indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapan terhadap saran dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, agar calon wakil presidennya, Mahfud Md, mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) guna menghindari konflik kepentingan. Hasto menegaskan bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan di atas segalanya.
“Ya, jika para menteri berasal dari PDI Perjuangan, maka kita harus memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” ujar Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).
“Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, namun bagi Ibu stabilitas pemerintahan sangatlah penting,” lanjutnya.
Menurut Hasto, rakyat adalah pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah meningkatkan kualitas pemilu.
“Menteri bertanggung jawab kepada rakyat pada bangsa dan negara sebagai pembantu presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan,” ujar Hasto Kristiyanto.
Hasto kemudian memberikan contoh pada masa pemerintahan Presiden kedua Soeharto. Saat itu, katanya, menteri yang mengundurkan diri menyebabkan goncangan politik.
“Kalau kita melihat zaman Pak Harto dulu, ada menteri yang mengundurkan diri dan akhirnya membuat Pak Harto juga harus mundur, sehingga terjadi kegoncangan politik,” ungkapnya.
Hasto menegaskan pihaknya lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Hal ini dikarenakan komitmen PDIP yang mengedepankan menjaga konstitusi.
“Jika ada pihak ketiga yang menggunakan ketidakstabilan politik ini, PDI Perjuangan lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Hasto.
“Bukan sekadar ambisi perorangan, jika ambisi kekuasaan diupayakan dengan memperpanjang masa jabatan presiden PDIP, partai akan mendapatkan manfaat. Tetapi yang dilakukan adalah menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, dan menjaga kedaulatan rakyat,” jelasnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyarankan agar Mahfud Md mundur dari posisi Menko Polhukam. Ganjar mengatakan usulan itu demi menghindari konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.
Ganjar awalnya menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres yang tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Menurutnya, potensi tersebut harus diwaspadai.
“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar juga menyoroti banyaknya pejabat yang sering memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan dalih kunjungan kerja. Menurutnya, tindakan tersebut sama saja mengambil risiko karena rakyat bisa menilai.
“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” ujar Ganjar.
Kesimpulan
indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas segalanya. Menurutnya, stabilitas pemerintahan sangat penting bagi keberlangsungan negara, dan meningkatkan kualitas pemilu menjadi prioritas. Hasto juga mengedepankan komitmen PDIP dalam menjaga konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Ganjar Pranowo sebelumnya menyarankan agar Mahfud Md mundur dari posisi Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan sebagai peserta Pilpres 2024. Ganjar juga menyoroti penggunaan fasilitas negara oleh pejabat untuk kampanye, yang dinilai sebagai pengambilan risiko yang dapat dinilai oleh rakyat.