indotim.net (Kamis, 07 Maret 2024) – Perdebatan seputar wacana program pemberian makan siang gratis dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tengah menjadi perhatian. Diskusi ini tidak hanya terjadi di lingkungan DPR dan akademisi, namun forum guru juga turut menolak rencana tersebut.
Pakar Pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Sri Lestari, ikut memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Menurut Tari, pengalokasian dana BOS untuk program makan siang gratis masih memerlukan studi mendalam.
Artikel sebelumnya telah membahas tentang pemanfaatan Dana BOS sebagai salah satu penyokong sarana dan prasarana di sekolah-sekolah Indonesia. Dana tersebut tidak hanya untuk biaya buku, tetapi juga untuk membayar gaji guru honorer.
Menurutnya, selama ini dana BOS saja belum cukup untuk memenuhi segala beban anggaran biaya pendidikan.
“Saya melihat pengalokasian dana BOS ini seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan makan siang gratis,” ungkap Tari pada UM Surabaya, Kamis (7/3/2024).
Dorong Perencanaan Program Makan Siang Gratis Secara Detail
Sebelum dilaksanakan di sekolah-sekolah, pakar pendidikan Andi Nurul mendorong pemerintah untuk merancang program makan siang gratis dengan lebih detail. Hal ini dilakukan terutama dalam hal anggaran yang akan dialokasikan untuk program tersebut.
Ia menilai program makan siang gratis untuk siswa sangat positif jika manfaatnya tercapai. Dengan demikian, siswa bisa menikmati makan siang bergizi dan seimbang.
Tetapi, pakar tersebut menegaskan pentingnya agar program makan siang gratis tidak memberatkan APBN pendidikan agar tidak berdampak pada penurunan kualitas pendidikan yang ada.
“Jangan sampai program makan siang ini kelak justru membebani APBN pendidikan kita yang justru berakibat pada semakin sedikitnya dana pendidikan sehingga berimbas pada kualitas pendidikan kita nantinya,” tegasnya.
Kesimpulan
Debat mengenai wacana program makan siang gratis menggunakan Dana BOS telah mencuat, dengan ahli pendidikan menyoroti pentingnya melakukan studi mendalam sebelum mengalokasikan dana tersebut. Meskipun program tersebut dianggap positif, pakar mendorong perlunya perencanaan yang detail agar tidak memberatkan APBN pendidikan dan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia.