indotim.net (Minggu, 21 Januari 2024) – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus mengungkapkan keberatan mereka dengan penggunaan nama organisasi mereka oleh alumni untuk mendukung pasangan calon nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muahimin Iskandar (AMIN). Cipayung Plus meminta agar nama-nama mereka tidak digunakan dalam kontestasi politik ini.
Beberapa ketua umum organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) yang tergabung di bawah naungan Cipayung Plus, dengan tegas membantah terlibat dalam kegiatan yang didukung oleh pasangan calon AMIN. Bantahan pertama datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang merasa nama mereka digunakan tanpa izin dalam flyer dukungan tersebut.
Ketua Umum IMM, Abdul Musawir Yahya, menyayangkan penggunaan nama organisasinya dalam flyer tersebut. Dia menuturkan bahwa penggunaan nama tersebut dilakukan oleh oknum alumni organisasi.
“Itu kan oknum, beberapa alumni yang pernah tergabung di situ, yang memakai latar belakang organisasi. Cuma yang kami tidak mau adalah ketika disebutkan organisasinya, nah itu yang tidak boleh,” ucap Musawir, Sabtu (20/1/2024).
“Kami sangat khawatir jika publik melihat atau membaca Cipayung Plus atau organisasi ekstra yang kami wakili terlibat secara politis, sedangkan kami tidak diperbolehkan mengaitkan organisasi tersebut dengan politik,” ungkapnya.
Musawir menyatakan bahwa IMM adalah gerakan yang dimiliki semua pihak. Menurut Musawir, IMM dapat menjadi mitra untuk semua pasangan calon dalam membangun narasi kebangsaan.
“Jika namanya dikaitkan dengan salah satu calon, kami khawatir organisasi ekstra kami akan terjerat dalam politik praktis. Padahal sebenarnya gerakan ini adalah milik kita semua. Kami dapat menjadi mitra bagi semua calon untuk membangun narasi kebangsaan,” ucap Musawir dengan tegas.
Dalam artikel ini, Cipayung Plus menyatakan keberatan terhadap penggunaan nama organisasinya sebagai alat dukungan untuk paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. Mereka menyarankan kepada pihak-pihak yang sebelumnya tidak lagi terafiliasi dengan IMM agar menggunakan nama pribadi mereka sendiri dalam mendukung paslon pilihan tersebut.
Musawir, perwakilan dari Cipayung Plus, mengatakan bahwa penggunaan ekstra nama organisasi dalam konteks ini sangat disayangkan. Dia berpendapat bahwa terlibat dalam politik seharusnya menggunakan nama pribadi, karena itu akan lebih elegan.
“Jika ada oknum tertentu memakai nama organisasi ekstra dan menyebutkan, maka itu sangat disayangkan. Berpolitik saja atas nama pribadi, lebih elegannya seperti itu,” ujar Musawir.
Berita yang mengaitkan nama organisasi kami dengan dukungan terhadap pasangan AMIN menyebar lewat pengumuman dan flyer mengenai konsolidasi alumni dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan pemuda.
Dari flyer digital yang beredar di perpesanan WhatsApp, pada Sabtu (20/1), terdapat informasi yang menyatakan ‘Coming Soon Konsolidasi Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN)’. Selain itu, terdapat pula foto pasangan calon tersebut dalam pose mengangkat tangan kanan.
Di dalam flyer digital tersebut, terdapat penulisan nama beberapa organisasi kemahasiswaan dan pemuda, antara lain Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis). Selain itu, juga tercantum Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, dalam keterangan tertulis, menyatakan keberatan terhadap wacana deklarasi tersebut. Menurutnya, hal itu tidak benar dan terjadi pengklaiman.
“Saya sudah mendengar wacana deklarasi para eksponen Cipayung, dan saya melihat bahwa mereka menuliskan bahwa GMKI turut serta dalam deklarasi tersebut. Oleh karena itu, saya dengan tegas membantah klaim tersebut karena hingga saat ini GMKI bukanlah organisasi politik,” ungkap Jefri Gultom.
Jefri mengungkapkan bahwa setiap individu berhak untuk memilih, namun sebaiknya tidak dengan mencatut nama organisasi. Menurut Jefri, politik adalah seni yang suci untuk sejarah bangsa yang baik.
“Pilpres ini mau siapa dukung siapa tidak ada masalah dengan kami, tetapi jangan ada klaim-klaim. Kita harus berpolitik dengan baik agar masyarakat memilih dengan kesadaran, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Saya selaku Ketua Umum GMKI mengajak semua pihak untuk berpolitik dengan baik dan benar demi bangsa dan negara ini,” ujar Jefri.
“Karena politik itu adalah seni. Dan kalau seperti senior saya, Sabam Sirait, pernah mengatakan politik itu Suci, jadi kita harus jaga kesucian politik itu. Jangan dikotori dengan cara-cara yang tidak baik dan penuh kebohongan. Siapapun yang terpilih nanti kita harapkan membawa Indonesia harus di mata dunia,” imbuh Jefri.
