indotim.net (Jumat, 01 Maret 2024) – Kompolnas memberikan apresiasi atas langkah Bareskrim Polri dalam membentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Direktorat ini dianggap dapat berperan dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perdagangan orang di Indonesia.
“Ini yang kami tunggu-tunggu, yaitu adanya Direktorat yang khusus mengurus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengingat tahun-tahun terakhir ini juga banyak sekali kasus-kasus perdagangan orang dengan korban terbanyak perempuan dan anak-anak,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Kamis (29/2/2023).
Kompolnas memberikan apresiasi terhadap langkah pembentukan Direktorat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak (PPA-TPPO) Bareskrim Polri. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan maksimal.
Dalam konteks ini, Kompolnas menekankan pentingnya keterlibatan polisi wanita (polwan) dalam Direktorat ini. Peran polwan diharapkan mampu memberikan pendekatan yang lebih sensitif dan lebih terarah dalam penanggulangan kasus-kasus tersebut.
“Kompolnas sejak dulu mengingatkan bahwa kasus-kasus kejahatan dengan korban perempuan dan anak sangat banyak dan perlu ditangani dengan lebih maksimal oleh Polri dengan lebih mengedepankan peran polwan, dan menaikkan unit PPA menjadi direktorat,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap langkah Polri yang membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) – Tindak Pidana Perlindungan dan Pengawalan Obyek Vital (TPPO) sebagai upaya penguatan dalam penanganan kasus-kasus tersebut.
Langkah Polri dalam membentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Bareskrim disambut baik oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Menanggapi hal tersebut, Ketua Kompolnas, Poengky Indarti, memberikan apresiasi atas langkah tersebut.
Lebih lanjut, dia berharap direktorat ini bisa dipimpin oleh seorang polisi wanita (polwan). Poengky yakin dengan kepemimpinan seorang polwan, direktorat ini akan mampu bekerja dengan maksimal.
Dalam mengomentari penandatanganan Perpres terkait, perwakilan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pembentukan Direktorat PPA dan Perdagangan Orang di Bareskrim Polri. Mereka berharap dengan langkah tersebut, Direktorat PPA-TPPO dapat segera berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan seorang Perwira Tinggi Polwan. Selain itu, diharapkan juga mampu menangani kasus-kasus dengan pendekatan profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan harapan masyarakat.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan perkembangan pembentukan direktorat baru, yakni Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak serta tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri. Pembentukan direktorat baru itu masih dalam tahap harmonisasi.
Menurut Kompolnas, langkah pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak serta tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah wujud nyata komitmen Polri untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap kaum perempuan dan anak-anak di Indonesia.
Saat ini kita sedang melakukan harmonisasi,” kata Kapolri di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/2).
Disamping itu, Jenderal Sigit juga menyatakan bahwa pembentukan Direktorat Kriminal Siber di 8 Polda di Indonesia juga merupakan langkah positif dalam menghadapi tantangan dunia digital.
“Kemudian karena ancaman terkait dengan masalah siber juga, ini ke depan juga menjadi tantangan kita bersama dan hal tersebut sudah selesai,” ucapnya.
Kesimpulan
Kompolnas memberikan apresiasi atas langkah inovatif Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dibentuk oleh Bareskrim Polri. Langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan perdagangan orang di Indonesia. Keterlibatan polisi wanita (polwan) di direktorat ini dianggap penting dalam memberikan pendekatan sensitif dan terarah dalam menanggulangi masalah tersebut. Diharapkan Direktorat PPA-TPPO dapat berjalan efektif di bawah kepemimpinan seorang Perwira Tinggi Polwan dengan pendekatan profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan harapan masyarakat.