indotim.net (Selasa, 27 Februari 2024) – Ketua Umum Himpunan Kebatinan Hindu Dharma Indonesia (Hikmahbudhi) yang akrab disapa Wiryawan, telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Wiryawan menyampaikan permasalahan terkait praktik mafia tanah yang menghambat akses menuju salah satu vihara di Jakarta.
“Kami tadi menyampaikan terkait dengan permasalahan Vihara yang kemudian terkait dengan mafia tanah. Tadi kami sampaikan kepada beliau. Kami berharap bisa bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin,” ujar Wiryawan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (27/2/2024).
Wiryawan menjelaskan bahwa Vihara Amurva Bhumi berada di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Masalah utama yang dihadapi vihara ini terletak pada akses jalan menuju tempat ibadah tersebut yang telah menjadi permasalahan sejak lama.
“Jadi akses jalan ke vihara ini ditutup karena tanahnya yang menjadi akses menuju vihara ini, ini yang disengketakan. Kita juga sudah mengadvokasi ini sejak lama,” ujar Wiryawan.
Hikmahbudhi menegaskan bahwa vihara tersebut sebenarnya telah diakui sebagai cagar budaya berdasarkan keputusan resmi yang dikeluarkan Pemprov DKI. Menurutnya, Vihara Amurva Bhumi telah berdiri sejak jaman sebelum kemerdekaan.
“Saya sudah melaporkan masalah ini kepada Pak Jokowi. Viharanya terletak di wilayah Karet, memiliki arsitektur yang indah seperti kelenteng dengan ornamen kuno,” ungkap Wiryawan dalam pertemuan tersebut.
Perihal masalah tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk menangani situasi tersebut dengan segera.
“Kami bertemu dalam timing yang pas. Beliau ada di tempat ini dan menyampaikan pesan untuk berkoordinasi serta berkomunikasi secara intensif dengan Bapak Kapolri guna menyelesaikan sengketa ini,” ujar Wiryawan.
Hikmahbudhi Mengundang Jokowi untuk Hadiri Kongres
Dalam pertemuan tersebut, Hikmahbudhi tidak hanya menyampaikan laporan terkait mafia tanah yang menghambat akses ke Vihara, tetapi juga mengundang Jokowi untuk menghadiri Kongres XII Himpunan Mahasiswa Buddhis seluruh Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 27-31 Maret 2024. Jokowi telah diagendakan sebagai pembuka acara kongres tersebut.
Pertemuan antara Hikmahbudhi dan Presiden Joko Widodo membahas keluhan terkait praktik mafia tanah yang mengganggu akses menuju Vihara di Jakarta. Hikmahbudhi menyampaikan bahwa Presiden bersedia hadir namun menyarankan untuk berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara terlebih dahulu dalam hal penjadwalan kehadiran pada acara tersebut.
Hikmahbudhi Berharap Jokowi Hadir dalam Acara Peringatan Waisak
Wirjawan juga menyampaikan harapan agar Presiden Jokowi dapat menghadiri acara peringatan Waisak yang akan dihelat oleh umat Buddha Indonesia pada bulan Mei mendatang. Menurutnya, hingga saat ini Jokowi belum pernah hadir dalam acara peringatan Waisak umat Buddha di Indonesia.
“Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Presiden dalam acara peringatan Waisak umat Buddha di bulan Mei mendatang. Sejauh ini, Presiden belum pernah hadir dalam perayaan Waisak, dan kehadiran beliau akan memberikan semangat bagi umat Buddha di seluruh Indonesia untuk merayakan momen penting ini bersama-sama,” ujar Wiryawan, salah satu tokoh umat Buddha.
Menurut Hikmahbudhi, saat pertemuan itu, ia menyampaikan perihal gangguan yang dialami oleh VIhara Gunung Gede di Jakarta. Akses ke vihara tersebut terganggu akibat ulah mafia tanah yang merampas sebagian lahan vihara untuk kepentingan pribadi.
Setelah mendengarkan keluhan tersebut, Jokowi langsung mengambil tindakan dengan memerintahkan Mensesneg Pratikno untuk mencatat agenda pertemuan lanjutan di Candi Borobudur. Nantinya, kegiatan tersebut akan diorganisir oleh Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama (Kemenag).
“Tadi beliau juga sudah meminta Prof. Pratikno untuk mencatat agenda tersebut pada bulan Mei. Jadi, nanti rencananya kegiatan ini akan diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Buddha. Karena kebetulan kami di Kemenag punya satu Dirjen. Namanya Dirjen Bimas Buddha yang membawahi umat Buddha,” ujar dia.
Kesimpulan
Hikmahbudhi, melalui pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, telah melaporkan kasus mafia tanah yang menghambat akses ke Vihara di Jakarta. Presiden Jokowi merespons dengan meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani situasi tersebut segera, serta mengagendakan kehadiran dalam acara Kongres XII Himpunan Mahasiswa Buddhis dan harapan untuk hadir dalam acara peringatan Waisak, menunjukkan komitmen dalam penyelesaian masalah dan dukungan terhadap komunitas Buddha di Indonesia.