indotim.net (Minggu, 14 Januari 2024) – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengkritik gerakan pemakzulan sebagai pengalihan perhatian karena ada yang takut kalah. Hasto menyatakan bahwa gerakan tersebut justru muncul sebagai respons terhadap pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemimpin.
“Pemakzulan itu bukanlah hal yang mudah dilakukan karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga membutuhkan persyaratan sistem. Namun, ketika presiden melanggar konstitusi, maka gerakan pemakzulan muncul. Oleh karena itu, wacana mengenai pemakzulan seharusnya menjadi upaya untuk melakukan introspeksi diri,” kata Hasto saat menghadiri acara Merah Meriah di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/1/2024).
Hasto menjelaskan mengenai pemimpin yang cocok bagi Indonesia ke depan. Menurutnya, pemimpin harus dipilih dan didukung sepenuhnya oleh rakyat.
“Sebenarnya kalau pemimpin itu mampu menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemimpin Bersikap Adil menggunakan kekuasaan dengan sebaik-baiknya, pemimpin menyadari bahwa kekuasaan itu sementara, karena diperoleh dari dukungan seluruh rakyat Indonesia. Jadi gerakan itu merupakan suatu bentuk aksi reaksi,” imbuhnya.
Dalam konteks ini, Jimly Ashiddiqqie, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengungkapkan kekhawatirannya tentang kemungkinan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan pandangannya.
Mengomentari pernyataan Jimly, PDIP menyatakan bahwa partai ini berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik. PDIP akan mengutamakan fokusnya pada memberdayakan rakyat untuk memilih pemimpin yang memiliki kekuasaan dalam Pemilu 2024.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas politik. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI). PDIP juga fokus pada upaya untuk menjamin Pemilu agar rakyat memiliki kebebasan yang sesungguhnya dalam menentukan pemimpin tanpa adanya intimidasi yang membuat takut.
Jimly Asshiddiqie menyoroti gerakan pemakzulan yang muncul belakangan ini. Menurut Jimly, hal ini merupakan bentuk pengalihan perhatian karena ada yang khawatir akan kalah.
Jimly menyampaikan hal ini melalui akun resminya di media sosial Twitter, @JimlyAs, seperti yang dikutip pada Minggu (14/1/2024). Ia mengaku bingung dengan wacana pemakzulan Jokowi yang muncul menjelang Pemilu.
“Aneh, 1 bulan ke pemilu kok ada ide pemakzulan presiden. Ini tidak mungkin, kecuali cuma pengalihan perhatian atau karena pendukung paslon, panik dan takut kalah,” tulis Jimly. Jimly telah mengizinkan cuitannya dikutip.
Kesimpulan
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi muncul sebagai respons terhadap pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemimpin. Gerakan ini menjadi upaya untuk melakukan introspeksi diri. PDIP menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas politik dan akan mengutamakan memberdayakan rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilu 2024. Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Pengarah BPIP, menganggap gerakan pemakzulan sebagai pengalihan perhatian karena ada yang takut kalah, namun Jimly bingung dengan wacana pemakzulan yang muncul menjelang Pemilu.