indotim.net (Senin, 15 Januari 2024) – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertemu dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam rangka membangun kerja sama dan saling memperkuat antar-lembaga, terutama dalam penegakan hukum terkait koneksitas.
Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan tersebut berlangsung hari ini di gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Senin (15/1/2024). Dalam kunjungan pertamanya ke Kejagung, Panglima TNI mengucapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Kejagung.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertemu dengan Jaksa Agung untuk memperkuat penegakan hukum dalam konteks keamanan dan pertahanan nasional. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI, antara lain Kasum TNI, Asintel, Asops, Aslog, Aspers, Akomlek, Kapuspen TNI, Kababinkum, Danpuspom TNI, Dandenma, dan spri.
Panglima TNI menyatakan bahwa kerja sama antara TNI dan Kejaksaan Agung RI telah ada dan berjalan dengan baik, terutama dalam penegakan hukum terkait konektivitas.
“Pak Jaksa Agung. Kami telah memiliki kerjasama antara TNI dan Kejaksaan Agung yang berlaku sejak 6 April 2023 mengenai kerjasama dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum, terutama mengenai koneksitas,” ujar Panglima TNI Jenderal Agus.
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, telah bertemu dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dalam upaya untuk memperkuat penegakan hukum konektivitas di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Agus juga mengapresiasi kinerja penanganan perkara konektivitas di Jaksa Agung Muda Militer (Jampidmil). Dia menilai Jampidmil sudah bekerja dengan baik dalam memenuhi tugasnya.
“Ke depan, akan terus menjalin kerja sama yang lebih spesifik dan kita komunikasikan antara TNI dengan Kejaksaan Agung khususnya dalam perkara lain yang ditangani TNI,” kata Agus.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin untuk memperkuat penegakan hukum koneksitas di negara ini. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung RI dan dihadiri oleh sejumlah staf dari kedua belah pihak.
“Kedatangan bapak sebenarnya sudah kami tunggu-tunggu karena banyak persoalan-persoalan yang kita rencanakan untuk kita bicarakan terutama dengan penegakan hukum. Karena kami ada tugas untuk koneksitas dan tentunya ini perlu kesinergian di antara kita,” kata Burhanudin.
Terkait banyaknya aset dan lahan TNI yang dikuasai oleh oknum masyarakat, Jaksa Agung menegaskan komitmennya untuk membantu penyelesaian permasalahan ini.
“Masih ditempati atau tidak, jangankan ada di MoU, tidak pun akan kami bantu, karena itu sudah kewajiban kami,” kata Burhanuddin.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung RI. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas terkait langkah-langkah untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Panglima TNI dan Jaksa Agung sepakat untuk menguatkan koneksitas antara TNI dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi upaya penegakan hukum di tanah air.
Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang semakin kompleks, diperlukan sinergi yang kuat antara TNI dan kejaksaan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Peran TNI sangat penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, sementara kejaksaan bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara hukum.
Kedua institusi tersebut juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan negara, terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan lainnya. Selain itu, mereka juga akan mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.
Panglima TNI dan Jaksa Agung berharap dengan adanya kerja sama yang lebih erat antara kedua pihak, penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi semakin kuat dan efektif. Hal ini akan memberi dampak positif bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan negara.
