indotim.net (Rabu, 17 Januari 2024) – Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango sempat menyinggung masalah kepatuhan pejabat negara dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) saat acara adu gagasan antikorupsi di gedung KPK. Calon dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa persoalan LHKPN bukanlah hal yang sulit.
“Instrumen LHKPN, bapak ibu LHKPN bukan cerita yang sulit, kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan,” kata Ganjar saat memaparkan gagasannya di KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Ganjar kemudian menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan LHKPN. Ia mengatakan bahwa para pejabat negara dapat langsung dihubungi untuk mengisi LHKPN tersebut. “Ketika terjadi hambatan, ternyata kuncinya simpel. Undang KPN (Ketua Pengadilan Negeri), suruh mereka mengisi saat itu juga, dan semuanya selesai. Inilah pola yang kami terapkan dalam melakukan koordinasi, supervisi, serta pencegahan,” ujar Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga mengungkapkan bahwa persoalan LHKPN dapat diatasi dengan menggunakan sistem whistleblowing dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat dapat dilibatkan dan identitas mereka dirahasiakan untuk memantau para pejabat negara.
“Melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah, serta pelaku usaha termasuk dunia pendidikan merupakan langkah preventif yang efektif. Penguatan Sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) didukung dengan meningkatkan mekanisme pelaporan dari masyarakat yang menjamin kerahasiaannya, dengan tetap memberikan anonimitas dan dasar bukti nyata yang dapat diandalkan,” ungkap Ganjar.
Lihat juga Video ‘Yenny Wahid: Jatim Paling Kuat Masih Ganjar-Mahfud’
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menanggapi rencana penguatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ganjar menyatakan bahwa hal itu bukanlah cerita sulit bagi dirinya dan timnya, karena mereka pernah mendapatkan penghargaan terkait transparansi dalam kepemimpinannya.
Ganjar mengatakan bahwa pada tahun 2019, dirinya dan tim mendapatkan penghargaan dari KPK karena laporan harta kekayaan yang transparan dan jelas. Hal ini menunjukkan komitmen Ganjar dalam memastikan integritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinannya.
“Saya dan tim Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat itu mendapatkan penghargaan dari KPK karena LHKPN yang kami sampaikan transparan dan jelas,” kata Ganjar pada hari Rabu (3/11/2021).
Menurut Ganjar, penguatan LHKPN ini menjadi momen penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas dengan melakukan pelaporan harta kekayaan yang akurat dan tepat waktu. Ganjar juga menambahkan bahwa penguatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagai langkah awal, Ganjar menyebut bahwa dirinya dan seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Jawa Tengah akan menyampaikan laporan harta kekayaan pada bulan November ini. Selain itu, Ganjar juga mengajak seluruh pemanghwan pemerintahan di Indonesia untuk ikut serta dalam mewujudkan transparansi dengan melapor secara akurat dan tepat waktu.
Kesimpulan
Ganjar Pranowo, calon dengan nomor urut 3, menegaskan bahwa persoalan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bukanlah hal yang sulit. Dalam acara adu gagasan antikorupsi di gedung KPK, Ganjar menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pejabat negara dalam mengisi LHKPN. Selain itu, Ganjar juga menyampaikan bahwa persoalan LHKPN dapat diatasi dengan melibatkan masyarakat melalui sistem whistleblowing. Ganjar dan timnya juga pernah mendapatkan penghargaan dari KPK pada tahun 2019 karena laporan harta kekayaan yang transparan. Penguatan LHKPN ini penting untuk menjaga integritas dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik.