indotim.net (Minggu, 21 Januari 2024) – Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengecam program hilirisasi dalam sektor tambang. Menurut Cak Imin, kebijakan tersebut dilakukan secara sembrono.
Pada debat keempat cawapres malam ini yang mengangkat tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa, Cak Imin memberikan kritik terhadap hilirisasi sektor tambang yang dianggap ugal-ugalan. Pernyataan ini mencuat setelah Cak Imin menyoroti data Kementerian ESDM seputar pertambangan legal dan ilegal di Indonesia.
“Salah satu yang memprihatinkan adalah data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa ada sekitar 2.500 tambang ilegal di Indonesia. Namun, tambang yang ilegal hanya menyebabkan kerugian dan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Cak Imin saat berbicara di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (21/1/2024).
Cak Imin mengkritik kebijakan hilirisasi di sektor tambang yang dinilainya ugal-ugalan. Menurut Cak Imin, kebijakan ini tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
“Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan dengan ugal-ugalan. Hal ini merusak lingkungan, menimbulkan kecelakaan, dan tenaga asing mendominasi,” ujar Cak Imin.
“Di sisi lain juga perkembangan hilirisasi dan tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar,” sambung Cak Imin.
Cak Imin memberikan kritik terhadap hilirisasi sektor tambang yang dianggapnya ugal-ugalan. Dalam contoh yang diberikan, Cak Imin mencatat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mencapai 13%. Namun, menurutnya angka tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapangan. Hal ini membuat Cak Imin mempertanyakan manfaat dari hilirisasi sektor tambang dengan mengacu pada berbagai temuan dan persoalan yang ada.
“Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mencapai 13%, yang sangat tinggi. Namun, sayangnya rakyatnya masih tetap miskin dan tidak dapat menikmatinya. Bagaimana mungkin dilakukan hilirisasi sementara kegiatan ilegal terus berlangsung,” ujar Cak Imin.
Kesimpulan
Calon wakil presiden nomor urut 1, Cak Imin, mengkritik tindakan hilirisasi dalam sektor tambang yang dianggap berlebihan dan tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Menyoroti data Kementerian ESDM tentang pertambangan ilegal di Indonesia, Cak Imin mempertanyakan manfaat dari hilirisasi sektor tambang yang ugal-ugalan dan tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam debat cawapres, Cak Imin menyampaikan kekhawatiran bahwa kegiatan ilegal masih berlangsung meskipun pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mencapai 13%.