Selanjutnya pada kesempatan terpisah, Ketua Umum KAMMI, Zaky Ahmad Rivai, dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak mendukung, bahkan tidak akan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon mana pun dalam Pilpres 2024. Zaky menegaskan bahwa KAMMI berkomitmen untuk menjaga netralitas, dan malah berfokus pada upaya membantu anak-anak muda agar tidak terjebak dalam arus polarisasi Pilpres.
“Tidak benar. KAMMI tidak mendukung apalagi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon manapun dalam pemilu 2024. KAMMI tetap menjaga netralitas, membantu anak-anak muda tidak larut dalam polarisasi, juga mendukung pemilu berjalan aman, tertib, dan damai,” tegas Zaky.
Lalu Ketua Umum KMHDI Wayan Darmawan menegaskan bahwa keterangan mengenai keterlibatan organisasi mereka dalam konsolidasi nasional untuk mendukung pemenangan AMIN adalah bohong belaka. Ia menyatakan bahwa KMHDI tidak terlibat dalam politik praktis.
“KMHDI tidak pernah menyatakan dukungan kepada paslon manapun, termasuk kepada paslon 01 Anies – Muhaimin. Apabila ada yang menyatakan diri mendapat dukungan dari KMHDI, kami pastikan itu adalah hoax dan klaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan elektabilitas,” terang Wayan.
Wayan telah mengimbau para kader untuk tetap independen. Dia menambahkan bahwa KMHDI berfokus pada pengawalan proses pemilu agar berjalan secara adil dan bermartabat.
“Secara aturan KMHDI tidak berpolitik praktis, sampai pada detik ini saya menghimbau jajaran struktural dan kader di seluruh Indonesia untuk tetap independen dan fokus mengawal Pemilu yang adil dan bermartabat. Itu sikap kami,” sebut Wayan.
Ketua Umum Hikmahbudhi, Wiryawan, juga menyuarakan keberatannya terkait penggunaan nama Hikmahbudhi untuk mendukung politik praktis.
“Dalam posisi saya sebagai Ketua Umum yang aktif, saya tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis. Kami pastikan bahwa anggota Hikmahbudhi yang masih aktif tidak akan terlibat dalam agenda politik praktis,” ujar Wiryawan.
Berikutnya adalah Ketum GMNI Arjuna Putra Aldino yang mengatakan bahwa pihaknya tetap menjaga prinsip independensi. Dia mempersilakan para kader untuk mendukung calon secara pribadi, tanpa harus mengaitkan organisasi.
“GMNI sudah memutuskan menjadi independen secara organisasi. Dan kami menjaga prinsip independensi tersebut. Silakan pilihan itu dilakukan secara pribadi, namun tidak boleh membawa-bawa nama organisasi,” tutur Arjuna.
Organisasi GMNI mengungkapkan keberatannya terhadap penggunaan namanya dalam mendukung pasangan 01. Menurut mereka, sebagai organisasi kemahasiswaan, GMNI seharusnya menjaga jarak dengan politik praktis. Peran politik GMNI seharusnya difokuskan pada kontrol sosial.
“Kami organisasi mahasiswa harus menjaga jarak dengan politik praktis. Politik yang kami terapkan adalah social control, bentuk partisipasi kami dalam tahun politik ini adalah mengawasi pemilu agar berjalan dengan jujur dan adil,” ujar Arjuna.
Lalu Ketua Umum PP Hima Persis, Ilham Nur Hidayatullah, memberikan tanggapan singkat terkait penyebaran e-flyer dukungan terhadap pasangan calon AMIN yang mencantumkan nama organisasinya. “Hima Persis sebagai organisasi tidak terlibat dan tidak mengetahuinya. Itu adalah klaim sepihak dari alumni,” ungkap Ilham.
Ketua Umum PMKRI, Tri Natalia Urada, menegaskan bahwa pihaknya merupakan organisasi yang independen. “Kami secara organisasi independen, jadi tidak terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon manapun,” ungkap Natalia.
Terakhir, Ketum HMI MPO Ana Mulyana AL-Anshori menyatakan keberatan terhadap penggunaan nama HMI MPO dalam mendukung salah satu calon presiden. Ana menjelaskan bahwa HMI MPO tidak akan terlibat dalam kampanye pemenangan calon presiden manapun.
“Kami dari HMI MPO tidak terlibat dalam mendukung salah satu calon presiden. Secara organisasi, sesuai konstitusi kami tetap independen dan tidak akan terlibat dalam mendukung calon presiden manapun,” tutur Natalia.
“Gerakan kita hari ini mendorong agar pemilu damai anti hoax dan ujaran kebencian. Sekalian kita klarifikasi abang, mohon bantu, bahwa kami HMI MPO tidak akan pernah terlibat dalam deklarasi dan pendukungan capres manapun,” pungkas dia.