indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritisi jalannya debat calon wakil presiden (Cawapres). Dia menyebut, ketiga cawapres tidak memberikan jawaban yang memadai terkait persoalan agraria, pangan, dan ekologi.
“Tiga calon, menurut pendapat saya, jauh dari pembahasan masalah pangan, agraria, dan ekologis,” ujar Manager Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Walhi, Ferry Widodo, dalam diskusi di kantor Walhi, Jakarta, pada Selasa (23/1/2024).
Menurut Walhi, dalam debat calon wakil presiden keempat, tidak ada satupun calon yang memberikan pernyataan yang dapat menyelesaikan masalah konflik agraria. Menurut mereka, tidak ada yang dengan jelas menjelaskan bagaimana melakukan reforma agraria sejati, seperti merevitalisasi struktur kepemilikan tanah yang tidak adil.
“Kritik terhadap mereka adalah, tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana bisa mendorong reforma agraria sejati,” katanya. Dia mengkritik pernyataan dari cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengenai rencana dana desa sebesar Rp 5 miliar. Menurutnya, anggaran desa yang besar belum tentu bisa menyelesaikan masalah tersebut.
“Apakah dana desa sebesar Rp 5 M itu sudah cukup untuk menjadi anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa? Faktanya, hal tersebut tidak terjadi. Dana desa sebesar Rp 1 M yang saat ini dicairkan justru meningkatkan tingkat korupsi di tingkat desa. Terdapat 600 kepala desa yang terjerat isu korupsi terkait dana desa,” ujar Ferry.
Dana desa tidak dapat menyelesaikan masalah agraria di mana terjadi konflik antara masyarakat dengan konsesi industri besar. Akibatnya, kemiskinan di desa pun tidak teratasi.
“Dia tidak menyelesaikan persoalan agraria yang telah diambil oleh industri besar. Ini menjadi pusat perhatian kita. Meskipun ada kenaikan sebesar Rp 10 Juta, itu bukan jaminan penyelesaian konflik agraria dan penghapusan kemiskinan di desa,” ucapnya.
Tiga pasangan calon presiden memiliki misi dan visi terkait reformasi agraria. Namun, menurut Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dalam debat tersebut tak ada pembahasan mengenai bagaimana menyelesaikan masalah konflik agraria.
Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengecam kurangnya solusi yang dihadirkan dalam debat calon wakil presiden terkait isu agraria dan ekologi. Salah satu perwakilan Walhi menyayangkan fakta bahwa walaupun dalam visi misi tiga calon terdapat janji reforma agraria, namun tidak ada pembahasan konkret mengenai penyelesaian konflik yang terjadi.
Masalah Pangan
Selain itu, Ferry juga menyinggung tentang masalah pangan di Indonesia. Menurutnya, ketiga calon wakil presiden tidak membahas tentang tata kelola dan distribusi pupuk serta pangan di Indonesia.
“Yang menjadi persoalan bukanlah ketersediaan pupuk, tata kelola, dan distribusi pupuk yang menjadi masalah. Kami menemukan di beberapa tempat bahwa agen pupuk besar sudah memiliki jaringan sendiri. Namun, jaringan ini tidak secara resmi terdaftar, ada juga yang tidak terdaftar, dan terjadi penimbunan pupuk dalam jumlah besar,” ujar narasumber.
“Dan bagaimana kemudian cara menangani distribusi dan tata kelola pupuk, itu tak muncul (di debat),” katanya.
Menurut Wakil Ketua Umum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Ferry Irawan, debat calon wakil presiden (cawapres) seharusnya membahas solusi bagi permasalahan agraria dan ekologis yang dihadapi bangsa ini. Menurutnya, perlu ada fokus dalam menjadikan distribusi lebih pendek dan efisien agar konsumen dapat langsung mendapatkan pupuk atau pangan dari produsen.
“Cawapres hanya membicarakan distribusi pupuk adil dan subsidi pupuk, hal itu sudah lama dan sudah ada. Namun, bagaimana dengan tata kelola dari produsen langsung ke konsumen? Misalnya, beras memiliki sembilan mata rantai dari produsen hingga konsumen, dan dari setiap level agen ini mereka mengambil margin,” ujar seorang narasumber.
Solusi terhadap masalah agraria dan ekologis di Indonesia belum didapatkan melalui debat calon wakil presiden (cawapres). Demikian disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sebuah organisasi lingkungan hidup yang aktif memperjuangkan isu-isu lingkungan di negara ini.
Walhi menegaskan bahwa perdebatan antara calon wakil presiden tidak memiliki dampak signifikan untuk menyelesaikan masalah agraria dan ekologis yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Masalah ini mencakup berbagai isu, seperti penguasaan lahan oleh korporasi, deforestasi, pencemaran air, dan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah.
Masalah emisi juga menjadi salah satu isu penting yang belum mendapatkan perhatian yang serius dalam debat cawapres. Emisi gas rumah kaca yang tinggi berdampak pada perubahan iklim global dan penurunan kualitas udara di Indonesia. Namun, menurut Walhi, debat cawapres tidak memberikan jawaban yang konkret untuk mengatasi masalah ini.
Masalah Emisi
Sementara itu, Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI, Fanny Tri Jambore Christanto atau Rere, menyatakan bahwa pemerintah belum berhasil menangani masalah karbon secara efektif. Proyek hilirisasi industri yang sering diungkapkan oleh cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, justru menambah emisi karbon di Indonesia.
“Misal pendekatan untuk melakukan hilirisasi. Itu justru menghasilkan karbon dalam skala besar. Perubahan bentang lahan menyebabkan emisi karbon meningkat,” kata dia.
Menurut Rere, kebijakan perusahaan untuk membeli alat kredit karbon guna mengurangi emisi tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru membuat perusahaan yang merupakan penyumbang emisi atau emiter semakin berkembang dan mengambil lebih banyak lahan.
“Ada skema pemerintah tidak dimunculkan (saat debat) tapi jadi masalah dalam skema pembangunan rendah karbon. Bagi kami, skema perdagangan karbon, upaya membiarkan emiter menghasilkan emisi dengan membeli kredit karbon. Emisi tak turun tapi malah pengambilalihan lahan masyarakat,” kata Walhi dalam sebuah artikel terbaru.