indotim.net (Rabu, 28 Februari 2024) – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengadakan pertemuan bersama PP Muhammadiyah. Diskusi antara keduanya mencakup situasi politik pasca Pemilu dan isu penahanan pilot Susi Air.
Menyambung dari pembahasan sebelumnya mengenai situasi di Papua yang berhubungan dengan masalah keamanan dan dinamika politik, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa salah satu topik yang dibahas adalah pilot yang diculik oleh sekelompok masyarakat di sana. “Yang kedua tadi kita tanyakan persoalan Papua terutama memang menyangkut persoalan keamanan dan dinamika politik di Papua dan tadi sebagian sudah disampaikan beliau termasuk pilot yang disandera oleh kelompok masyarakat itu,” ungkap Abdul Mu’ti saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Februari 2024.
PP Muhammadiyah telah memberikan saran kepada Menko Polhukam mengenai strategi pembebasan pilot Susi Air. Hadi menjelaskan bahwa segala upaya pembebasan dilakukan dengan pendekatan damai.
“Tadi kami tidak menyampaikannya secara khusus, tapi setidaknya beliau banyak menekankan bahwa penyelesaian masalah itu harus melibatkan berbagai pihak,” ungkapnya.
“Tidak hanya dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat militeristik, tapi juga ada pendekatan yang memang tadi beliau sampaikan juga sebagian ya, dengan melibatkan para tokoh agama, institusi agama, dan memang kompleksitas masalah Papua memang perlu dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan,” jelasnya.
Mu’ti merasa perlu keterlibatan pemuka Kristen atau Katolik. “Saya kira mungkin teman-teman dari kalangan Kristen atau Katolik lebih memiliki akses untuk masalah-masalah Papua ini karena memang secara populasi masyarakat Papua mayoritas beragama Kristen dan Katolik,” ujarnya.
PP Muhammadiyah menegaskan dukungannya terhadap segala upaya yang bertujuan untuk membebaskan pilot Susi Air di Papua. Tetapi, mereka menegaskan bahwa pendekatan yang harus diutamakan adalah pendekatan damai, bukan pendekatan militer.
“Kami ini adalah anak muda Muhammadiyah, kita nggak pernah seneng tindakan kekerasan. Kami setuju itu dan semua pendekatan yang peaceful, pendekatan yang damai, yang tidak mengedepankan pendekatan militer, saya kira lebih bisa diterima oleh masyarakat Papua,” kata Faisal Basri.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkap adanya pihak ketiga yang menghambat proses negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB. Menurutnya, proses negosiasi sebelumnya diharapkan dapat mencapai titik yang baik namun dihambat oleh pihak ketiga.
“Tadi kami sampaikan juga, bahwa di bulan November, Desember (2023), awal Januari (2024) itu kami berharap bisa mencapai suatu titik yang baik. Namun Kan ada pihak lain yang memang sengaja menghambat, menghalang-halangi supaya proses negosiasi yang sudah dilakukan dan mau menuju titik temu ini tidak berhasil,” kata Mathius setelah menerima kunjungan kepolisian Selandia Baru, Senin (26/2).
Kesimpulan
PP Muhammadiyah mendukung pembebasan pilot Susi Air di Papua dengan pendekatan damai, menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh agama dan institusi agama, serta keterlibatan pemuka Kristen atau Katolik dalam proses tersebut. Mereka menegaskan bahwa pendekatan damai harus diutamakan dalam upaya pembebasan, menolak pendekatan militer sebagai solusi. Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan antara Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan PP Muhammadiyah, sebagai langkah untuk mengatasi situasi di Papua yang melibatkan masalah keamanan dan politik yang kompleks.