indotim.net (Senin, 15 Januari 2024) – Langkah transformasi dan integrasi layanan digital terus dipercepat pemerintah sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Koordinasi detail terkait hal tersebut digelar pada Senin (15/01), dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pada pertemuan tersebut, hadir empat menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
“Kami tadi membahas secara rinci di bawah arahan Bapak Luhut, tentang pembentukan Govtech, penguatan identitas kependudukan digital atau Digital ID, dan optimalisasi Government Cloud sebagai bagian dari ekosistem Pusat Data Nasional. Ketiga hal ini akan menjadi dasar untuk kemajuan besar dalam layanan digital pemerintah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia sedang mengupayakan memiliki layanan digital terpadu, yang sebelumnya terpisah-pisah,” kata Anas dalam keterangan tertulis, pada Senin (15/1/2024).
Anas menjelaskan bahwa dengan adanya dukungan dari setiap instansi terkait, proses percepatan kehadiran layanan digital pemerintah di Indonesia dapat terbantu.
“Arahan Presiden bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah menjadi sebuah keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Langkah kedepan yang perlu diambil adalah memastikan keselarasan dengan tata kelola yang ada,” tambahnya.
Keterpaduan layanan digital juga telah diamanatkan melalui penugasan BUMN Perum Peruri sebagai unit Govtech Indonesia dengan nama INA Digital. Perintah ini juga ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 82/2023. GovTech ini akan memandu keterpaduan layanan digital di tingkat nasional.
Menurut Anas, dengan komitmen dan kerja keras Kementerian/Lembaga terkait, layanan digital pemerintah akan segera terwujud pada tahun ini.
“Seiring dengan itu, Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti yang selama ini dilakukan,” ujar Anas.
Koordinasi yang dipimpin oleh Luhut tersebut mencapai kesepakatan pada tanggal 22 Januari 2024, bahwa semua detail teknis terkait penguatan Digital ID, transformasi Perum Peruri menjadi GovTech, dan Government Cloud telah dipetakan dan dapat segera dilaksanakan.
“Kementerian/Lembaga terkait sedang melakukan pemetaan teknis yang harus diselesaikan pada tanggal 22 Januari. Selanjutnya, eksekusi akan segera dilakukan sesuai arahan Presiden,” ungkap Anas.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Luhut mendorong Kementerian BUMN untuk segera mentransformasikan Perum Peruri menjadi GovTech yang memiliki standar dunia. Ia mengungkapkan bahwa diperlukan percepatan dalam proses rekrutmen dan transformasi Sumber Daya Manusia di bidang Digital.
Sementara dari sisi kependudukan digital atau Digital ID, Menteri Tito bersama Menteri Budi dapat segera menyepakati dan melakukan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan Digital ID tersebut. Luhut menargetkan untuk dapat dilakukan piloting pada bulan Juni/Juli 2024.
“Saya berharap agar setiap pihak dapat mengurangi ego sektoral, mengutamakan kompromi, namun tetap fokus pada kepentingan bangsa dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Luhut.
Tidak hanya itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga diminta untuk segera menyelesaikan kebijakan Government Cloud yang memperluas ekosistem Pusat Data Nasional. Diharapkan Government Cloud dapat mempercepat pengembangan layanan SPBE Prioritas bagi pemerintah. Dalam proses implementasi layanan digital ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan berperan dalam penguatan keamanan informasi.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga diminta untuk segera menyelesaikan penetapan referensi harga (rate man hour) sesuai dengan mandat Perpres No. 82/2023. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan dalam mengawasi agar akuntabilitas dari percepatan kebijakan digitalisasi dapat tetap dijaga.
Pada kesempatan terakhir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya proses yang sedang dilakukan untuk menentukan prioritas yang akan dikerjakan. Diharapkan bahwa setiap bulan akan ada kemajuan yang dapat dilaporkan.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia melalui kerjasama antara empat menteri dan BSSN bergerak cepat untuk mengintegrasikan layanan digital. Pembentukan Govtech, penguatan Digital ID, dan optimalisasi Government Cloud menjadi dasar untuk meningkatkan layanan digital pemerintah. Dengan bantuan setiap instansi terkait, langkah ini akan mempercepat kehadiran layanan digital pemerintah di Indonesia. Keterpaduan layanan digital juga telah diamanatkan melalui penugasan Perum Peruri sebagai unit GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. Dengan komitmen dan kerja keras, Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi dan efisien.