indotim.net (Jumat, 12 Januari 2024) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyoroti beberapa potensi terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Salah satu hal yang menjadi perhatian Wakil Ketua TKN, Habiburokhman, adalah penyebaran koran gelap bernama ‘Achtung’ yang diduga melakukan fitnah terhadap Prabowo.
“Dalam beberapa hari terakhir, kami menerima masukan dari masyarakat yang mendeteksi adanya rencana atau potensi untuk menggagalkan Pemilu 2024. Rencana penggagalan tersebut dilakukan dengan beberapa langkah, di antaranya adalah penyebaran koran gelap ‘Achtung’ secara massif di berbagai kota besar yang berisi fitnah,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers ‘Outlook Dugaan Kecurangan dan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024 Bersama Tim Advokasi TKN’ di Media Center TKN, Jalan Sriwijaya No 16, Jakarta Selatan, pada hari Jumat (12/1/2024).
“Yang kedua, yang disampaikan masyarakat kepada kami dicurigai sebagai gerakan untuk menggagalkan pemilu adalah adanya hasutan kepada mahasiswa untuk turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi, menentang politik dinasti dan membangun narasi soal pelanggaran HAM, menangkap para pelanggar HAM,” ungkapnya.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa koran ‘Achtung’ telah tersebar di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk melaporkan koran ‘Achtung’ ini ke Bareskrim Polri.
“Kami mendapatkan informasi bahwa setidaknya ada kabar di Jakarta, Jabar, Lampung, Riau Pekanbaru, Aceh, dan Sumut,” ujar narasumber.
“Sudahkah dilaporkan? Sudah banyak yang melaporkan di daerah masing-masing, bukan melalui lembaga resmi TKN. Kami akan mengawasinya terlebih dahulu, setelah 2-3 hari kami akan mengumpulkan semua bukti dan melaporkannya secara resmi ke Bareskrim, karena ini merupakan tindak pidana murni, tidak ada kaitannya dengan konteks pemilu dalam penegakan hukum,” ujar Habiburokhman.
Berikut ini adalah rangkuman lengkap indikasi kecurangan dalam pemilu yang disoroti oleh TKN dan melibatkan pejabat.
1. Mahfud Md (Menkopolhukam dan selaku Cawapres)
Terdapat dugaan bahwa Menkopolhukam telah mengajukan pengaduan terkait pelanggaran pemilu di kantor Kemenkopolhukam. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dalam jabatannya sebagai Menkopolhukam dan sebagai Calon Wakil Presiden. Perlu diketahui bahwa Bawaslu adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemilu, penerimaan pengaduan, dan penanganan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu di Indonesia.
2. Karna Sobahi (Bupati Majalengka)
Dugaan kasus rekaman audio Bupati Majalengka, Karna Sobahi, yang dilaporkan telah memobilisasi PPPK dan pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo di sebuah tempat di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, telah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Majalengka. Tindakan Bupati Majalengka tersebut dinyatakan melanggar Pasal 283 UU Pemilu.
3. Yasonna Hamonangan Laoly (Menteri Hukum dan HAM serta bagian dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menjabat sebagai Dewan Penasehat dan Kader dari PDIP)
Terungkap dugaan adanya rotasi atau mutasi serta pemberhentian sejumlah Kepala Lapas menjelang Pemilu tahun 2024. Menurut berita yang dilaporkan media, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyebutkan bahwa hal ini menandakan adanya pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Permasyarakatan dan Pj Pemasyarakatan untuk memenangkan salah satu capres. Wihadi awalnya mengetahui adanya pergantian kepala lapas di Jawa Timur yang terjadi di daerah pemilihannya. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata pergantian tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Timur, melainkan juga di banyak daerah lain. Atas hal ini, ia pun mempertanyakan urgensi dari penggantian kepala lapas menjelang Pemilu 2024.
4. Bahri (Pj Bupati Muna Barat)
Terjadi dugaan bahwa Sdr. Bahri S.STP, M.Si, selaku Penjabat Bupati Muna Barat telah melakukan kampanye untuk Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Anggota DPD RI La ode Umar Bonte kepada masyarakat. Kabar ini menunjukkan bahwa Sdr. Laode Umar Bonte adalah Ketua Relawan Pendukung Ganjar Pranowo yang juga akrab disapa “Relawan Garuda Pancasila” atau “RGP”.
5. Yunita Dyah Suminar (Pj Bupati Cilacap)
Diduga melakukan pose 3 jari dengan slogan “Kancing Merah” dalam beberapa acara kegiatan dinas dan diduga membagikan beras kepada masyarakat dengan kantong beras yang memiliki logo berlambangkan 3 jari warna merah dengan tulisan “Kancing Merah”, serta terdapat tulisan “Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Sdr. Taufik Nurhidayat” yang diketahui juga merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Daerah Pemilihan Cilacap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu tahun 2024.
6. Yan Piet Mosso (Pj Bupati Sorong)
Dugaan selaku Penjabat (Pj) Bupati Sorong yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga telah melakukan Pelanggaran Pemilu berupa membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye dengan cara membuat Surat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. Yan Piet Mosso, S.Sos., M.M., yang menyatakan bahwa “Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60% + 1 untuk kemenangan Ganjar Pronowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong”.
7. Benny Rhamdani (Kepala BP2MI)
Dugaan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan di Jakarta, yang turut dihadiri Bacapres Ganjar Pranowo. Ganjar diberi panggung untuk memberikan sambutan dan arahan pekerja migran. Patut dipertanyakan apa kapasitas Ganjar dalam acara tersebut mengingat Ganjar bukan aktivis pekerja migran dan bukan kepala daerah. Padahal, acara internal BP2MI menggunakan uang negara. Dapat dikatakan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang juga wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud.
