indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan pihak-pihak yang memaksakan terjadinya satu putaran dalam Pilpres 2024. Hasto menegaskan bahwa rakyat adalah yang memiliki hak untuk menentukan apakah Pilpres dilakukan dalam satu atau dua putaran.
Awalnya, Hasto mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun yang diberikan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hasto juga mengapresiasi karangan bunga yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun, baik secara langsung melalui pengiriman bunga, ucapan, video, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Pak Anies,” ujar Hasto di Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/1/2024).
Hasto mengatakan ada banyak ucapan dari tokoh-tokoh lain yang ditujukan kepada Megawati. Hasto menyebutkan bahwa berbagai tokoh juga mengapresiasi keteguhan Megawati dalam menjaga konstitusi.
“Jadi, memang ucapan dari para tokoh banyak mengapresiasi keteguhan Ibu Mega dalam menjaga konstitusi, memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau keluarga, bahkan di atas kepentingan partai juga,” ungkapnya.
Selanjutnya, Hasto menyebutkan pihak yang memaksakan agar Pilpres 2024 dilakukan dalam satu putaran. Namun, menurut Hasto, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat.
“Kontestasi Pemilu itu merupakan mekanisme periodik yang biasa dilakukan, jadi kenapa harus heboh? Kenapa harus khawatir untuk memaksakan misalnya satu putaran?” ujarnya.
“Biar rakyat yang menentukan, rakyat pemegang kedaulatan apakah pemilu ini ingin dilakukan dalam satu putaran atau dua putaran,” tambah Hasto.
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengungkapkan pandangannya terkait rencana beberapa pihak yang ingin menghidupkan kembali wacana untuk menerapkan pemilihan presiden (pilpres) dalam satu putaran saja.
Dalam sebuah wawancara dengan salah satu media, Hasto menyoroti bahwa pemilihan presiden dalam satu putaran dapat memberikan kesempatan bagi suatu kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya bukanlah keputusan yang diambil oleh sekelompok elit atau partai politik, melainkan berdasarkan suara rakyat.
Mengutip pernyataan Hasto, “Pemilihan presiden dalam satu putaran adalah bentuk pemaksaan kehendak bagi pihak tertentu. Saya rasa, hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya menghargai suara dan kehendak seluruh rakyat Indonesia.”
Menurut Hasto, pilpres dalam dua putaran memberikan kesempatan bagi rakyat untuk lebih cermat dalam mempertimbangkan calon-calonnya. Dalam sistem dua putaran, rakyat dapat melakukan evaluasi terhadap capaian dan kinerja calon presiden pada putaran pertama sebelum memutuskan untuk memberikan suara pada putaran kedua.
“Pilpres dua putaran memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melakukan evaluasi terhadap capaian dan kinerja calon pada putaran pertama. Dengan demikian, keputusan akhir adalah hasil dari pemikiran rasional dan kematangan politik seluruh rakyat Indonesia,” lanjut Hasto.
Kesimpulan
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengkritik pihak yang memaksakan pilpres dalam satu putaran. Menurutnya, keputusan tersebut haruslah diambil oleh rakyat, bukan oleh sekelompok elit atau partai politik. Hasto juga menyebut bahwa pilpres dalam dua putaran memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mempertimbangkan dengan lebih cermat calon-calonnya. Dengan demikian, keputusan akhir akan lebih didasarkan pada pemikiran rasional dan kematangan politik seluruh rakyat Indonesia.