indotim.net (Senin, 15 Januari 2024) – Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan pandangannya terkait isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat. Menurut Kang Ace, tindakan pemakzulan sebenarnya tidak perlu dilakukan mengingat masa jabatan Jokowi sendiri sudah akan berakhir dalam beberapa bulan lagi.
“Sebetulnya tidak perlu melakukan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Toh Pak Jokowi juga akan memimpin Indonesia dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Kang Ace dalam keterangannya pada Senin (15/1/2023).
Kang Ace juga menilai tidak ada alasan konstitusional untuk mengusulkan pemakzulan. Dia menyebut kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kini justru meningkat.
“Di sisi lain, tidak ada alasan konstitusional yang mendukung pemakzulan seorang Presiden. Bahkan saat ini, Presiden Jokowi menjadi Presiden yang paling disukai oleh rakyat Indonesia dengan kinerjanya,” kata Kang Ace.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan lebih baik pihak yang mengusulkan ikut dalam demokrasi di pemilu 2024. Dia menilai pemakzulan saat ini tidak memiliki urgensi kecuali ada pihak yang takut kalah.
“Lebih baik bagi mereka yang berencana untuk memakzulkan Presiden Jokowi, ikuti saja pemilihan presiden yang tinggal 29 hari lagi. Pemilu Presiden merupakan mekanisme konstitusional dalam pergantian kepemimpinan nasional,” ungkap Kang Ace.
“Jadi, untuk apa mewacanakan pemakzulan ini? Kecuali saya melihat ada pihak-pihak yang sudah merasa takut kalah dalam pertarungan Pilpres ini,” lanjutnya.
Dalam mengomentari isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kang Ace menilai bahwa ada pihak yang takut menghadapi pilpres. Ia berpendapat bahwa semua pihak seharusnya fokus untuk mendorong perhelatan pilpres yang berlangsung secara demokratis dan adil.
Kang Ace mengajak semua pihak terkait untuk memusatkan energi dan perhatiannya pada Pilpres 2024 yang akan datang. Menurutnya, lebih baik semua energi kita difokuskan untuk mendorong agar Pilpres 2024 berjalan dengan cara yang demokratis, jujur, adil, dan aman.
Sebagai informasi, sebelumnya ada sekitar 22 tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 yang mendatangi Menko Polhukam untuk menyampaikan permintaan mengenai pemakzulan Jokowi. Para tokoh tersebut berharap agar pemilihan umum dilaksanakan tanpa kehadiran Jokowi.
Beberapa tokoh di antaranya ialah Faizal Asegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto. Selain pemakzulan Jokowi, Mahfud menerima aduan mengenai praktik kecurangan Pemilu 2024. Ia diminta memproses aduan-aduan tersebut karena tak percaya kontestasi pemilu berjalan adil.
Meski begitu, laporan-laporan terkait pemilu harus sepenuhnya diproses oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Kesimpulan
Menurut Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pemakzulan terhadap Presiden Jokowi sebenarnya tidak perlu dilakukan karena masa jabatannya akan berakhir beberapa bulan lagi. Kang Ace juga menyatakan bahwa tidak ada alasan konstitusional yang mendukung pemakzulan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf justru meningkat. Dia menilai pemakzulan tidak memiliki urgensi kecuali ada pihak yang takut kalah dalam pemilihan presiden 2024. Kang Ace mengajak semua pihak terkait untuk memusatkan perhatian pada pilpres yang akan datang dan mendorong agar berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan aman.