indotim.net (Kamis, 18 Januari 2024) – Para calon presiden (capres) saling menyampaikan gagasannya tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Gagasan tersebut disampaikan dalam acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Detik ini, pada Kamis (18/1/2024), kami merangkum gagasan-gagasan antikorupsi yang disampaikan oleh tiga calon presiden (capres) di KPK. Urutannya adalah Anies Baswedan sebagai capres nomor urut 1, Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo sebagai capres nomor urut 3.
Berikut ini adalah rangkuman gagasan-gagasan terkait antikorupsi yang disampaikan oleh para calon presiden Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam acara PAKU Integritas yang diadakan di Gedung KPK pada Rabu (17/1) malam:
Anies Baswedan
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyatakan niatnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terpilih menjadi Presiden pada tahun 2024. Caranya adalah dengan merevisi undang-undang KPK yang ada saat ini.
“Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi, dan ini dari aspek apa, satu undang-undangnya,” kata Anies saat memaparkan komitmen antikorupsi di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Menurut Anies, KPK harus kembali memiliki keberwibawaan seperti dahulu. Dia juga berpendapat bahwa Undang-Undang KPK perlu direvisi.
“Kami ingin mengembalikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewibawaan yang sama seperti sebelumnya secara sah, dan untuk mencapai hal ini, kami perlu merevisi Undang-undang KPK,” kata Anies.
Selain merevisi undang-undang, Anies juga berkeinginan agar KPK memiliki standar etika yang tinggi. Stanar etika yang dimaksud adalah pegawai KPK tidak boleh sembarang menerima tawaran makanan saat diundang ke suatu tempat.
Menurut Anies, Prabowo, dan Ganjar, dulu pegawai KPK hanya menggunakan dana yang diberikan institusi KPK untuk makan.
“Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK,” ujarnya.
Proses rekrutmen pegawai KPK juga tidak luput dari komitmen Anies. Dia berencana untuk memperbaiki cara rekrutmen pegawai KPK agar menjadi lebih baik.
“Yang ketiga adalah rekrutmen, rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti yang tadi disampaikan yang diusulkan oleh presiden di tingkat pimpinan, maupun rekrutmen staf, bukan sekadar mencari pekerjaan tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi,” ujarnya.
Terkait pencegahan korupsi di tubuh pemerintahan, Anies mengungkapkan rencananya dimulai dengan pejabat pemerintahan. Jika terpilih pada tahun 2024, Anies berkomitmen memberikan sanksi berupa demosi dan reposisi kepada pejabat yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN.
“Seperti yang disampaikan sebelumnya mengenai optimalisasi LHKPN, kami setuju bahwa jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan demosi, reposisi, atau sanksi lainnya,” kata Anies.
Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, juga berkomitmen memberikan penghargaan yang pantas bagi masyarakat yang melaporkan dan memburu koruptor. Anies menegaskan bahwa penghargaan ini akan diberikan kepada semua pihak yang bekerja sama dalam melaporkan dan memburu koruptor.
“Selanjutnya, kami berencana untuk memberikan penghargaan yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga tidak hanya aparatur dari KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang berperan dalam pengejaran koruptor,” ujar Anies.
“Semua pihak yang turut melaporkan atau memburu kasus korupsi akan mendapatkan reward yang setara. Ini merupakan komitmen kami dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Anies juga berkomitmen untuk mendorong pembentukan Undang-Undang (RUU) Pendanaan Politik. Menurut Anies, proses politik membutuhkan biaya yang besar dan itu bisa menjadi salah satu sumber korupsi.
“Kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik,” ucapnya.
Di antara gagasan antikorupsi yang disampaikan oleh Anies, Prabowo, dan Ganjar di KPK, mereka juga mendukung disahkannya RUU Perampasan Aset dengan segera. Menurut mereka, RUU tersebut memiliki peran penting dalam upaya memiskinkan para koruptor.
“Lalu kami melihat perlunya kita menyelesaikan UU atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dilucuti kekayaannya, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan,” ujarnya.
Selanjutnya, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, penting untuk memperkuat lembaga penegak hukum dan memberikan dukungan penuh dalam mengusut kasus korupsi yang terjadi. Prabowo juga menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam memerangi korupsi.
Prabowo Subianto
Pada acara KPK ini, Prabowo Subianto menyampaikan dua langkah upaya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dua langkah tersebut adalah menggunakan pendekatan sistemik dan kehendak politik (political will).
“Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung, dan saya bertekad untuk mendukung dan manakala saya nanti bersama saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.
Prabowo mengemukakan pandangannya mengenai pentingnya pendekatan sistemik dan realistis dalam memberantas korupsi. Menurut Prabowo, pendekatan realistis dapat dilakukan dengan mengatur kualitas hidup para penyelenggara negara.
“Pendekatan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Pendekatan pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan. Itu sudah benar dan harus kita tingkatkan tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme,” kata Prabowo.
