indotim.net (Minggu, 03 Maret 2024) – Indonesia membutuhkan sekitar 350 ribu orang guru SMK hingga tahun 2029. Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Kemendikbudristek akan melakukan hilirisasi calon guru SMK, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan guru serta mengantisipasi pensiunnya para guru.
BPPT Puslapdik Kemendikbudristek sebenarnya telah melakukan perekrutan calon guru SMK sekitar 100 orang setiap tahun. Selain itu, terdapat harapan lain dari mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi dan Asrama Mahasiswa Nusantara, yang berpotensi menjadi 1700 guru pada tahun 2025, serta potensi mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Menindaklanjuti kebutuhan tenaga pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga tahun 2029, pemerintah berencana merekrut 350 ribu guru. Sebuah inisiatif menarik juga diberikan kepada mahasiswa penerima Beasiswa KIP yang memiliki kualifikasi baik. Mereka berpotensi direkrut untuk menjadi guru SMK.
Anton Rahmadi, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengungkapkan kolaborasi antara BPPT, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puslapdik), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dalam rencana ini. “Kami akan melakukan tracer study terhadap mahasiswa penerima Beasiswa dan bagi mereka yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, kami akan mengajukan tawaran untuk berperan sebagai guru di SMK,” jelas Anton Rahmadi dalam pernyataannya di Bandung.
Selain pemenuhan kebutuhan guru SMK, Kemendikbudristek melalui BPPT juga akan meluncurkan percepatan pemenuhan dosen S3 pada tahun 2024. Program ini bertujuan untuk mencapai 20% pemenuhan dosen jenjang S3. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 75 ribu dosen S3 hingga tahun 2030, baik di lingkungan perguruan tinggi akademik maupun vokasi.
“BPPT memiliki skema beasiswa untuk calon dosen tingkat S2 dan S3 selain Beasiswa Indonesia Maju, calon guru SMK, dan para pelaku budaya. Namun, jika hanya mengandalkan skema reguler tersebut, kita akan mengalami kekurangan dosen S3 pada tahun 2030. Oleh karena itu, diperlukan percepatan tindakan,” papar Anton.
Anton mengungkapkan bahwa pemerintah akan melaksanakan program percepatan pemenuhan guru SMK dengan beberapa skema, seperti rekrutmen melalui pengangkatan sebagai PPPK, serta bagi PNS yang baru bekerja lebih dari setahun dan berminat untuk menjadi guru.
“PNS yang baru kerja setahun, maka tahun kedua bisa mulai mengajukan untuk melanjutkan studi,” ujar Anton.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan perekrutan 350 ribu guru SMK hingga tahun 2029. Namun, tantangan besar muncul karena minimnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana.
Pemerintah juga menyelenggarakan Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Sebagai padanannya, BPPT menyasar calon dosen percepatan studi S2-S3 di luar negeri yang berasal dari mahasiswa lulusan S1 dengan IPK 3,5 atau cum laude dan wajib kembali ke instansi asal. Peserta PMDSU dapat mengikuti S3 dan langsung ke S3 di luar negeri.
Program percepatan gelar di luar negeri ini diadakan untuk mengikuti kebutuhan nasional, yaitu persentase dosen dengan gelar S3 mencapai 20% dari total dosen yang saat ini masih kurang 3%. Rencana terkait hal ini sedang dalam tahap perancangan,” ungkap Anton.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia berencana merekrut 350 ribu guru SMK hingga tahun 2029 dengan berbagai program rekrutmen, termasuk melibatkan mahasiswa penerima KIP dan calon dosen S2-S3. Kolaborasi antara berbagai lembaga pendidikan seperti BPPT, Kemendikbudristek, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menunjukkan upaya serius dalam memenuhi kebutuhan guru di SMK serta dosen tingkat S3 untuk mendukung pendidikan vokasi di Tanah Air.