indotim.net (Minggu, 03 Maret 2024) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan harga BBM yang seragam dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Melalui program ini, saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T didorong untuk meningkatkan ekonominya. Jadi pembangunan itu tidak hanya terpusat di Jawa, Sumatera atau kota-kota besar lainnya, melainkan kita juga membangun gerakan ekonomi dari wilayah luar atau pinggiran agar masyarakat sejahtera,” kata Anggota Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra dalam keterangan tertulis pada Minggu (3/3/2024).
Dalam proses pengembangan penyalur BBM Satu Harga, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. BPH Migas mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berperan aktif dalam proses perizinan, penentuan lokasi, dan kerjasama dengan mitra yang memiliki kemampuan membangun penyalur BBM Satu Harga.
“Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, kami berharap Pemda dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Mereka akan berinteraksi langsung dengan calon mitra atau perwakilan Pertamina di wilayah Sulawesi dan Maluku agar program ini dapat terlaksana tepat waktu,” ucap Tiko.
BPH Migas berharap hingga pertengahan Maret 2024, tantangan-tantangan tersebut dapat segera dituntaskan, termasuk mencari lokasi dan mitra pengganti yang layak.
Bagian ini menegaskan pentingnya kerja sama antara Pemda, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai kesuksesan program BBM Satu Harga secara efektif.
“Kalau mitra atau lokasinya tidak memungkinkan untuk dibangun penyalur, kita harus segera mencari penggantinya. Ini bukan hanya sekadar masalah pemerataan energi, tetapi aspek ekonomi harus diperhatikan karena para investor tidak akan tertarik untuk berinvestasi jika tidak ada pasar yang jelas, sehingga daerah tersebut tidak akan berkembang sesuai harapan investor atau warganya. Semua kendala ini harus diselesaikan dengan cepat,” tambahnya.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengingatkan bahwa perlu dilakukan seleksi yang ketat terkait lokasi maupun kemampuan mitra pengganti agar tantangan yang sama tidak terulang lagi. Untuk itu, peran Pemda diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi.
“Terutama dalam mencarikan mitra yang betul-betul mampu membangun penyalur BBM Satu Harga. Jadi harus ada assessment yang kuat dari mitra-mitra yang mendaftar sehingga sekali kita memilih mitra tersebut, dia akan terus bisa melakukan pembangunan penyalur. Jika tidak, maka akan terjadi seperti di beberapa daerah, ditunggu-tunggu tidak juga dibangun karena kesulitan permodalan,” terangnya.
Pemda juga memiliki peran krusial dalam menentukan lokasi atau titik penyalur BBM Satu Harga, serta mengidentifikasi potensi pertumbuhan pasar di area tersebut.
“Sebelum membangun di lokasi ini, perlu mengukur terlebih dahulu jumlah penduduknya. Jika hal itu dilakukan, maka pengembang atau mitra akan lebih termotivasi. Ini berarti modal yang diinvestasikan dapat cepat kembali sesuai dengan harapan investor, dan masyarakat pun akan merasakan manfaat nyata dari adanya penyaluran BBM Satu Harga,” ujar Saleh.
Anggota Komite BPH Migas, Eman Salman Arief, juga menyuarakan hal serupa. Ia berharap adanya sinergi dari berbagai pihak agar program penyaluran BBM Satu Harga 2024 dapat tercapai sesuai target, sehingga dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan penyalur BBM Satu Harga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah 3T. Alhamdulillah, dari daerah-daerah yang sudah terbangun BBM Satu Harga, sudah ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan pertemuan terbaru, Penjabat Bupati Kabupaten Morotai yaitu M. Umar Ali menegaskan kesungguhan dukungannya terhadap Program BBM Satu Harga. Pada tahun 2024, wilayahnya ditargetkan akan memiliki 3 penyalur BBM tersebut.
Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang satu sudah mencapai 80%, sementara lainnya masih dalam proses akibat keterbatasan modal. Komitmen ku adalah menyelesaikan hal ini. Setelah rapat ini berakhir, saya akan segera memanggil pihak terkait (calon mitra) dan menuntut agar proyek tersebut segera diselesaikan. Jika mereka tidak mampu, kami akan mencari pihak lain yang mampu. Harapan kami, pembangunan harus selesai dan SPBU tersebut harus mulai beroperasi pada tahun 2024,” tegasnya.
Kesimpulan
Dorongan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024 sangat penting dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 3T. Sinergi antara Pemda, pemerintah pusat, dan mitra pengganti dalam mengatasi tantangan teknis dan ekonomi perlu ditingkatkan untuk mencapai kesuksesan program ini. Peran aktif Pemda dalam menentukan lokasi, mitra, dan potensi pasar menjadi krusial, serta perlu dilakukan seleksi ketat terhadap mitra pengganti agar pembangunan penyalur BBM Satu Harga dapat berjalan lancar sesuai target yang ditetapkan.