“Menurut pendapat saya, kita perlu secara realistis mengatur kualitas hidup mereka yang bertanggung jawab dalam mengendalikan pemerintahan terutama dalam pengelolaan anggaran yang besar. Kualitas hidup mereka harus dijamin dan ditingkatkan,” lanjutnya.
Selanjutnya, Prabowo menjelaskan tentang pendekatan sistemik dalam mengatasi masalah korupsi. Ia memberikan contoh dirinya ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang berupaya untuk meningkatkan jabatan bagi penyelenggara negara dengan tanggung jawab besar. Hal ini bertujuan agar ada perbedaan antara pejabat tersebut dengan yang memiliki tanggung jawab di bawahnya.
“Sebagai contoh, pejabat yang mengendalikan agar anggaran kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu,” kata Prabowo.
Setelah itu, Anies menambahkan, “Hal ini harus menjadi perhatian bersama kita semua. Kita perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.”
“Saya melihat sendiri dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya. Di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan triliunan rupiah dalam berbagai kontrak. Pangkat pejabat tersebut sama dengan pejabat yang bekerja secara rutin. Sudah dua hingga tiga tahun saya mengajukan usulan untuk menaikkan jabatannya. Mungkin bukan hanya masalah gaji, tetapi juga masalah penghormatan. Saya mengusulkan agar jabatan yang memiliki wewenang dalam mengendalikan anggaran sebesar ini diberikan penghargaan dengan bintang tiga,” lanjutnya.
Prabowo mengakui bahwa dia telah berupaya melakukan kebijakan sistemik dengan meningkatkan pangkat bagi pejabat yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Namun, dia merasa terhambat oleh sistem birokrasi yang masih ada.
“Tapi sampai sekarang mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Jadi, pendekatan yang digunakan adalah sistemik,” kata Anies Baswedan dalam sesi diskusi bertajuk “Mendorong Sistem Kelembagaan yang Memadai dalam Pemberantasan Korupsi” di KPK.
Langkah berikutnya, kata Anies, adalah melalui political will. Ia menekankan pentingnya pemimpin memberikan contoh dalam tindakan-tindakan antikorupsi agar korupsi tidak ditoleransi oleh para bawahannya.
“Yang kedua, menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas, political will, kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi dan Ing Ngarso Sung Tulodo, memberi contoh,” katanya.
“Pengalaman saya di tentara jika pemimpin memberi contoh yang buruk, anak buahnya akan menjadi lebih buruk lagi. Oleh karena itu, kita selalu harus memimpin dari depan, transparan, dan selalu menegakkan keadilan, walaupun mungkin sulit,” lanjutnya.
Prabowo membicarakan peran pengambil keputusan dan menawarkan solusi dalam menaikkan gaji hakim-hakim sebagai pendekatan realistis.
Jadi menurut pendapat saya, kita perlu mengatur secara realistis kualitas hidup para pengambil keputusan yang mengendalikan pemerintahan, terutama yang memiliki anggaran besar. Kualitas hidup mereka perlu dijamin dan ditingkatkan,” kata Anies-Prabowo-Ganjar.
Dalam paparannya di KPK, Anies, Prabowo, dan Ganjar mengemukakan gagasan-gagasan antikorupsi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.
Anies contohkan beberapa pejabat di negara maju seperti hakim, Ketua Mahkamah Agung, dan sejumlah pejabat negara yang mendapatkan gaji yang cukup besar sehingga kualitas hidup mereka terjamin. Menurut Anies, pendekatan ini dapat mencegah terjadinya korupsi di kalangan pejabat.
Dalam kasus penindakan, Prabowo memiliki gagasan pembuktian terbalik. Untuk diketahui, pembuktian terbalik adalah pembebanan pembuktian diberikan kepada seorang terdakwa kasus korupsi.
Dalam kasus pidana, beban pembuktian biasanya adalah tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum.
“Saya sampaikan, kita upaya. Kita coba upaya-upaya untuk mempercepat mitigasi itu, termasuk bila perlu pembuktian terbalik. Itu perlu juga kita pikirkan untuk kita terapkan dan juga ketegasan untuk menindak. Saya kira itu,” kata Prabowo.
Menurut Anies, Prabowo, dan Ganjar, pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa perlu menunggu aduan. Mereka berpendapat bahwa pembuktian terbalik menjadi hal yang penting dalam upaya ini. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya transparansi bagi para pejabat dalam menjalankan tugasnya.
“Jika perlu menggunakan pembuktian terbalik, tidak perlu kita menunggu laporan kasus, tetapi seorang pejabat yang ingin menjabat posisi penting harus bertransparansi dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Prabowo.
Prabowo mendukung penguatan LHKPN. Dia juga mendorong penyelenggara negara disanksi apabila tidak jujur mengenai LHKPN-nya.
“Karena itu saya mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi jika tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan,” tambahnya.
Selanjutnya, Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya mengenai upaya pencegahan korupsi.
