indotim.net (Senin, 26 Februari 2024) – Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, melakukan analisis terhadap soliditas partai-partai politik yang mendukung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dalam mengusulkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Menurutnya, soliditas partai-partai tersebut bisa dipertanyakan.
“Kesatuan dari partai-partai yang mendukung pasangan calon 01 dan 03 untuk menyuarakan hak angket terhadap pemerintah terkait dugaan kecurangan dalam pemilu patut dipertanyakan. Lebih bijaksana bagi partai-partai pendukung pasangan calon 01 dan 03 untuk menerima hasil pemilu ini secara realistis daripada membuang energi politik dalam membahas angket di DPR RI,” ungkap Bawono dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (26/2/2024).
Bawono membahas pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Presiden Joko Widodo yang menurutnya mencerminkan sikap realistis partai tersebut dalam menerima hasil dari pemilu 2024. Menurut Bawono, NasDem juga terlihat sedang mencari peluang untuk berkoalisi dalam pemerintahan berikutnya jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak memenangkan pemilu.
“Apalagi selama terlibat dalam dunia politik nasional, Partai NasDem belum menunjukkan karakter sebagai partai oposisi,” ungkapnya.
Bawono menambahkan, langkah dari NasDem tersebut kemungkinan akan diikuti juga oleh PKB. Dia memprediksi Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin dalam waktu dekat akan bertemu dengan Jokowi.
Menyikapi rencana penyelesaian sengketa kecurangan Pilpres dalam sebuah angket di DPR RI, sejumlah pakar politik meragukan soliditas partai-partai di legislatif tersebut. Menurut analisis mereka, ketika angket dijalankan, partai-partai terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mungkin akan lebih memilih sikap realistis dalam menerima hasil pemilu.
“Sangat besar kemungkinan PKB akan lebih memilih untuk juga bersikap realistis menerima hasil pemilu dan melihat peluang untuk bergabung di dalam pemerintahan mendatang ketimbang ngotot untuk mendorong hak angket di DPR RI,” kata seorang sumber pakar yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi wacana angket kecurangan Pilpres, pakar politik Bawono mengemukakan pendapatnya. Dia menilai bahwa langkah tersebut tidak akan mendapatkan dukungan politik yang memadai dari partai-partai di DPR.
“Saya ragu bahwa wacana dari sebagian kecil elite politik untuk menerapkan angket di DPR RI terkait pemerintah tidak akan mendapat dukungan politik yang memadai dari partai-partai di DPR,” ujar seorang pakar.
Kesimpulan
Meskipun terdapat usulan untuk mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024, banyak pakar politik meragukan soliditas partai-partai pendukung pasangan calon tertentu dalam menyuarakan angket tersebut. Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik cenderung bersikap realistis dalam menerima hasil pemilu dan mencari peluang berkoalisi di pemerintahan mendatang, daripada terlibat dalam konflik politik yang tidak produktif.