Prabowo Vs Erick: Kontroversi Hotel BUMN

indotim.net (Rabu, 06 Maret 2024) – Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) Prabowo Subianto menyatakan pendapatnya bahwa hotel BUMN tidak diperlukan. Ia juga meminta tanggapan dari Menteri BUMN terkait pandangan tersebut.

Prabowo menyampaikan pendapatnya dalam acara Mandiri Investment Forum 2024. Beliau juga menegaskan keinginannya untuk menerima masukan dari berbagai sumber.

“Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda bagaimana Pak Erick? Tapi saya minta nasehat Anda. Saya ingin mengambil pendekatan yang masuk akal, saya ingin mendapatkan nasehat sebanyak-banyaknya dari manapun dan saya ingin input-input yang terbaik,” katanya di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Prabowo awalnya menyampaikan, pihaknya memberikan kesempatan kepada siapa pun yang ingin menjalankan bisnis dan ingin negara menerima investasi dari mana pun. Oleh karena itu, menurut Prabowo, sektor swasta perlu diberikan kesempatan yang lebih luas. Selain itu, ia juga menyuarakan perlunya penataan ulang terhadap BUMN.

Dalam tanggapannya terkait rencana pembangunan hotel oleh beberapa BUMN, Prabowo menyarankan untuk melakukan rasionalisasi. Dia mengatakan kepada Erick Thohir, “BUMN, Pak Erick, kita harus lakukan rasionalisasi. Kalau tidak ada alasan strategis apapun mungkin kita harus memiliki program untuk melakukan rasionalisasi privatisasi dari BUMN.”

Dia menyatakan bahwa negara dapat menyusun regulasi dan melakukan pemantauan yang ketat dalam sektor BUMN. Menurutnya, penting bagi negara untuk mengambil keputusan strategis di sektor yang strategis demi keberlangsungan ekonomi negara.

“Sebagai contoh, mengapa kita harus hadir di setiap sektor perekonomian? Menurut saya, pada era 1950-an, pemerintah seharusnya menempati peran yang menjadi pelopor dalam sektor pariwisata, namun kini kita dapat membiarkan sektor swasta mengambil alih dominasi dan menjadi yang utama,” jelasnya.

Setelah itu, Prabowo menyatakan bahwa menurutnya, hotel BUMN tidak diperlukan. Pernyataan tersebut kemudian direspons oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

READ  Filipina Mendakwa Tindakan China Membekukan Kapal di Laut China Selatan

Erick menegaskan dukungannya terhadap Prabowo terkait rasionalisasi dan privatisasi tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa telah melakukan pemangkasan BUMN menjadi 41.

“Ya, memang sangat mendukung, dan teman-teman tahu bahwa kita di roadmap 2024-2034 ingin mencapai jumlah BUMN 30-an, yang saat ini sudah mencapai 41 hanya pada tahun ini. Dari 108 menjadi 41 hanya dalam satu tahun ini, dan ke depan akan berkurang menjadi 30-an. Ini sesuai dengan rencana yang telah disusun,” ujar Erick.

Erick memberikan tanggapannya terkait pernyataan Prabowo mengenai hotel. Beliau menyatakan bahwa sebelumnya setiap BUMN memiliki hotel sendiri. Namun, sekarang hotel-hotel tersebut telah disatukan di bawah satu manajemen.

“Dan seperti yang Pak Prabowo sampaikan, apakah perlu BUMN mempunyai hotel yang banyak, saya rasa kan sudah disampaikan. Memang dulunya, setiap BUMN punya hotel dulu. Sekarang zamannya saya, hotel-hotel itu dikonsolidasikan menjadi satu payung, yaitu jumlahnya 122 hotel. Apakah itu perlu? Ya menurut saya bukan sesuatu yang signifikan,” terangnya.

Terpenting, kata Erick, BUMN melakukan tiga hal yang krusial. Pertama, BUMN harus beroperasi sebagai korporasi yang sehat. Kedua, BUMN harus menjadi pendorong utama dalam pembangunan ekonomi.

“Yang terakhir yang paling penting adalah people’s economy, di mana BUMN memainkan peran penting dengan 92% ultra mikro masih dikelola dalam BUMN. Hal-hal seperti ini harus kita jaga,” ujar Prabowo.

Kesimpulan

Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan calon presiden, mengungkapkan pandangannya bahwa hotel BUMN tidak diperlukan dan mendorong rasionalisasi serta privatisasi BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mendukung upaya tersebut, menjelaskan pemangkasan jumlah BUMN dari 108 menjadi 41, dan menegaskan fokus BUMN sebagai korporasi yang sehat serta pendorong utama pembangunan ekonomi, terutama dalam mendukung ekonomi rakyat.

READ  Larang Taylor Swift Manggung di Negara ASEAN Lain, Singapura Siap Membayar Berapa?