Ganjar Pranowo
Seperti kedua calon presiden lainnya, Ganjar juga mengomentari mengenai LHKPN. Ia menegaskan bahwa LHKPN bukanlah sesuatu yang sulit. Bahkan, ia juga membicarakan penghargaan yang pernah diraih dalam hal tersebut.
“Instrumen LHKPN, Bapak Ibu LHKPN bukan cerita yang sulit, kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan,” kata Ganjar.
Dalam pemaparannya, Ganjar menjelaskan cara menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia mengatakan bahwa para pejabat negara dapat dihampiri secara langsung untuk mengisi LHKPN mereka.
“Karena ketika macet ternyata kuncinya gampang, undang KPN (Ketua Pengadilan Negeri), suruh isi saat itu, selesai semuanya. Ini lah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan,” ucap Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga mengungkapkan bahwa masalah LHKPN juga bisa diselesaikan melalui sistem whistleblowing yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasi para pejabat negara, namun identitas mereka tetap dirahasiakan.
“Melibatkan KPK, Pemerintah, dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didukung dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya, dan tentu dengan anonim dan evident base yang memang betul-betul terjadi,” ujar dia.
Terkait pencegahan korupsi, Ganjar menyampaikan bahwa sinergi antar lembaga sangatlah penting. Ia menekankan pentingnya peran TNI dalam menegakkan hukum di wilayah perbatasan.
“Sinergi antar lembaga menjadi penting, mengapa TNI menjadi penting? Kita melihat adanya ekonomi ilegal, termasuk tambang-tambang ilegal, terutama di perbatasan. Rasa-rasanya penegak hukum membutuhkan bantuan,” kata Ganjar saat memberikan pemaparan.
Ganjar menjelaskan bahwa di perbatasan seringkali terjadi pelanggaran hukum yang didukung oleh kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan kekuatan yang sama luar biasa untuk memberantasnya.
“Karena situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mereka diback-up oleh kekuatan-kekuatan luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan, tanpa itu tidak akan bisa berjalan,” ucapnya.
Ganjar juga menyampaikan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus korupsi. Dia menekankan pentingnya koordinasi antara penegak hukum.
“Peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga orang tahu sampai di mana, berjalan atau tidak, dan mempererat koordinasi antara penegak hukum, termasuk cross check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran, termasuk publikasi hasil audit lembaga, ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, apapun dalam pemerintahan dan kekuasaan, kepercayaan adalah nomor satu, kalau tidak merosot, KPK akui itu sendiri,” jelasnya.
“APH serta inspektorat ini lah yang perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan transaksi sehingga PPATK juga menjadi kontributor yang penting,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ganjar juga membicarakan mengenai kepastian hukum. Pada awalnya, dia membagikan hasil pembicaraannya dengan para pengusaha.
“Saat saya bertemu pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumor bahwa ‘Yah kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan ini dilibas semuanya ini’,” kata Ganjar.
Mendengar rumor tersebut, Ganjar langsung menghubungi para pengusaha untuk memastikan kebenarannya. Ia menyatakan bahwa para pengusaha sebenarnya menginginkan kepastian hukum agar iklim usaha tetap terjaga.
“Lalu kami meminta konfirmasi kepada para pengusaha mengenai kejadian tersebut. Kami bertanya, ‘Apakah benar kejadian ini? Benarkah perasaan itu yang Anda rasakan?’ Mereka menjawab, ‘Tidak Pak, jika kami berusaha dan ada kepastian hukum, maka pada saat itu kenyamanan kami akan terjaga’,” ujar Ganjar.
Mendengar jawaban tersebut, Ganjar mengungkapkan keinginannya untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik. Ia memberikan contoh salah satu hal yang harus dilakukan, yaitu melakukan penegakan hukum berdasarkan bukti yang ada.
Komitmen kami akan ditunjukkan dengan fakta yang didasarkan pada bukti-bukti konkret seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya,” ungkap Anies.
Dalam upaya penindakan koruptor, Ganjar menyampaikan bahwa para koruptor perlu diberikan efek jera. Salah satu cara untuk menciptakan efek jera adalah dengan menjatuhkan hukuman berupa pemiskinan dan eksekusi di Lapas Nusakambangan.
“Kalau itu tidak jera, deterrent effect-nya adalah memiskinkan koruptor, saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” kata narasumber.
Kemudian, mengenai tindak pidana pencucian uang, Anies, Prabowo, dan Ganjar berpendapat bahwa pasal TPPU harus ditambahkan dalam setiap kasus korupsi yang ditangani.
“Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU,” ujar Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga menilai RUU Perampasan Aset sebagai salah satu prioritas yang harus segera diselesaikan. Ia mengungkapkan bahwa jika cara-cara tersebut diterapkan dengan jelas, hal ini dapat mencegah terjadinya korupsi.
“Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, inilah respons yang bisa kita berikan dengan jelas,” ujar dia.