indotim.net (Rabu, 10 Januari 2024) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyoroti perubahan lanskap geopolitik dengan berbagai krisis yang menyertainya sebagai cerminan pentingnya tata kelola dan prospek ekonomi dalam negeri pada tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka diskusi daring dengan tema ‘Prospek Ekonomi Indonesia 2024’ yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12.
Rerie menyebut tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, optimisme tidak boleh surut. Pemerintah dan masyarakat harus dapat bersama-sama mewujudkan amanat konstitusi yaitu keadilan dan kemakmuran yang mampu dinikmati masyarakat secara merata.
“Kesadaran bersama perlu dibangun bahwa setiap peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain yang berdampak pada dinamika ekonomi suatu negara,” ujar Rerie dalam keterangan resminya, pada Rabu (10/1/2024).
Lebih lanjut, Waka MPR menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dalam negeri. Dalam kondisi seperti itu, tahun 2024 diprediksi akan menjadi tahun yang sangat menantang. Terlebih lagi, ditambah dengan adanya pesta demokrasi yang akan digelar dan harus dilewati sebagai bagian dari pendidikan politik bangsa.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa sejumlah indikator penerimaan negara telah menunjukkan performa yang baik. Menurutnya, tata kelola keuangan yang kredibel telah menghasilkan keseimbangan primer yang positif, dengan proyeksi pertumbuhan PDB mencapai angka 5,2%.
Di samping itu, Yustinus mengungkapkan bahwa sektor riil sudah mulai menunjukkan perkembangan dengan adanya peningkatan dalam pengeluaran untuk bahan baku dan investasi modal. Sementara itu, strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan di tahun transisi ini mencakup pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, dan terus mendorong peningkatan investasi.
Sementara itu, dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah berupaya untuk mengatasi kesenjangan sumber daya manusia, kesenjangan infrastruktur, dan kesenjangan institusional. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat keluar dari potensi jebakan kelas menengah.
Di samping itu, Pendiri Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) – Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini berpendapat bahwa dunia politik dan ekonomi sama-sama didasarkan pada kontrak. Menurutnya, proses kontrak yang baik harus didasarkan pada prinsip demokrasi, karena persyaratan kontrak tersebut haruslah transparan dan seimbang.
Selanjutnya, Didik mengakui bahwa praktik demokrasi di Indonesia selama lima tahun terakhir ini, proses check and balances-nya terbengkalai dalam pengambilan sejumlah keputusan. Menurutnya, janji presiden dalam bidang ekonomi pada tahun 2019 hanya mampu terealisasi dalam satu indikator, yaitu inflasi yang terkendali.
Selanjutnya, Didik menambahkan bahwa di tengah masa pandemi COVID-19, terjadi penyimpangan dari rencana keuangan yang telah ditetapkan. Sebagai akibatnya, pemerintah terpaksa melakukan peminjaman dengan jumlah melebihi Rp 1.000 triliun setiap tahun, yang memberikan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Akhmad Akbar Susamto mengungkapkan terjadi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2024. Ia juga memperkirakan inflasi dan suku bunga masih cukup tinggi, sehingga kondisi keuangan global masih ketat.
Akhmad memperkirakan nilai tukar rupiah cenderung melemah karena adanya potensi aliran modal keluar. Bank Indonesia telah memutuskan untuk menjaga suku bunga acuan tetap sebesar 6% sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Dampak dari kebijakan ini adalah perlambatan pertumbuhan kredit, sehingga negara hanya bisa mengandalkan sektor riil untuk mendorong perekonomian.
Sementara itu, Raja Suhud, seorang Wartawan Media Indonesia yang fokus pada bidang ekonomi, berharap pemerintah dapat mengendalikan tingkat inflasi. Ia menilai peningkatan yang signifikan dalam potensi inflasi di sektor pangan harus diwaspadai sebagai dampak dari krisis geopolitik yang sedang berlangsung antara beberapa negara.
Menurut Raja, dalam indeks konsumen, porsi cicilan utang masyarakat mengalami kenaikan dari 9,3% menjadi 10%. Bahkan, kelompok masyarakat kelas menengah pun mulai menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Harapannya, pemerintah diharapkan mampu menerapkan kebijakan yang lebih baik dalam pengendalian harga. Begitu juga dengan Bank Indonesia, diharapkan mampu mengendalikan aspek moneter agar perekonomian tetap terjaga.
Untuk memberikan informasi lebih lanjut, diskusi ini akan melibatkan Tenaga Ahli dari Wakil Ketua MPR RI, Radityo Fajar Arianto sebagai moderator. Sementara itu, Yustinus, Didik, dan Akhmad akan menjadi narasumber, dan Raja akan bertindak sebagai penanggap.
Wakil Ketua MPR RI, Simarmata, mendorong semua pihak untuk tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Menurutnya, meskipun kondisi ekonomi saat ini mengalami beberapa kendala, namun dengan semangat pantang menyerah dan kerja sama yang baik, kita dapat mengatasi segala tantangan yang dihadapi.