indotim.net (Kamis, 29 Februari 2024) – Hampir 10.000 dokter muda atau sekitar 80% dokter residen di Korea Selatan menyerahkan pemberitahuan pengunduran diri dan meninggalkan pekerjaan mereka pekan lalu.
Protes massal terjadi di Korea Selatan ketika ribuan dokter memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai respons terhadap rencana pemerintah yang ingin meningkatkan jumlah penerimaan sekolah kedokteran secara drastis. Tujuannya adalah untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di tengah masyarakat yang semakin menua.
Korea Selatan memang merupakan salah satu negara dengan rasio dokter-pasien terendah di antara negara-negara maju, dan pemerintahnya saat ini berusaha keras untuk menerima 2.000 mahasiswa/i lagi di sekolah kedokteran setiap tahunnya mulai tahun depan.
Menurut para dokter, keputusan pemerintah itu dapat merusak mutu layanan kesehatan di Korea Selatan.
Sementara itu, pendukung rencana tersebut menyatakan kekhawatiran para dokter terhadap kemungkinan reformasi yang dapat merusak gaji dan status sosial mereka.
Aksi pengunduran diri massal oleh para dokter muda di Korea Selatan telah berdampak pada banyak operasi, termasuk kemoterapi dan operasi Caesar, yang harus dibatalkan atau ditunda. Hal ini membuat pemerintah terpaksa meningkatkan status waspada kesehatan masyarakat ke level tertinggi.
Ancaman penangkapan dan pembekuan izin praktik
Berdasarkan Undang-undang di Korea Selatan, dokter dilarang melakukan aksi mogok kerja, dan pemerintah telah mengancam akan melakukan penangkapan dan penangguhan izin praktik bagi para dokter yang menolak kembali bekerja hingga batas akhir pada Kamis (29/02).
“Jika para dokter muda kembali bekerja hari ini, kami tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka,” kata Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong, dalam wawancara dengan radio lokal SBS pada Kamis (29/02) pagi waktu setempat.
Menurut Cho, sejumlah dokter residen yang turut dalam aksi mogok kerja telah kembali bertugas di rumah sakit masing-masing. Meski begitu, ia mengakui bahwa keterlibatan kembali dokter tersebut “belum mencapai tingkat penuh.”
“Karena hari ini adalah batas terakhir bagi para dokter untuk kembali bekerja, saya memohon kepada mereka kembali lah untuk para pasien,” kata Cho.
Keputusan para dokter untuk melakukan resign massal tidak hanya berdampak pada layanan kesehatan di Korea Selatan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan kondisi pasien yang membutuhkan perawatan medis segera.
Pada Selasa (27/02) sebelumnya, Kementerian Kesehatan Korea Selatan meminta polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi mogok kerja tersebut. Kelima orang yang terlibat dengan Asosiasi Medis Korea (KMA) turut diminta dimasukkan dalam penyelidikan tersebut.
Didukung mayoritas masyarakat Korea Selatan
Cho menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan tetap konsisten dalam melaksanakan rencana reformasi di sektor kesehatan. Peningkatan kuota penerimaan sekolah kedokteran hingga 65% dipertimbangkan sebagai langkah strategis mengingat kekurangan tenaga medis terampil dan krisis demografi yang dihadapi.
“Jika kita mengurangi cakupan (peningkatan penerimaan dokter) … hal ini akan menunda penyediaan tenaga medis yang dibutuhkan,” ujarnya.
Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 75% masyarakat Korea Selatan mendukung rencana reformasi tersebut. Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah mengambil tindakan keras terhadap para dokter yang melakukan mogok kerja, mendapatkan peningkatan terhadap angka persetujuan terhadap dirinya menjelang pemilihan legislatif pada April mendatang.
gtp/pkp (AFP)
Menghadapi ancaman ditangkap, ribuan dokter di Korea Selatan tengah dalam tekanan besar. Resign massal yang mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi kerja di tengah pandemi telah membuat pemerintah setempat bergerak.
Kesimpulan
Meskipun menimbulkan dampak besar terhadap layanan kesehatan di Korea Selatan, resign massal ribuan dokter muda sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penerimaan sekolah kedokteran yang dikeluarkan pemerintah, menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap rencana yang dianggap dapat merusak mutu layanan kesehatan. Ancaman penangkapan dan pembekuan izin praktik bagi para dokter yang menolak kembali bekerja menambah tekanan pada situasi tersebut, dengan pemerintah tetap konsisten dalam melaksanakan rencana reformasi di sektor kesehatan meski mayoritas masyarakat mendukung kebijakan tersebut.