indotim.net (Sabtu, 20 Januari 2024) – Beberapa pekan menjelang pemilu dan pemilihan presiden, upaya menggoyang Presiden Jokowi semakin intens dilakukan oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah Kelompok Petisi 100 yang meminta agar Jokowi dimakzulkan karena dianggap melanggar konstitusi. Selain itu, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) juga menggugat Jokowi dan keluarganya ke PTUN karena diduga terlibat dalam praktik nepotisme. Pada bulan Oktober lalu, TPDI juga melaporkan isu serupa ke KPK.
Sejumlah pakar hukum tata negara meragukan keberhasilan upaya pemakzulan Jokowi. Proses pemakzulan tidaklah sederhana, melainkan harus melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Apabila melihat fakta bahwa DPR masih didominasi oleh fraksi yang mendukung Jokowi, maka upaya pemakzulan hampir mustahil dilakukan. Terkait dengan isu nepotisme, hal yang sama juga terjadi. Jabatan publik yang sedang diperjuangkan oleh putra Jokowi, Gibran Rakabuming, lebih banyak ditentukan oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu, jika kita benar-benar objektif, isu nepotisme dan dinasti politik sudah terjadi di berbagai tingkatan dalam era reformasi ini. Nyatanya, selama ini kita semua seolah memaklumi apa yang terjadi.
Isu terpanas saat ini adalah kemungkinan mundurnya belasan menteri dari kabinet, seperti yang disampaikan oleh ekonomi Faisal Basri. Pengamat politik, Rocky Gerung, juga pernah menyampaikan isu serupa pada pertengahan November 2023. Faisal mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono adalah individu yang paling potensial untuk mengundurkan diri. Menurutnya, keduanya memiliki nilai etika yang tinggi dan merasa tidak nyaman dengan kebijakan terbaru yang diambil oleh Jokowi.
Dari mana angka belasan itu muncul? Faisal menghitungnya, antara lain ada 6 menteri yang berasal dari PDIP, 2 dari PKB, 1 dari Nasdem, dan 1 dari PPP. Secara khusus, PDIP dalam pernyataan tegas Sekjen Hasto Kristiyanto pada pertengahan November 2023 menyatakan bahwa PDIP berpolitik secara dewasa. Meskipun kondisi batin para menteri terasa kurang pas, mereka tetap memiliki tanggung jawab dalam tugas mereka sebagai pembantu Presiden. “Jadi, menteri dari PDIP tetap memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara karena tugas mereka sebagai pembantu Presiden, siapapun presidennya,” ungkapnya di Hotel Sari Pan Pacific, pada tanggal 18 November 2023.
Peristiwa para menteri secara massal mengundurkan diri dari kabinet memang pernah terjadi pada akhir masa Orde Baru. Saat itu, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita dan 14 menteri di bawah koordinasinya mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Soeharto. Tidak hanya itu, mereka juga secara implisit meminta agar Soeharto mundur. Kemungkinan karena merasa malu dan tidak lagi mendapatkan dukungan dari para pendukungnya, penguasa Orde Baru tersebut kemudian mengumumkan pengunduran dirinya keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998.
Terdapat beberapa alasan lain yang membuat Soeharto memutuskan untuk berhenti dari jabatannya. Pada saat itu, terjadi krisis ekonomi yang berdampak pada beberapa negara tetangga. Kenaikan harga sembako dan BBM, serta depresiasi nilai tukar rupiah menjadi permasalahan utama. Dalam politik nasional, reputasi Soeharto sudah sangat negatif. Puncaknya adalah ketika Soeharto menunjuk putri sulungnya, Siti Hardijanti, sebagai Menteri Sosial dan Bob Hasan, seorang pengusaha kayu yang sering bermain golf bersamanya, menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Pembandingan dengan kondisi saat ini terlihat dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2 Januari lalu. Data menunjukkan bahwa hingga triwulan ke-3 tahun 2023, ekonomi nasional mampu tumbuh secara kumulatif sebesar 5,05%. Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan daya tahan dan kinerja perekonomian Indonesia yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain.
Indonesia berhasil mengendalikan inflasi pada tingkat 2,61% (yoy) per Desember 2023. Angka ini jauh lebih rendah daripada proyeksi 2023 sebesar 3,6%. Penurunan inflasi juga terlihat pada bahan makanan yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, seperti beras, cabai, dan bawang putih, pada bulan Desember 2023.
Di sisi lain, dalam dua tahun terakhir, tingkat kepuasan terhadap Jokowi menurut berbagai lembaga survei secara rata-rata selalu berada di atas 70 persen. Salah satunya, Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai 76,5% dalam periode akhir 2023 hingga awal 2024. Angka tersebut terdiri dari 15% responden yang menyatakan sangat puas, dan 61,5% responden yang cukup puas.
Bagaimana dengan sisi para pribadi belasan menteri yang diisukan akan mundur? Soal nilai etika, moral, dan nurani Sri Mulyani, Basuki, maupun Retno Marsudi, misalnya, tentu kita tak perlu meragukan. Hanya saja tentu mereka juga tak akan mengambil keputusan secara hitam putih. Mereka punya informasi dan penilaian lebih lengkap dan objektif. Apa iya bos mereka itu sudah seburuk seperti yang disuarakan para pengamat atau lawan-lawan politiknya belakangan ini? Apa iya kekurangan yang ada harus direspons dengan lari meninggalkannya seorang diri?
Hingga Jumat kemarin (19/1/2024), Sri Mulyani dan Retno Marsudi sudah menyampaikan sikapnya untuk tetap bertanggung jawab dan menjaga sikap profesional mereka secara konsisten. Hal ini tidak berarti bahwa nilai-nilai etika dan moral yang mereka anut sudah pudar. Justru sebaliknya, mereka bekerja dengan tekun untuk mempertahankan kredibilitas, integritas, dan reputasi yang mereka bangun selama ini.
Seperti yang diketahui, rumor mengenai kemungkinan para menteri mengundurkan diri hanyalah omong kosong belaka. Oleh karena itu, disarankan agar semua pihak tetap tenang dan menghadapi pemilu yang tinggal beberapa pekan lagi dengan penuh keyakinan. Di era awal reformasi, pernah ada sindiran dari cendekiawan Nurcholish Madjid terkait pemilu, “Bahkan setan gundul pun, jika dipilih oleh rakyat, harus kita terima.”
Penulis sebagai wartawan memiliki pandangan pribadi mengenai hal ini.