indotim.net (Kamis, 29 Februari 2024) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Riyad al-Maliki, menyatakan keyakinannya bahwa kelompok Hamas memahami alasan mengapa mereka tidak dapat bergabung dalam pemerintahan baru di wilayah Palestina.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki menegaskan dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Swiss bahwa keberadaan pemerintahan “teknokratis” yang tidak melibatkan kelompok yang terlibat dalam konflik sengit melawan Israel sangatlah penting.
Menteri Luar Negeri Palestina, al-Maliki, menegaskan bahwa saat ini bukanlah saat yang tepat untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional.
“Saat ini bukanlah saat yang tepat bagi pemerintahan di mana Hamas akan menjadi bagian dari entitas tersebut. Jika hal ini terjadi, mereka akan menghadapi boikot dari sejumlah negara, sama seperti yang terjadi pada masa lalu,” ujar Menlu Palestina kepada asosiasi koresponden PBB sebagaimana dilaporkan oleh Al Arabiya pada Kamis (29/2/2024).
Menanggapi situasi politik di Palestina, Menlu Palestina menyatakan bahwa Hamas tidak mungkin menjadi bagian dari pemerintahan baru yang akan dibentuk. Hal ini disampaikan dengan tegas dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada hari Rabu.
Dalam pernyataannya, Menlu Palestina menegaskan, “Kami tidak ingin berada dalam situasi seperti itu. Kami ingin diterima dan terlibat penuh dengan komunitas internasional.”
Menlu Palestina juga menyampaikan bahwa dia tidak berharap “keajaiban” terjadi dalam pertemuan antara perwakilan Hamas dan Fatah di Moskow, Rusia pada hari Kamis. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pembentukan pemerintah Palestina yang bersatu dan rekonstruksi Gaza.
Sebelumnya, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada Senin lalu mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya. Pemerintahan tersebut memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel. Pengunduran diri dilakukan dengan alasan perlunya perubahan setelah perang antara Israel dan Hamas di Gaza berakhir.
Keputusan Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengklaim bahwa Hamas tidak dapat menjadi bagian dari pemerintahan baru yang akan segera terbentuk.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, menegaskan bahwa Hamas tidak dapat menjadi bagian dari pemerintahan baru di Palestina. Al-Maliki menyatakan bahwa prioritasnya saat ini adalah melibatkan komunitas internasional untuk memberikan bantuan darurat kepada warga Palestina yang membutuhkan.
Selain itu, Al-Maliki juga menekankan pentingnya untuk memikirkan langkah-langkah rekonstruksi Gaza setelah konflik yang terjadi. Proses rekonstruksi Gaza diharapkan dapat dilakukan dengan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan peningkatan kesejahteraan dan keamanan bagi penduduk di wilayah tersebut.
Menlu Palestina menegaskan bahwa saat ini Hamas tidak dapat diikutsertakan dalam pembentukan pemerintahan baru. “Nanti, kalau situasinya sudah tepat, barulah kami bisa mempertimbangkan opsi itu. Namun hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan situasi. Bagaimana menyelamatkan nyawa warga Palestina yang tidak bersalah. Bagaimana menghentikan perang gila ini dan bagaimana bisa melindungi rakyat Palestina,” ujarnya.
Komentar Menlu Palestina mengenai ketidakmampuan Hamas untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru menuai perhatian. “Itulah mengapa saya pikir Hamas harus memahami hal ini, dan saya yakin mereka mendukung gagasan untuk membentuk pemerintahan teknokratis saat ini,” imbuhnya.
“Pemerintahan yang terdiri dari para ahli, individu-individu yang berkomitmen penuh untuk mengambil kendali dan tanggung jawab pada periode ini – masa yang sulit – dan untuk membawa seluruh negara ke dalam masa transisi menuju situasi yang stabil di mana, pada pada akhirnya, kita mungkin bisa memikirkan pemilu.”
Menlu Palestina, Riyad al-Maliki, menyatakan bahwa partai politik Hamas tidak akan bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru di Palestina. Al-Maliki menekankan pentingnya pemerintahan yang terdiri dari para ahli yang berkomitmen untuk membawa negara melalui masa transisi menuju stabilitas.
Pasca pemilu, jenis pemerintahan yang akan memimpin negara Palestina akan ditentukan berdasarkan hasil pemilu,” tegas Menlu Palestina.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menyatakan bahwa Hamas tidak bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru di Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Al-Maliki ketika beliau berada di Jenewa untuk menghadiri sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Kesimpulan
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menegaskan bahwa pembentukan pemerintahan baru di Palestina perlu mengutamakan pemerintahan “teknokratis” yang tidak melibatkan kelompok Hamas dalam upaya menjaga stabilitas dan dukungan komunitas internasional. Al-Maliki menekankan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melibatkan Hamas dalam pemerintahan, namun mengharapkan rekonstruksi Gaza dan bantuan darurat bagi warga Palestina sebagai prioritas utama.