indotim.net (Kamis, 07 Maret 2024) – Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengemukakan pentingnya pengembangan skema penilaian kredit berupa credit scoring sebagai salah satu alternatif bagi UMKM dalam mengakses layanan kredit. Menurutnya, skema ini telah sukses diterapkan di lebih dari 140 negara.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop) Teten Masduki mengusulkan agar UMKM memiliki skor kredit yang dapat membantu memudahkan akses UMKM dalam mendapatkan kredit. Hal ini disampaikan Teten dalam sebuah acara seminar UMKM yang diselenggarakan baru-baru ini.
Dalam kesempatan tersebut, Teten mengungkapkan bahwa meskipun beberapa lembaga perbankan telah menerapkan konsep skor kredit untuk UMKM, namun hal itu masih bersifat sebagai bentuk kebijakan sukarela yang belum menjadi kewajiban bagi seluruh lembaga perbankan.
“Sebenarnya hari ini perbankan sudah menggunakan ini juga tapi masih belum compulsory (wajib),” kata Teten dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) memberikan usulan terkait skor kredit bagi UMKM. Ia mengakui bahwa pemberlakuan credit scoring ini mendapat kritik. Pasalnya, UMKM seringkali belum pernah melakukan peminjaman dana sehingga sulit bagi pihak lembaga keuangan untuk melihat jejak rekam keuangannya.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengusulkan agar UMKM memiliki skor kredit guna memudahkan mereka dalam mendapatkan akses kredit.
Teten menjelaskan bahwa dalam proses credit scoring, setidaknya diperlukan dua jenis data. Pertama, menurutnya, adalah data mengenai layanan telekomunikasi yang digunakan oleh UMKM.
“Di 140 negara, nyatanya sebagian menghadapi situasi serupa dengan kita, namun setidaknya kita dapat memanfaatkan dua data yang relevan. Pertama, data transaksi pembayaran melalui provider telekomunikasi dan riwayat belanja konsumen yang kini mayoritas dilakukan secara online, sehingga data ini dapat diakses,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Data kedua yang menjadi pertimbangan penting adalah data listrik. Menurut Teten, kedua data ini sudah cukup untuk mendapatkan penilaian kredit.
“Yang kedua data PLN, sebenarnya sudah bisa digunakan di banyak negara untuk menerapkan sistem skor kredit. Meskipun tentu saja tidaklah menjadi satu-satunya metode skor kredit,” ujarnya.
Kesimpulan
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengusulkan pengembangan skema penilaian kredit berupa credit scoring sebagai alternatif untuk UMKM dalam mendapatkan akses kredit yang lebih mudah. Meskipun masih belum menjadi kebijakan wajib di seluruh lembaga perbankan, Teten menekankan pentingnya pemberlakuan skor kredit bagi UMKM sebagai langkah untuk mempermudah proses pengajuan kredit. Ia juga menyoroti pentingnya data telekomunikasi dan listrik sebagai elemen utama dalam proses credit scoring. Dengan adanya usulan ini, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan kredit dengan adanya penilaian kredit yang lebih terstruktur.