indotim.net (Selasa, 16 Januari 2024) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengungkapkan alasan yang melatarbelakangi perubahan nama sejumlah halte TransJ. Penjelasan ini diberikan menyusul sorotan dari masyarakat dan DPRD DKI Jakarta terkait pergantian nama halte.
“Pertimbangan utama kami adalah terkait layanan. Kami ingin pelanggan kami mendapatkan informasi dan kurasi informasi dengan baik. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam perjalanan kami, ada banyak aspek yang mengalami perubahan nama halte terkait dengan integrasi,” kata Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta, Fadly Hasan, di Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa (16/1/2024).
“Misalnya, kita sebut halte BNN. Sekarang sudah terintegrasi dengan stasiun LRT Cawang. Itu sebabnya namanya kita ubah jadi Cawang. Dengan Cikoko, itu juga sama disebutkan karena ada integrasi. Ada beberapa halte yang berubah nama karena faktor integrasi,” jelas narasumber.
Selain itu, Fadly menjelaskan bahwa alasan lainnya untuk mengubah nama halte adalah untuk meningkatkan akurasi penamaan dengan menggunakan nama daerah.
“Contohnya misal, flyover Jatinegara dengan Stasiun Jatinegara, itu sebenarnya satu halte, atas dan bawah. Itu sebabnya kita samakan namanya. Jadi sebetulnya ada aspek-aspek itu,” ujarnya.
“Ketiga hal tersebut terkait dengan netralisasi, misalnya menghindari penggunaan nama-nama tokoh atau area komersial yang dapat menimbulkan masalah hukum dengan pihak ketiga,” jelas narasumber.
Dengan begitu, pihak TransJ akan terus mensosialisasikan perubahan nama-nama halte kepada pelanggan Transjakarta. Menurut Fadly, Transjakarta juga sudah melibatkan banyak pihak dan komunitas dalam proses perubahan nama-nama tersebut.
“Kami terus melakukan sosialisasi ini karena kami menyadari bahwa dari 1,1 juta pelanggan kami, pasti masih ada yang belum mendapatkan informasi tersebut. Kami berusaha untuk terus melakukan sosialisasi melalui media online dan juga dengan mengadakan roadshow di berbagai komunitas dan lembaga. Sebelum kami memutuskan perubahan ini, kami telah melibatkan banyak komunitas dan melakukan langkah-langkah yang teliti,” tutur narasumber.
Sementara itu, Fadly juga membicarakan mengenai hak penamaan (naming rights) halte. Tercatat bahwa pada akhir tahun ini, akan ada peningkatan penjualan untuk hak penamaan beberapa halte. Fadly mengungkapkan bahwa sampai saat ini hanya ada satu halte TransJakarta yang menggunakan hak penamaan.
“Naming right, itu hal baru bagi kita dan kami telah berhasil satu. Jika melihat di Bundaran HI, sudah ada dengan Astra. Jadi namanya menjadi Bundaran HI Astra. Itu merupakan salah satu bentuk dari naming rights,” katanya.
TransJ, operator layanan bus berbasis di Jakarta, telah mengumumkan rencananya untuk mengubah nama halte-halte mereka. Keputusan ini diambil dalam upaya memperkuat integrasi dan mendapatkan pendapatan tambahan melalui penjualan hak penamaan (naming rights).
Dalam wawancara terbarunya, juru bicara TransJ mengungkapkan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam hal naming rights. Namun, mereka tidak memiliki target khusus dalam pembuatan hak penamaan ini.
“Masih banyak hal yang akan kita kejar terkait naming rights. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengembalikan pendapatan yang diperoleh dari transportasi publik ini. Jadi, tujuan kita bukan hanya untuk mencari keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga karena kita merupakan bagian dari BUMD dan pemprov DKI,” ungkapnya.
Kesimpulan
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) telah mengungkapkan alasan di balik perubahan nama halte TransJ, yang meliputi faktor integrasi, akurasi penamaan dengan menggunakan nama daerah, dan netralisasi untuk menghindari masalah hukum. Transjakarta juga berencana untuk menjual hak penamaan (naming rights) halte sebagai upaya memperkuat integrasi dan mendapatkan pendapatan tambahan. Meskipun belum memiliki target khusus dalam pembuatan naming rights, tujuan Transjakarta adalah memberikan pelayanan terbaik dan mengembalikan pendapatan dari transportasi publik untuk keuntungan perusahaan serta sebagai bagian dari BUMD dan pemprov DKI Jakarta.