Seno Kusumoarjo; Maryanto (Kepala Desa, Kec. Simo, Kab. Boyolali); Suyudi, S.H. (Sekretaris Kec. Simo); Eko Budianto (Kepala Desa Kedung Lengkong); Waliyatman Kepala (UPTD Dikdas LS Kec. Simo). Politisi PDIP dan Perangkat Desa di Kab. Boyolali, Jawa Tengah.
Diduga terjadi pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan mobilisasi Kepala Desa dan Camat di Kabupaten Boyolali untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI dengan Nomor Urut 3 (tiga), yaitu Ganjar dan Mahfud.
9. M. Said Hidayat (pegawai Badan Usaha Milik Nagori/ Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I,Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)
Adanya dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa oleh pegawai Badan Usaha Milik Nagori / Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, saat ketahuan sedang mengangkut Alat Peraga Kampanye (APK) atau baliho Paslon Ganjar Pranowo & Mahfud MD menggunakan mobil pickup dinas berplat nomor merah dengan nomor Polisi BK 9454 T milik Badan Milik Nagori / Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.
10. Tidak Diketahui (pegawai Badan Usaha Milik Nagori / Desa(Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara).
Terjadi dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Badan Usaha Milik Nagori/Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Mereka diketahui sedang mengangkut Alat Peraga Kampanye (APK) atau baliho Pasangan Calon Ganjar Pranowo & Mahfud MD menggunakan mobil pickup dinas berplat nomor merah dengan nomor Polisi BK 9454 T yang dimiliki oleh Badan Milik Nagori/Desa (Bumnag/Bumdes) Dolok Menangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.
11. Sahril (Kepala Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kab. Lombok Barat)
Terjadi dugaan fitnah terhadap Kepala Desa di NTB yang tergabung dalam “Relawan Des Ganjar NTB”, salah satunya adalah Sahril, Kepala Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Pernyataan sikap politik mendukung Ganjar-Mahfud dilakukan di hadapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional PDIP.
12. Tidak Diketahui (ASN di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)
Terdapat dugaan mengenai stiker yang beredar, yaitu wajah Capres Ganjar Pranowo yang ditempel pada mobil plat merah dengan nomor polisi BK 1064 0. Mobil tersebut adalah milik pemerintah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Stiker Ganjar tersebut terlihat berdampingan dengan Presiden Joko Widodo dan terdapat tulisan yang berbunyi “Saya memilih Ganjar Pranowo untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia”.
13. Herman Suwito (Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah)
Diduga Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah, Herman Suwito, dalam rapat koordinasi tanggal 13 November 2023, memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, dan Camat, untuk memenangkan Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada Pemilihan Umum 2024. Herman Suwito mengungkapkan, “Karena kita telah bersepakat sebelumnya. Kita akan setia. Kita akan sehidup semati. Kita akan bersama. Sampai saat ini, terima kasih kepada bapak ibu sekalian. Bapak ibu camat, kepala desa, lurah, para pimpinan OPD, tetap setia. Jangan berubah hanya karena nanti ada perubahan. Siapkan diri, pak. Sampai saat ini, saya tidak mengetahui apakah akan masuk jalur apa. Saya tidak tahu warna jalur ini. Yang pasti, saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian, juga ingatkan bapak ibu sekalian di masing-masing OPD. Ikrar yang telah kita sampaikan, yang telah kita junjung tinggi, laksanakanlah. Saya yakin bapak ibu sekalian adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang setia. Apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan untuk memenangkan NasDem di Tapanuli Tengah tetaplah berjalan. Jangan sampai tersebar ke luar.”
14. Muhammad Firdaus (Pj Bupati Kampar)
Dugaan adanya ketidaknetralan dari Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Muhammad Firdaus, menjelang Pemilu 2024 dilaporkan. Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa Muhammad Firdaus diduga telah meminta dukungan para kepala desa di wilayahnya untuk pasangan calon nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta menyarankan agar memilih calon legislatif dari partai pengusung nomor urut 1 yang juga merupakan kerabatnya.
15. Khizanaturrohmah (Tim Asistensi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia)
Dugaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan Deklarasi Dukungan Jaringan Perempuan Nahdliyin untuk Anies-Muhaimin dengan menggunakan modus Sosialisasi Dirjen Binapenta Kemenaker bersama dengan Nur Nadlifah, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB.
16. Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI & Cawapres)
Dugaan yang melibatkan Muhaimin Iskandar adalah adanya keterlibatan Tenaga Pendamping Desa dalam peluncuran 1 juta Jubir Desa yang tergabung dalam Barisan Relawan Desa AniesMuhaimin (Balad Amin). Para Tenaga Pendamping Profesional Desa dengan jelas memposting di media sosial bahwa mereka telah mengikuti peluncuran 1 juta Jubir Desa tersebut di Wiladatika, Cibubur, pada Kamis (7/12/2023). Bahkan salah satu Sekretaris Desa yang juga menjadi Tenaga Pendamping Profesional Desa, memposting kegiatan 1 Juta Jubir Desa di akun Facebooknya. Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, tugas Pendamping Desa adalah untuk memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan sumber daya desa. Tugas mereka bukan menjadi jubir desa atau membantu pemenangan Paslon tertentu.
detikcom telah menghubungi kubu Anies dan Ganjar terkait tuduhan kecurangan dalam pemilu ini. Namun, hingga saat artikel ini diterbitkan, keduanya belum memberikan respons.