indotim.net (Sabtu, 13 Januari 2024) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, tidak mempermasalahkan keberadaan stiker imbauan pemilu damai yang menggambarkan foto Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang terpasang di halte TransJakarta. Rani justru merasa heran karena ada pihak yang mengkritik stiker ajakan pemilu damai tersebut.
“Memang serba sulit ya di masa kampanye saat ini semua jadi serba sensitif, belum lagi tingkat kepo (knowing every particular object/serba ingin tahu) dan baper (bawa perasaan) sangat tinggi,” kata Rani Mauliani dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/1/2024).
Politikus Gerindra tersebut melihat bahwa spanduk dan stiker yang dipasang oleh Heru bertujuan untuk mengajak warga Jakarta agar menggunakan hak pilih dengan baik. Oleh karena itu, menurutnya, seruan tersebut adalah hal yang umum dilakukan oleh pemimpin daerah.
“Karena beliau saat ini merupakan pimpinan wilayah, seruan tersebut bagi kami adalah hal yang biasa, seperti imbauan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan memegang teguh perdamaian,” ucapnya.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menempelkan stiker Pemilu Damai di sejumlah halte TransJ. Pemasangan stiker ini bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat agar berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan pemasangan stiker ini. Ada beberapa pihak yang merasa risih dan mempertanyakan legalitas pemasangan stiker tersebut. Salah satunya adalah Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani.
Menanggapi hal ini, Rani Mauliani menyatakan bahwa pimpinan DPRD DKI tidak mempermasalahkan pemasangan stiker Pemilu Damai di halte TransJ. Rani menganggap pemasangan stiker tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Rani juga mengingatkan bahwa saat ini Heru Budi Hartono, Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, bukanlah peserta Pemilu 2024 seperti calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Selain sebagai Ketua Sementara RI, Heru juga memiliki tanggung jawab sebagai Pj. Kepala Daerah yang memerlukan pengelolaan pemerintahan dan menjaga kestabilan di Jakarta.
“Pak Heru bukan Caleg atau Capres-Cawapres, dan jika pun dikaitkan dengan Pilkada, itu masih jauh. Jadi mungkin kita harus lebih bijak dalam menyikapinya,” terangnya.
Di sisi lain, Rani menyadari bahwa berbagai media komunikasi seperti spanduk, stiker, baliho memang identik dengan kampanye, karena masuk sebagai alat peraga kampanye (APK). Namun, sekali lagi, Rani meminta masyarakat untuk melihat objek yang ada di media tersebut, apakah yang bersangkutan peserta Pemilu atau bukan.
“Menurut saya, sebaiknya imbauan tersebut dikemas dengan lebih bijaksana dan hati-hati. Jika memungkinkan, bisa diganti dengan gambar media yang netral dan menyampaikan pesan tanpa menyebutkan nama Pj,” ungkap pimpinan DPRD DKI.
“Di masa kampanye ini memang harus cermat dalam berbuat,” tambahnya.
Menurut Pimpinan DPRD DKI Jakarta, mereka tidak mempermasalahkan pemasangan stiker pemilu damai yang bergambar Heru Budi di halte TransJ. Mereka melihat bahwa keberadaan stiker tersebut hanya bertujuan agar proses pemilihan umum berjalan dengan kondusif. Pimpinan DPRD DKI juga meyakini bahwa Heru Budi menjunjung tinggi netralitas sebagai seorang Penjabat Kepala Daerah.
“Masalah netralitas, saya lihat beliau (Heru) fokus dalam kerjaan,” ujar Desie.
“Selama kepentingan masyarakat DKI untuk mempermudah transportasi khususnya kereta api, bagi saya itu tidak masalah, karena memperkecil kemacetan yang ada di Jakarta,” kata pimpinan DPRD DKI.
Selain sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI, Heru juga bertanggung jawab sebagai Penjabat Kepala Daerah. Oleh karena itu, Heru juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga situasi kondusif di wilayahnya selama Pemilu 2024.
“Menurut saya, ini terlihat berlebihan dari berbagai sudut pandang. Mengingat Bapak Heru saat ini berperan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang juga memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu,” ujar salah satu pimpinan DPRD DKI.
Meskipun begitu, Desie menghargai jika ada orang yang memiliki pandangan berbeda terhadap banyaknya stiker dan spanduk Heru. Ini juga termasuk menghormati perspektif lain yang umumnya muncul dari politisi yang menjadi peserta Pemilu 2024.
“Momen ini merupakan kesempatan bagi pimpinan DPRD DKI untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat DKI Jakarta. Kembali lagi kepada sudut pandang masyarakat DKI, terutama politikus,” jelasnya.
Desie juga ragu Heru mendapat perhatian dari masyarakat jika langkah tersebut dianggap sebagai personal branding. Soalnya, menurutnya, hampir di setiap sudut jalan besar, permukiman warga, dan sebagainya terdapat banyak baliho, stiker, banner, atau APK peserta Pemilu 2024.
“Apakah (Heru) dapat perhatian dari masyarakat? Sedangkan setiap jalan, sampai gang-gang pun banyak foto, stiker, baleho, banner para calon legislatif (Caleg) pemilu dan Capres, sehingga masyarakat DKI pun pasti sudah bengah melihat itu,” ungkapnya.
Desie juga mendorong PT TransJakarta untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong sebagai non fare box atau sumber pendapatan di luar penjualan tiket. Ruang kosong tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sarana iklan, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan daerah.
Simak penjelasan Dishub DKI selengkapnya di halaman selanjutnya.
Penjelasan Dishub DKI
Seperti yang diketahui, terdapat stiker bertuliskan ‘Pilihan Cerdas, Pemilu aman, Indonesia Kuat!’ yang disertai dengan foto Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menjadi sorotan di Halte TransJakarta. Stiker-stiker tersebut ditempel di pintu halte secara otomatis.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjelaskan mengenai stiker bergambar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di halte-halte TransJakarta. Stiker ‘Pemilu Aman’ dipasang karena belum ada iklan yang dipasang.
“Untuk sementara waktu, selama belum ada pemasangan iklan maka digunakan untuk sosialisasi menyukseskan Pemilu 2024,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi pada Jumat (12/1).
Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyatakan tidak keberatan dengan pemasangan stiker Pemilu Damai di halte TransJ. Stiker ini dipasang sebagai ajakan kepada warga DKI Jakarta untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024. Menurut pimpinan DPRD, titik-titik yang digunakan oleh stiker tersebut sebenarnya ditujukan untuk iklan, namun belum ada yang menyewa.
“Sehingga, untuk sementara dioptimalkan sebagai media sosialisasi untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lancar, aman, dan damai,” kata pimpinan DPRD DKI.
Dalam hal ini, Pemprov DKI mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk bersama-sama menciptakan suasana damai dalam Pemilu 2024. Banner yang dipasang bertujuan untuk mengajak warga Jakarta agar menyambut pesta demokrasi tahun 2024 dengan penuh antusiasme.
“Untuk menjaga agar pemilu dapat berjalan lancar, aman dan damai. Salah satunya adalah dengan memasang ‘banner’ sosialisasi di Halte TransJakarta,” kata Syafrin.