumhari Luddin yang meninggal dunia tahun lalu, bersama dengan Mohamad Yusuf Permana.
Selain penunjukan komisaris, terdapat perubahan jabatan di jajaran direksi perusahaan. Salah satunya adalah Muhammad Iqbal yang kini menjabat sebagai Direktur SMI dan Retail Funding. Dengan adanya perubahan ini, total ada empat nama baru yang bergabung dalam direksi dan komisaris BTN.
Kesimpulan
Bank BTN telah mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 700,19 miliar, merupakan kenaikan 15% dari tahun sebelumnya, dengan harapan dapat menjaga kestabilan permodalan hingga tahun 2024. Rapat Umum Pemegang Saham juga menetapkan agenda penting termasuk pembagian dividen proporsional, penetapan remunerasi, laporan keuangan, dan perubahan susunan pengurus perseroan. Selain itu, terdapat perubahan signifikan di jajaran pengurus bank dengan penunjukan komisaris baru dan perubahan jabatan di direksi.