indotim.net (Jumat, 08 Maret 2024) – Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi untuk melanjutkan pembangunan Tol dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Toll Road/BIUTR), sebuah proyek yang telah diwacanakan sejak tahun 2005.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyatakan bahwa saat ini sedang dalam proses persiapan lahan untuk proyek pembangunan tersebut.
Namun, dalam proses pembebasan lahan ini, dibutuhkan dana yang cukup besar. Beberapa skema pendanaan sedang dipertimbangkan, termasuk kerjasama dengan Jepang.
“Kita lagi coba lihat mana yang paling cepat bisa kita lakukan (pendanaan). Termasuk dalam beberapa kali diskusi dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) sih, mereka masih tertarik untuk mendanai ini,” ujar Herry di Kementerian PUPR, Jumat (8/3/2024).
Sebelumnya, JICA telah menandatangani kesepakatan untuk mendukung pendanaan pembangunan tol ini pada tahap awal. Namun, menurut Herry, proyek tersebut terhenti dan akhirnya direncanakan kembali pada tahun 2024.
“Kita terus mendorong kerjasama ini bersama mereka, mengingat asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya telah mengalami perubahan. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” ungkap narasumber.
Masalah Pembebasan Lahan
Herry menyoroti masalah utama terkait pembangunan tol ini yakni pembebasan lahan. Dia menjelaskan bahwa salah satu titik jalur konstruksi mengalami penyempitan. Karena ketidakpastian status tanah di area tersebut, proyek itu pun terhenti.
Menurut narasumber, “Ada usulan waktu itu prakarsa dari badan usaha, karena ada yang usul seperti itu. Tetapi ujung-ujangnya kelihatannya berat karena tanah tadi, kan harus bebasin tanah dan lain sebagainya, dia nyerah dia, nggak ikut,” ujarnya.
Namun demikian, Herry tetap optimis dengan rencana saat ini karena opsi pendanaan semakin berkembang dibandingkan beberapa dekade lalu. Pihaknya tengah mempertimbangkan sejumlah opsi pendanaan lainnya untuk mendukung proyek ini.
Pembangunan tol dalam kota Bandung menuai perhatian serius dari pihak Jepang. Herry menyampaikan, “Kemarin mau kita dorong, sudah ada pembahasan beberapa kali dengan KIAT (Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur) untuk dilakukan dengan konsep conquer success fee.”
“Selama ini penyiapan oleh pemerintah, sering sekali seperti sekarang ada di tengah kan tidak bisa kita persiapkan. Jika dengan success fee nanti yang menyiapkan itu badan penyiapan, swasta. Nanti akan dibayar, berutang, yang akan dibayar oleh pemenang lelang jika finansial close,” sambungnya.
Herry menjelaskan, dengan sistem tersebut nantinya yang membayar ialah sang pemenang lelang, sehingga pemerintah tidak perlu menganggarkan. Skema ini awalnya sempat akan diterapkan sebagai piloting sehingga bisa mempercepat proses penyiapan.
Selain itu, pendanaan pembebasan lahan proyek ini tidak bisa mengandalkan bantuan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) karena sudah bukan Proyek Strategis Nasional (PSN) lagi. Namun, ada kemungkinan proyek akan masuk ke dalam daftar PSN di masa pemerintahan selanjutnya.
“(Bisa diusulkan ke PSN kembali), dengan langkah-langkah lebih konkret dan pasti, termasuk pembangunannya yang bisa dilakukan secara bertahap. Sebaiknya mulai dari pembangunan di daerah terlebih dahulu, agar kondisi lalu lintas di Pasteur dapat lebih lancar daripada saat ini hingga mencapai daerah Gasibu. Kebutuhan lahan untuk tahap tersebut seharusnya memadai. Permasalahannya muncul setelah melewati daerah tersebut menuju ke Ujung Berung,” ujarnya.
Langkah Pertama Menuju Proyek Terletak di Halaman Berikutnya. Mari Klik Sekarang
Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung diusulkan sejak tahun 2005 oleh Oded Muhammad Danial, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung.
Pada saat itu, proyek tersebut dikabarkan akan dibiayai oleh Pemprov Jabar, pemerintah pusat, dan swasta. Kota Bandung dijadikan penerima manfaat untuk mengatasi kemacetan. Rencananya, pembangunan jalan tol ini akan dimulai pada tahun 2019 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023.
“Program BIUTR ini sudah dimulai sejak 2005, saat Mang Oded menjabat di dewan DPRD Kota Bandung selama satu tahun. Saya berharap proyek ini dapat berjalan lancar,” ujar Oded di Balai Kota Bandung, pada Senin (11/3/2019).
Lalu pada tahun 2017, muncul wacana proyek tol ini akan dimulai tahun 2018. Rachman Arif yang pada kala itu menduduki posisi sebagai Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga mengatakan, nilai investasi seluruh jalan tol ini ditaksir sekitar Rp 3,65 triliun yang terbagi dalam dua tahap pekerjaan. Untuk tahap pertama, rencananya akan dibiayai lewat pinjaman dari Jepang.
Tahap pertama akan dibangun mulai dari Pasteur-Pasupati sepanjang 2,65 km dengan bentuk jalan melayang (elevated). Pada tahap ini, terdapat 4 segmen yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Pertama Pasteur-Pasupati, kedua Flyover Kopo, ketiga Flyover Kiaracondong (Buah Batu) dan yang keempat Flyover Gedebage Soekarno Hatta.
“Rencana pembangunan tol tersebut akan diajukan untuk mendapatkan pinjaman luar negeri dari JICA,” ujar Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Rachman Arif, setelah mengikuti Rapat Koordinasi tentang Bidang Kebijakan Infrastruktur Urusan Tol dan Transportasi di Kantor Bina Marga, Jakarta, pada Selasa (31/1/2017).
Rachman menyebutkan, pinjaman luar negeri dari Jepang ini sebesar Rp 1,5 triliun. Saat ini, proses pengajuan pinjaman baru tahap persiapan, dengan telah terbentuknya komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah Jawa Barat, mengenai kesiapan penyediaan lahan untuk pembangunan.