indotim.net (Sabtu, 13 Januari 2024) – Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan bahwa hukum di Indonesia seringkali terlihat compang-camping. Menurutnya, hal ini juga berlaku dalam pelaksanaannya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Mahfud Md dalam acara bertajuk ‘Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa’ yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu (13/1/2024).
“Saudara, hukum di Indonesia tidak bisa disembunyikan. Memang hukum kita ini compang-camping. Pembuatannya compang-camping, pelaksanaannya compang-camping,” ujar Mahfud dalam sambutannya.
Mahfud Md mengungkapkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak menjamin adanya kepastian hukum dan penegakannya juga tidak jelas. Salah satu contoh yang dia berikan adalah dalam proses izin usaha bagi para pengusaha.
“Di Indonesia, kepastian hukum seringkali tidak ada, dan penegakannya pun tidak jelas. Misalnya, ketika seseorang meminta izin usaha, izin tersebut diberikan dalam bentuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, seringkali IUP juga diberikan kepada orang lain sebelum permohonan pertama selesai diproses atau ditunda-tunda, bahkan terjadi tindak korupsi,” ujar Mahfud Md.
“Maka di Indonesia itu indeks persepsi korupsinya itu paling, nah sekarang turun drastis dan kemudian akibatnya apa? Akibatnya angka kemiskinan kita masih sekitar 9,7 persen,” sambungnya.
Menurut Mahfud Md, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat penting. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memangkas korupsi. Beliau mengatakan bahwa birokrasi di Indonesia seringkali berbelit-belit dan membingungkan.
“Satu, korupsinya harus dibasmi dan ditindak tegas. Kedua, birokrasi tidak boleh bertele-tele. Birokrasi kita kadang-kadang terjebak dalam conflict of interest. DPR juga memiliki peran yang serupa, sebagai penghubung untuk memperoleh proyek. Informasi tersebut disampaikan kepada Menteri dengan tuntutan tertentu, namun seringkali di sekitarnya terdapat banyak kasus korupsi,” ucap Mahfud Md dalam sebuah wawancara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menegaskan bahwa pentingnya penegakan hukum yang benar-benar tegas. Dalam hal ini, ia memberikan contoh nyata mengenai bagaimana masyarakat dapat dirugikan akibat penegakan hukum yang tidak diterapkan dengan baik.
“Pelanggaran hukum di negara kita sangat merajalela, dimana pejabat dan penguasa bekerja sama untuk memanipulasi proyek. Di berbagai daerah, terdapat mafia tambang yang memiliki perlindungan dari aparat, begitu juga dengan mafia kriminal,” ujar Mahfud Md.
“Rakyat kecil itu hak-haknya dirampas, tanah misalnya. Berapa ratus ribu hektare tanah milik masyarakat adat tiba-tiba beralih ke pengembang. Harus penegakkan hukum tanpa pandang bulu. strateginya ke atas sikat, apa bisa pak? bisa, asal presidennya mau,” pungkas dia.
Kesimpulan
Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, dalam acara ‘Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa’ mengungkapkan bahwa hukum di Indonesia seringkali terlihat compang-camping, baik dalam pembuatannya maupun pelaksanaannya. Mahfud menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak menjamin adanya kepastian hukum dan penegakannya juga tidak jelas. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus izin usaha yang kerap kali diberikan dengan tidak jelas dan adanya dugaan korupsi. Mahfud Md menekankan pentingnya memangkas korupsi dan menyederhanakan birokrasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dia juga menyampaikan bahwa penegakan hukum harus tegas dan tanpa pandang bulu, agar hak-hak rakyat kecil tidak dirampas.