indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, mengemukakan usulan yang tidak masuk akal terkait nasib warga Gaza, Palestina. Beliau mengusulkan agar warga Gaza dipindahkan ke sebuah pulau buatan yang terletak di Laut Mediterania.
Dilansir New Arab, Selasa (23/1/2024), pernyataan yang kontroversial tersebut disampaikan oleh Menlu Israel, Katz, dalam sebuah pertemuan dengan para Menlu negara-negara Uni Eropa di Brussels, Belgia, pekan ini. Informasi dari beberapa sumber media Inggris, The Guardian, mengungkapkan bahwa usulan yang diajukan oleh Katz menuai kekecewaan dari para Menlu Uni Eropa yang ikut hadir.
Pertemuan tersebut bertujuan membahas ‘rencana perdamaian yang komprehensif’ untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Katz, seperti laporan dari situs berita Israel Jerusalem Post, memperlihatkan kepada Dewan Menlu Eropa sejumlah video yang menampilkan pulau buatan di lepas pantai Gaza.
Menlu Israel, Avigdor Lieberman, mengusulkan agar warga Gaza pindah ke pulau buatan. Selain itu, dia juga menunjukkan rencana pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Israel dengan Arab Saudi, Yordania, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Lieberman juga menyatakan bahwa tujuan Israel adalah melakukan demiliterisasi di Gaza.
“Tujuan kami jelas: demiliterisasi dan stabilisasi Gaza, dengan Israel mempertahankan kendali keamanan untuk melindungi rakyat kami,” ucap Katz dalam pertemuan dengan para Menlu Uni Eropa itu.
“Usulan ini tidaklah masuk akal dan tidak mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh warga Gaza,” ujar seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi usulan tersebut, banyak pihak yang mengecamnya karena dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati hak asasi manusia dan menciptakan kesulitan yang lebih besar bagi warga Gaza.
“Mencapai hal ini hanya akan mengakibatkan lebih banyak penderitaan bagi warga Gaza yang sudah menderita selama bertahun-tahun akibat blokade yang diberlakukan oleh Israel,” lanjut narasumber.
Katz telah lama mengusulkan pembentukan sebuah pulau buatan di lepas pantai Gaza. Gagasan ini pertama kali diajukan pada tahun 2011 ketika Katz menjabat sebagai Menteri Transportasi Israel di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat itu.
Usulan Mengada-ada Menlu Israel Agar Warga Gaza Pindah ke Pulau Buatan merupakan rencana yang diusulkan oleh Menlu Israel, Katz. Rencana ini melibatkan keberadaan pasukan militer internasional yang akan mengendalikan pulau buatan tersebut. Menurut Katz, pulau buatan ini akan menjadi pusat pelayaran bagi Jalur Gaza setidaknya selama 100 tahun.
Otoritas Palestina menolak mentah-mentah gagasan tersebut dan menyebutnya sebagai ‘murni fantasi’.
Penduduk Gaza dituduh didesak oleh Israel dalam perang melawan Hamas. Usulan kontroversial datang dari Menteri Luar Negeri Israel, Katz, yang mengajak warga Gaza untuk pindah ke pulau buatan. Dalam serangkaian serangan Israel, otoritas kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 25.000 orang tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.
Lebih dari 1,8 juta orang juga terpaksa mengungsi di dalam wilayah Gaza akibat perang tersebut. Para tokoh penting dalam pemerintahan Israel, termasuk Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang kontroversial, telah mengusulkan gagasan mengenai ‘imigrasi sukarela’ dari Jalur Gaza.
Rencana itu dikritik sebagai eufemisme untuk praktik pembersihan etnis. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel menyanggah laporan The Guardian yang menyebutkan bahwa Katz mengusulkan pemindahan penduduk Gaza ke pulau buatan. Kemlu Israel menyatakan bahwa Katz tidak pernah mengusulkan hal semacam itu saat bertemu dengan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa.
Israel terus mengusulkan rencana yang tidak masuk akal untuk mendorong warga Gaza pindah ke pulau buatan. Ini merupakan langkah yang kontroversial dan menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Kesimpulan
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengusulkan agar warga Gaza dipindahkan ke sebuah pulau buatan di Laut Mediterania. Usulan ini menuai kekecewaan dan kecaman dari banyak pihak yang menganggapnya tidak menghormati hak asasi manusia dan menciptakan kesulitan yang lebih besar bagi warga Gaza. Rencana tersebut dianggap tidak masuk akal dan kurang mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh warga Gaza. Meskipun Israel terus mengusulkan rencana tersebut, hal ini menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap penderitaan rakyat Palestina.