indotim.net (Kamis, 29 Februari 2024) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki menyatakan keyakinannya bahwa kelompok Hamas mengerti alasan mengapa mereka tidak dapat bergabung dalam pemerintahan baru di wilayah Palestina.
Perdana Menteri Al-Maliki menyampaikan dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss bahwa diperlukan pemerintahan “teknokratis” yang tidak terlibat dalam konflik militan dengan Israel.
“Saat ini bukan saat yang tepat untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional,” tegas al-Maliki.
“Saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi pemerintahan untuk berkolaborasi dengan Hamas. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar akan ada boikot dari sejumlah negara, seperti yang pernah dialami sebelumnya,” ungkapnya kepada asosiasi koresponden PBB, sebagaimana dilaporkan oleh Al Arabiya, Kamis (29/2/2024).
Selain itu, berikut adalah beberapa berita internasional menarik yang sedang menjadi sorotan pada hari Kamis (29/2/2024):
– Perang Gaza Terus Berkecamuk, Korban Jiwa Melampaui 30.000 Orang
Pertempuran sengit di Gaza belum menunjukkan tanda-tanda reda. Korban jiwa akibat konflik tersebut terus bertambah, melebihi angka mencengangkan 30.000 orang.
Perang di Jalur Gaza terus berkecamuk. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, jumlah korban jiwa di wilayah Palestina telah melampaui 30.000 orang selama perang antara Hamas dan Israel.
“Jumlah korban tewas mencapai lebih dari 30.000 orang,” ungkap Kementerian Kesehatan Gaza dalam pernyataan yang dikutip dari kantor berita AFP pada Kamis (29/2/2024). Kementerian juga melaporkan bahwa angka korban tersebut termasuk setidaknya 79 kematian yang terjadi dalam semalam.
Meskipun para mediator mengatakan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan segera terjadi dalam hitungan hari, lembaga-lembaga bantuan telah memperingatkan bahaya kelaparan yang akan terjadi di Gaza utara.
– Memanas! Rudal Israel Menghantam Kawasan Dekat Ibu Kota Suriah
Memanas! Kembali terjadi serangan rudal oleh militer Israel di dekat Damaskus, ibu kota Suriah. Aksi ini menjadi sorotan utama dalam situasi ketegangan regional yang semakin memanas sejak dimulainya konflik antara Israel-Hamas di Gaza.
Televisi Lebanon al-Maydeen melaporkan adanya ledakan besar yang terdengar di kawasan Sayeda Zainab, Damaskus, pada Rabu (28/2) waktu setempat.
Pertahanan udara Suriah berhasil menangkis serangan yang dilakukan oleh Israel di sekitar Damaskus. Menurut laporan dari televisi pemerintah Suriah seperti yang dilansir oleh Al Arabiya pada Kamis (29/2/2024), sebagian besar rudal yang diluncurkan berhasil ditembak jatuh.
Sebelumnya, seorang koresponden AFP di ibu kota Suriah tersebut mendengar sejumlah ledakan yang diikuti oleh sirene ambulans.
Kondisi di lapangan sangat tegang dengan beberapa gedung yang terbakar dan peningkatan aktivitas militer yang tidak biasa.
– Senat Irlandia Mendesak Penerapan Sanksi terhadap Israel
Senat Irlandia dengan suara bulat menyerukan sanksi-sanksi terhadap Israel, termasuk embargo senjata internasional dan mencegah masuknya senjata Amerika Serikat ke Israel melalui wilayah udara dan pelabuhan Irlandia.
Gelombang protes yang marak di berbagai kota Rusia menuntut pembebasan tahanan politik Alexei Navalny. Situasi semakin memanas seiring upaya pemerintah untuk meredam demonstrasi yang terus meningkat.
Mosi yang diajukan oleh Senator Frances Black, Lynne Ruane, Alice Mary Higgins, dan Eileen Flynn meminta pemerintah Irlandia untuk menerapkan pembatasan terhadap Israel dan mendesak masyarakat internasional untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza.
Dilansir Al Arabiya, Kamis (29/2/2024), berdasarkan mosi yang disetujui oleh Senat Irlandia, pemerintah Irlandia diharapkan memberlakukan sanksi terhadap Israel. Sanksi tersebut mencakup larangan impor barang dan jasa dari permukiman Israel, melakukan divestasi perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut, melarang senjata AS melewati Irlandia, dan mendukung embargo senjata internasional terhadap Israel.
Dalam dokumen tersebut, para senator menyatakan penyesalannya atas “kegagalan banyak pihak di komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan mereka yang melanggar hukum internasional dan keengganan banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Dewan Uni Eropa untuk menyerukan gencatan senjata segera atau menghentikan penjualan senjata ke Israel.”
– Rusia Siap Mengambil Langkah Pembalasan Terhadap Keputusan Swedia Bergabung dengan NATO
Pemerintah Rusia akan mengambil langkah-langkah teknis militer dan langkah-langkah balasan lainnya terkait bergabungnya Swedia ke NATO. Rusia menganggap keanggotaan Swedia di NATO sebagai hal agresif dan merupakan sebuah kesalahan.
Sementara itu, respons dari Swedia menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung dengan NATO adalah langkah yang strategis untuk meningkatkan keamanan negara mereka di tengah ketegangan geopolitik global.
Pada hari Senin lalu, Swedia berhasil menemui kesuksesan dalam mengatasi rintangan terakhir menuju aksesi NATO setelah parlemen Hongaria menyetujui keanggotaan negara Nordik tersebut.
Swedia dan Finlandia sama-sama mengajukan usulan untuk bergabung dengan NATO setelah Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022, yang memicu konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran di banyak negara Eropa terkait kestabilan wilayah tersebut. Swedia dan Finlandia menilai bahwa bergabung dengan NATO adalah langkah penting untuk menjaga keamanan dan ketahanan mereka di tengah gejolak konflik internasional.
Dalam situasi blok militer yang semakin agresif, Swedia akan menjadi sorotan karena keanggotaannya di dalamnya. Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, menyatakan, “Kami akan memantau dengan cermat tindakan yang akan diambil Swedia dan meresponsnya dengan langkah-langkah teknis militer dan lainnya.” Pernyataan tersebut dikutip dari Reuters dan Al Arabiya pada Kamis (29/2/2024).
– Menlu Palestina Menyatakan bahwa Hamas Tidak Bisa Masuk ke Dalam Pemerintahan Baru
Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki mengatakan bahwa dia yakin kelompok Hamas memahami mengapa mereka tidak bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru di wilayah Palestina.
Sementara itu, dalam sebuah konferensi pers, perwakilan Hamas, Ahmad Bahar, menanggapi pernyataan tersebut. Bahar menegaskan bahwa Hamas selalu siap berdiri dan membela hak rakyat Palestina, tanpa merugikan negara dan rakyatnya sendiri.
Al-Maliki menyatakan dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss bahwa sebuah pemerintahan “teknokratis” telah disepakati untuk dapat diterapkan, tanpa adanya kelompok yang terlibat dalam pertempuran sengit melawan Israel tersebut.
“Saat ini bukanlah momentum tepat untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional,” tegas al-Maliki.
“Sekarang bukanlah saat yang tepat bagi pemerintah di mana Hamas akan berpartisipasi, karena jika hal itu terjadi, maka mereka akan mengalami boikot oleh sejumlah negara, seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” ungkapnya kepada asosiasi koresponden PBB, sebagaimana dilaporkan oleh Al Arabiya, Kamis (29/2/2024).