indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Viral di media sosial percakapan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh membahas soal debat Pilpres 2024. Sekjen Partai NasDem Hermawi F Taslim mengatakan percakapan Paloh dan Anies itu hoax atau bohong.
“Dugaan rekaman percakapan antara Anies dan Pak Surya Paloh itu dipastikan hoaks,” ujar Taslim dalam keterangan resminya, Selasa (23/1/24).
Menurut Taslim, sebagai fungsionaris partai yang sering bersama Surya Paloh, gaya berbicara yang beredar bukan merupakan suara asli Surya Paloh. Hal yang sama juga berlaku untuk suara Anies.
“Suara Anies dan Pak Surya Paloh dalam rekaman tersebut jelas tidak sesuai dengan gaya tutur dan intonasi keduanya,” tegas Taslim.
Lebih lanjut, Taslim menyayangkan kabar hoax kerap menjadi bahan untuk menjatuhkan. Menurutnya, hoax tersebut mengganggu proses demokrasi.
Taslim, juru bicara Partai NasDem, mengungkapkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan jalur hukum terkait viralnya percakapan yang dianggap hoaks antara Paloh dan Anies. Taslim mengatakan bahwa penyebaran berita palsu sangat merugikan dan mencoreng nama baik kedua tokoh tersebut.
“NasDem masih mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum. Kami ingin mengingatkan publik agar tidak menyebarkan informasi palsu karena memiliki konsekuensi hukum,” tegasnya.
Dalam rekaman video yang viral, terdapat narasi yang menyebarkan informasi palsu bahwa Anies Baswedan sedang dimarahi oleh Surya Paloh melalui sambungan telepon.
Lihat juga Video: NasDem Buka Peluang Koalisi Baru Jika Pilpres 2024 Dua Putaran
Kesimpulan
Viralnya percakapan hoax antara Surya Paloh dan Anies Baswedan terkait debat Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Partai NasDem, melalui juru bicaranya Hermawi F Taslim, menyatakan bahwa percakapan tersebut adalah hoax dan sedang mempertimbangkan jalur hukum terkait penyebaran berita palsu yang merugikan dan mencoreng nama baik kedua tokoh tersebut. Hal ini menunjukkan kepedulian Partai NasDem terhadap proses demokrasi dan mengingatkan publik untuk tidak menyebarkan informasi palsu karena berpotensi memiliki konsekuensi hukum.